Ratusan Pengusaha Tak Bayar Pajak Rp 300 Triliun, Adik Prabowo Sebut Kejagung Sudah Siap Eksekusi - Kompas
Ratusan Pengusaha Tak Bayar Pajak Rp 300 Triliun, Adik Prabowo Sebut Kejagung Sudah Siap Eksekusi
/data/photo/2024/10/16/670fa660d6263.jpg)
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, ada lebih dari 300 pengusaha "nakal" yang tidak membayar pajak kepada negara.
Total nilai pajak yang tak dibayarkan para pengusaha perkebunan itu diketahui sebesar Rp 300 triliun.
Dari ratusan pengusaha itu, puluhan di antaranya tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan tidak punya rekening bank di Indonesia.
"Ini pengusaha-pengusaha nakal. Dan mudah-mudahan tidak ada di Kadin ya. Ada 300 Lebih pengusaha nakal. Beberapa Tidak punya NPWP, 25 tidak punya NPWP, 15 tidak punya rekening bank di Indonesia. Coba ya, tidak punya NPWP tidak punya rekening bank di Indonesia, coba," ujar adik kandung dari Presiden Prabowo Subianto ini, dalam diskusi yang digelar di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).
"Nah ini sudah dikasih laporan ke Pak Prabowo yang segera bisa dibayar Rp 189 triliun dalam waktu singkat. Dan (dalam) waktu lebih lama, tapi tahun ini atau tahun depan, bisa tambah Rp 120 triliun lagi. Sehingga Rp 300 triliun Itu masuk ke kas negara. Itu dari pemilik kebun nakal, ilegal," ungkap dia.
Hashim menuturkan, terungkapnya data pengusaha yang mengemplang pajak itu sebenarnya merupakan kabar baik bagi pemerintah.
Sebab pajak yang belum dibayarkan itu bisa jadi sumber dana untuk masuk ke kas negara.
Hashim memastikan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah siap menindak para pengusaha yang nakal tersebut.
"Memang saya semakin optimistis. Tadi yang diperlukan, yang diperlukan adalah dana. Mengenai anggaran, mungkin terbatas dan lain-lain. Sepertinya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada kabar baik, ada sumber dana yang luar biasa mungkin ada yang saya sudah sebut," ungkap Hashim.
"Kemarin saya dengar sendiri, sudah ada Jaksa Agung sudah siap. Jaksa Agung Muda sudah siap bertindak," tegasnya.
Baca juga: Kadin Kubu Arsjad Rasjid Kirim Surat ke Prabowo, Minta Arahan untuk Gelar Munas
Hashim juga mengungkap sumber penerimaan lain yang menurutnya bisa menambah kas negara.
Yakni potensi hutan Indonesia untuk karbon kredit. Potensi hutan Indonesia untuk karbon kredit sebesar 577 juta ton dengan nilai minimal 10 Dollar AS per ton. Menurut Hashim, nantinya potensi karbon kredit itu akan ditawarkan kepada dunia.
"Kalau (Arab) Saudi berminat, Qatar berminat, Abu Dhabi berminat. Semua negara-negara penghasil Emisi, berminat kita jual minimal 10 Dollar AS. Berarti apa? Berarti itu 5,8 miliar Dollar AS. Anggaran, saya sudah cek dengan Tommy Djiwandono Wakil Menteri Keuangan. Dia sudah konfirmasi di APBN itu (karbon kredit) tidak dihitung, belum dihitung. Berarti apa? Kita bisa dapet tambahan (anggaran) Rp 90 triliun rupiah. Kurang lebih, dana baru," ucap Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini.
"Nah, ada berita baik lagi. Sedang dilakukan sekarang untuk tahun 2021, 2022, 2023, oleh UN Didukung oleh Bezos Foundation, Jeff Bezos Foundation dan Kementerian LHK, 600 juta ton lagi (potensi karbon kredit) kita bisa tawarkan dalam beberapa bulan lagi. Kita bisa dapat 6 miliar Dollar AS lagi," tambah Hashim Djojohadikusumo.
Baca juga: Prabowo Bakal Terbitkan Perpres untuk Hapus Utang 6 Juta Petani dan Nelayan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Komentar
Posting Komentar