Filipina Mengaku Ditekan China untuk Serahkan Hak Kedaulatan di Laut China Selatan - Kompas

 

Filipina Mengaku Ditekan China untuk Serahkan Hak Kedaulatan di Laut China Selatan

MANILA, KOMPAS.com - Filipina mengaku ditekan China untuk menyerahkan hak-hak kedaulatannya di Luat China Selatan.

Setelah bertemu dengan Menteri Pertahanan Australia Richard Marles di Canberra pada Selasa (12/11/2024), Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro, menyebut China telah memberikan tekanan yang lebih besar kepada Filipina untuk menyerahkan hak-hak kedaulatannya di Laut China Selatan.

“Apa yang kami lihat adalah meningkatnya tuntutan dari Beijing agar kami menyerahkan hak-hak kedaulatan kami di wilayah tersebut,” kata Teodoro, dikutip dari Reuters.

Baca juga: China Tegaskan Kembali Batas-batas Wilayahnya di Laut China Selatan

Ia lalu menambahkan bahwa Filipina adalah korban agresi China.

Pertemuan antara Teodoro dan Marles tersebut menjadi pertemuan kelima yang pernah terjadi antara pejabat tinggi Filipina dan Australia sejak Agustus 2023.

Pertemuan itu mencerminkan peningkatan hubungan keamanan antara kedua negara yang sama-sama menyuarakan keprihatinan tentang aktivitas China di wilayah jalur perairan sibuk yang diklaim oleh Filipina dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Kedua negara menandatangani kemitraan strategis pada September 2023 sebelum mengadakan patroli laut dan udara bersama pertama mereka di Laut China Selatan beberapa bulan kemudian.

Tahun ini, Filipina juga bergabung dalam latihan perang di Australia untuk pertama kalinya.

China dan Filipina telah berdebat berulang kali tahun ini mengenai wilayah yang disengketakan di Laut China Selatan, termasuk Scarborough Shoal, salah satu fitur yang paling diperebutkan di Asia.

Baca juga: Indonesia: Pernyataan Bersama RI-China Tak Akui Klaim Sepihak Beijing di Laut China Selatan

Pada Minggu (10/11/2024), Kementerian Luar Negeri China mengatakan, pemerintahnya telah menetapkan garis dasar “perairan teritorial” di sekitar Scarborough Shoal sebagai tanggapan atas persetujuan Filipina atas dua undang-undang yang mendefinisikan jalur laut dan zona maritimnya untuk memperkuat klaim teritorialnya di sekitar Laut China Selatan.

Dewan maritim nasional Manila mengatakan pada Selasa bahwa mereka keberatan dengan penetapan garis dasar oleh China dan menuduh Beijing melanggar kedaulatannya.

“Penetapan garis-garis dasar oleh China di sekitar beting tersebut merupakan kelanjutan dari penyitaan ilegal atas beting tersebut pada tahun 2012, yang terus ditentang keras oleh Filipina,” kata Dewan tersebut dalam sebuah pernyataan.

Sejak menyita beting tersebut pada 2012 setelah terjadi kebuntuan dengan Filipina, China terus menempatkan kapal-kapal penjaga pantai dan pukat ikan di sana, beberapa dituduh oleh Manila sebagai milisi maritim.

China sendiri telah mengkelaim penguasaan hampir seluruh Laut China Selatan, yang merupakan jalur perdagangan tahunan senilai lebih dari 3 triliun dolar AS, termasuk bagian-bagian yang diklaim oleh Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.

Pada 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag menyatakan bahwa klaim China tidak memiliki dasar hukum, sebuah keputusan yang ditolak oleh Beijing.

Baca juga: Rusia dan China Disebut Tak Menerima Usulan Konsensus ASEAN Terkait Sengketa Laut China Selatan

Teodoro mengatakan, klaim dan perilaku China bertentangan dengan hukum internasional dan kesepakatan pertahanan dengan mitra seperti Australia merupakan cara yang penting untuk menangkal serangan China.

“Meskipun mereka (China) mengeklaim bertindak di bawah naungan hukum internasional, semua orang tahu bahwa apa yang mereka lakukan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Bukti terbesar dari hal ini adalah tidak ada yang benar-benar mendukung tindakan atau aktivitas mereka," ucapnya.

Selain hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara seperti Australia dan Amerika Serikat, Filipina juga berencana untuk menghabiskan setidaknya 33 miliar dolar AS untuk persenjataan baru, seperti jet tempur canggih dan rudal jarak menengah.

Sementara itu, Marles mengatakan, Australia ingin bekerja lebih dekat dengan industri pertahanan Filipina dan akan mengirim tim penilai teknik ke negara itu awal tahun depan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca Juga