Andi Mallarangeng: Parpol Jangan Intervensi Retreat Kada, Mereka Petugas Rakyat | kumparan
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, memberikan pandangannya terkait dinamika yang terjadi di retreat kepala daerah.
Retreat kepala daerah di Akmil, Magelang, sudah berjalan mulai hari ini, Jumat (21/2) hingga (28/2) atau selama 7 hari.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah dari PDIP agar menunda kegiatan retreat. Instruksi itu terbit pada Kamis (20/2) malam, atau tidak lama setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK.
Andi tidak secara gamblang menyoroti keputusan PDIP. Namun, ia mengingatkan jika warga negara sudah dilantik jadi kepala daerah, maka dia sudah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan harus mengikuti arahan Presiden RI dalam hal ini Prabowo Subianto.
"Ketika seorang warga negara telah dilantik menjadi kepala daerah, maka saat itu dia menjadi bagian dari pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden RI," kata Andi kepada wartawan.
"Nah, dalam konteks pemerintahan ini kepala daerah tegak lurus kepada Presiden RI. Bahkan, khusus gubernur juga sebagai wakil pemerintah pusat," tutur dia.
Eks Menpora era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menuturkan, retreat yang diadakan di Magelang merupakan bagian dan upaya Prabowo untuk menyatukan visi dengan para kepala daerah yang berasal dari berbagai macam partai.
"Sekaligus mengembangkan kebersamaan untuk membangun bangsa dan negara kita," jelas Andi.
Eks Jubir SBY ini pun menilai, kegiatan ini tidak semestinya diintervensi oleh kepentingan parpol. Sebab, kader mereka setelah dilantik bertugas untuk mengurus rakyat.
"Ini adalah program pemerintahan dan kebangsaan yang baik dari Presiden Prabowo yang tidak semestinya diintervensi oleh kepentingan politik parpol tertentu. Karena mereka sekarang adalah petugas rakyat, bukan petugas partai," ucap Andi.
Oleh sebab itu, Andi berharap agar seluruh kepala daerah bisa mengikuti kegiatan retreat di Akmil yang diselenggarakan Kemendagri.
"Saya berharap semua kepala daerah yang sudah dilantik agar mengikuti kegiatan retreat di Magelang bersama Presiden Prabowo sebagaimana yang sudah dijadwalkan," tutur Andi.
Menurutnya, jika kepala daerah memahami hal ini, maka mereka sudah memahami bagaimana tata cara pemerintahan yang baik. "Itu tanda kematangan berpemerintahan," kata Andi.
Alasan Megawati Minta Kepala Daerah PDIP Tunda Ikut Retreat
Ketua DPC PDIP FX Hadi Rudyatmo menyebut, instruksi itu terbit karena mempertimbangkan kondisi psikologis para kepala daerah.
“Secara psikologis (kader PDIP) terganggu (Hasto ditahan KPK). Itu pertimbangan Ibu Megawati akan mempengaruhi psikologisnya pada saat mengikuti retreat," kata Rudy kepada wartawan di Solo.
Rudy merupakan kader PDIP sejak lama dan memiliki kedekatan emosional dengan Megawati. Sejauh ini hanya dirinya yang buka suara terkait alasan Megawati meminta kepala daerah PDIP menunda retreat.
Rudy mengatakan, kader-kader PDIP yang sudah resmi dilantik menjadi kepala daerah akan mentaati surat perintah Megawati.
"Kader PDI Perjuangan selalu mentaati. Kalau untuk penundaan kegiatan retreat bukan berarti tidak mengikuti retreat tapi ditunda. Mungkin retreatnya di lain tempat dan waktu," ucap Rudy.
Komentar
Posting Komentar