KPU Banyuwangi Hemat Anggaran Pilkada Rp 37 M - Detik

 

KPU Banyuwangi Hemat Anggaran Pilkada Rp 37 M

Banyuwangi 

-

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi mencatatkan capaian efisiensi anggaran hingga hampir 50% dari total anggaran yang digelontorkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Dalam laporan dengar pendapat yang digelar di ruang Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi, Divisi Teknis Komisioner KPU Kabupaten Banyuwangi, Anang Lukman membeberkan besaran anggaran yang telah terserap dan belum terserap.

Pemaparan ini dilakukan di hadapan Ketua Komisi 1 DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamila, dan sejumlah peserta dengar pendapat dari Bawaslu serta PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Banyuwangi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, dari total anggaran yang diterima KPU Banyuwangi sebesar Rp 90,2 miliar, sekitar Rp 53 miliar telah terserap, dan sisanya akan dikembalikan sebagai hasil efisiensi yang telah berhasil dijalankan oleh KPU selama tahapan Pilkada.

"Jangan dikira anggaran Rp 90,2 miliar itu langsung dihamburkan habis semua. Ada beberapa anggaran yang bisa diefisiensikan dan jumlah tersisa mencapai sekitar Rp 37 miliar yang tentunya akan kami kembalikan," tegas Anang, Kamis (19/12/2024).

Rapat dengar pendapat yang digelar ini sebagai jawaban atas permohonan PC PMII Banyuwangi. Rapat juga membahas berbagai indikator yang diduga menjadi penyebab turunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024.

Anang menambahkan, pihaknya akan melaporkan secara menyeluruh alokasi anggaran Pilkada kepada Komisi 1 dan Kesbangpol sebagai pihak yang membawahi alokasi anggaran Pilkada di Banyuwangi.

"Kami pasti akan melaporkan seluruh pengeluaran anggaran Pilkada kepada Komisi 1, karena saya rasa ini saja sudah cukup. Komisi 1 ini adalah perwakilan dari rakyat," tegas Anang.

"Di anggaran itu ada Rp 4 miliar yang dialokasikan jika cakadanya 1 pasang. Tapi ternyata ada 2, akhirnya anggaran itu tidak terpakai. Debat kandidat yang seharusnya di TV Nasional bisa sampai Rp 1,8 miliar, kami mampu efisien di TV lokal karena kebutuhan kami jangkauannya lokal, itu di angka sekitar Rp 300 juta. Sudah berapa itu penghematannya," tambah Anang.

Menanggapi pertanyaan terkait transparansi anggaran dan jawaban KPU atas penurunan tingkat partisipasi Pilkada 2024, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Banyuwangi, Marifatul Kamila, mengungkapkan, permohonan yang diajukan oleh PMII adalah kewajaran dan sepatutnya segera mendapat jawaban.

"Tentu kami wajib mengakomodir permintaan dengar pendapat ini. Kami memfasilitasi kedua belah pihak, kami Komisi 1 juga tetap mengacu pada perintah bapak ketua untuk menyelesaikan persoalan ini. Tampaknya ini hanya soal komunikasi dan KPU sepatutnya segera menanggapi setiap permintaan audiensi yang diajukan secara resmi," kata Marifatul.

Marifatul menegaskan, agar KPU dan Bawaslu dapat segera melaporkan seluruh anggaran terserap dan mengembalikan sisa anggaran yang tidak terserap. Sementara untuk audit, ia memastikan akan ada Badan Pengelola Keuangan (BPK) yang akan melakukan audit pada awal 2025.

Saat dikonfirmasi terkait hasil dengar pendapat, Ketua PC PMII Banyuwangi, M. Haddad Alwi Nasyafiallah menegaskan rasa ketidakpuasan dari jawaban yang diberikan oleh KPU Banyuwangi. Ia berharap KPU mau menerima catatan yang diberikan dan melakukan evaluasi atas kinerjanya selama Pilkada.

"Jujur saya kurang puas dengan jawabannya, karena faktanya memang tingkat partisipasi menurun. Kalau mengkorelasikan dengan daerah lain yang juga menurun jumlah partisipasinya, maka ada juga daerah lain yang justru mengalami peningkatan," kata Nasya, Kamis (19/12/2024).

Ia juga menanggapi terkait alasan KPU Banyuwangi menggelar debat hanya di 1 saluran televisi sebanyak 3 kali berturut-turut sebagai upaya efisiensi anggaran. Menurutnya, hal tersebut bisa menjadi salah satu indikator penurunan angka partisipasi.

"Saya turut bangga dengan capaian KPU Banyuwangi dalam efisiensi anggaran. Tapi sebenarnya justru bisa saja debat dilakukan di TV Nasional karena bisa meningkatkan elektabilitas lembaga dan memberi pengaruh lebih luas pada tingkat partisipasi. Seperti yang dilakukan Kabupaten Probolinggo yang mampu meningkatkan partisipasi sebesar 78%, lebih tinggi dari target nasional sebesar 77%," jelas Nasya.

Secara keseluruhan, KPU Banyuwangi telah berhasil menjalankan tugas penyelenggaraan Pilkada dengan aman dan kondusif, serta menyelesaikan seluruh tahapan sesuai jadwal.

(erm/hil)

Baca Juga