Pendidikan
Beasiswa Kemenkeu Disetop karena Efesiensi, Diganti LPDP
--
Beasiswa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dibatalkan Menkeu Sri Mulyani bakal dilebur ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Beasiswa Ministerial Scholarship itu dibatalkan tak lama usai anggaran Kemenkeu dipangkas.
Direktur Utama LPDP Andin Hadiyanto membenarkan beasiswa Kemenkeu yang dibatalkan tempo hari merupakan bagian efisiensi anggaran. Saat ini, pihaknya tengah mengevaluasi kelanjutan nasib beasiswa Kemenkeu itu.
"Beasiswa internal Kemenkeu bagian dari manajemen talenta, sedang kita evaluasi lagi. Jadi, nanti kita dorong supaya lewat LPDP saja," kata Andin di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (13/2).
"(Pembatalan beasiswa Kemenkeu) bagian daripada efisiensi. Kan bisa kita lebur supaya mereka bisa ikut seleksi LPDP, JICA, atau banyak beasiswa lain," tambahnya.
Andin menekankan beasiswa yang dibatalkan adalah bantuan untuk internal Kemenkeu. Oleh karena itu, mereka akan menyiapkan skema agar pegawai yang berprestasi bisa tetap lolos dalam seleksi beasiswa lain.
Pembatalan program Ministerial Scholarship Kemenkeu 2025 disampaikan melalui Pengumuman Nomor PENG-14/PP.2/2025, yang ditandatangani Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial Wahyu Kusuma Romadhoni pada 31 Januari 2025 lalu.
Padahal, pendaftaran beasiswa sudah dibuka sejak 10 Januari 2025. Dengan adanya pengumuman pembatalan tersebut, otomatis pendaftaran dihentikan.
"Kami sampaikan permohonan maaf atas pembatalan penawaran beasiswa Kementerian Keuangan (Ministerial Scholarship) 2025. Sebagai tindak lanjut dari pembatalan, proses pendaftaran beasiswa dimaksud kami hentikan terhitung sejak tanggal pengumuman ini ditetapkan," ucap permohonan maaf Kemenkeu.
Ministerial Scholarship adalah program beasiswa bagi kader pemimpin atau talenta terbaik Kemenkeu. Beasiswa ini bisa dipakai untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana di luar negeri.
Program beasiswa diharapkan mampu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Kemenkeu dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis kementerian. Sayang, program tersebut tak selamat dari dampak efisiensi anggaran.
Penghematan anggaran tahun ini menjadi titah langsung Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Sang Kepala Negara menargetkan penghematan sebesar Rp306,69 triliun.
(skt/pta)
Komentar
Posting Komentar