Agung Sedayu Group Akui Punya Sertifikat Pagar Laut: Kami Beli dari Rakyat SHM - inews

 

Agung Sedayu Group Akui Punya Sertifikat Pagar Laut: Kami Beli dari Rakyat SHM - Bagian All

JAKARTA, iNews.id - Perusahaan Agung Sedayu Grup (ASG) akhirnya mengakui bahwa pihaknya memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk pagar laut di Tangerang, Banten. Bahkan, mereka membeli pagar tersebut sesuai prosedur yang berlaku.

"SHGB di atas sesuai proses dan prosedur. Kita beli dari rakyat SHM," ujar Kuasa hukum ASG, Muannas Alaidid dikutip dari Antara, Sabtu (25/1/2025).

Muannas menjelaskan SHGB tercatat dimiliki oleh anak usaha ASG, yakni PT Cahaya Intan Sentosa (CIS) dan PT Intan Agung Makmur (IAM), namun SHGB tersebut tidak mencakup keseluruhan luasan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km).

Menurutnya, pihaknya telah membayar pajak dan tertera SK surat izin Lokasi/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) terkait sertifikat HGB tersebut.

"Balik nama resmi bayar pajak dan ada SK surat izin Lokasi/PKKPR," ucap Muannas.

Ia menegaskan, pagar laut bersertifikat HGB yang dimiliki anak usaha ASG hanya berada di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Muannas memastikan tidak ada SHGB di tempat lain di luar kawasan tersebut.

"Pagar laut bukan punya PANI, dari 30 km pagar laut itu kepemilikan SHGB anak perusahaan PIK PANI dan PIK Non PANI hanya ada di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji saja ditempat lain dipastikan tidak ada," ujar Muannas.

"Saya perlu luruskan agar tidak menjadi liar opininya, panjang pagar itu didapati melewati 6 kecamatan. SHGB anak perusahaan PANI dan Non PANI PT IAM dan PT CIS hanya ada di satu kecamatan di desa Kohod. Jadi bukan sepanjang 30 km itu ada lahan SHGB milik kita," pungkasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengatakan bahwa penerbitan SHGB dan SHM pagar laut di kawasan Tangerang, Banten berstatus cacat prosedur dan material.

Berdasarkan hasil verifikasi dan peninjauan terhadap batas daratan/garis pantai yang sebelumnya terdapat dalam SHGB dan SHM di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang itu secara otomatis dicabut dan dibatalkan statusnya.

"Dari hasil peninjauan dan pemeriksaan terhadap batas di luar garis pantai, itu tidak boleh menjadi privat properti, maka itu ini tidak bisa disertifikasi, dan kami memandang sertifikat tersebut yang di luar adalah cacat prosedur dan cacat material," ujar Nusron.

"Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021 selama sertifikat tersebut belum lima tahun, maka Kementerian ATR/BPN memiliki hak untuk mencabutnya atau membatalkan tanpa proses perintah pengadilan," kata Nusron

Baca Juga