Koalisi Masyarakat Sipil Bacakan 28 Tuntutan dalam Aksi Indonesia Gelap
/data/photo/2025/02/21/67b8900e23962.jpg)
JAKARTA, KOMPAS.com - Massa aksi yang tergabung dalam Indonesia Gelap menggelar demonstrasi di Kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Jumat (25/2/2025).
Dalam aksi tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil membacakan 28 tuntutan yang disampaikan oleh para orator secara bergantian di atas mobil komando.
"Saat ini, Indonesia memasuki babak kelam dalam perjalanan sejarahnya, di mana rakyat dipaksa menanggung beban ketidakadilan yang semakin berat," ucap salah satu orator di atas mobil komando.
Baca juga: Jalan Medan Merdeka Barat Menuju Istana Kembali Dibuka Usai aksi Indonesia Gelap
Konvoi Truk Bantuan Kemanusiaan Masuki Rafah Jalur Gaza
Berikut adalah beberapa tuntutan yang disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil:
- Ciptakan Pendidikan Gratis, Ilmiah, dan Demokratis serta Batalkan Pemangkasan Anggaran Pendidikan.
- Copot PSN Bermasalah: Wujudkan Reforma Agraria Sejati.
- Cabut Revisi UU Minerba.
- Hapuskan Multifungsi ABRI.
- Sahkan RUU Masyarakat Adat.
- Cabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.
- Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis.
- Realisasikan Anggaran Tunjangan Kinerja Dosen ASN.
- Desak Presiden Terbitkan Perppu Perampasan Aset.
- Tolak Revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan.
- Efisiensikan dan Rombak Kabinet Merah Putih
- Tolak Revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib
- Reformasi Polri
- Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Kampus & Tenaga Kependidikan serta Menindak kampus-kampus yang tidak menyejahterakan pekerja
- Tolak Kekerasan pada Jurnalis, Tolak PHK Sepihak, dan Tolak RUU Penyiaran
- Hentikan represifitas TNI-Polri di Papua, hentikan operasi militer, tarik militer dari Papua, dan berikan akses jurnalis untuk masuk ke Papua
- Sahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
- Tolak Pembungkaman Berekspresi
- Tegakkan K3 di lingkungan kerja di seluruh Indonesia
- Sahkan UU Ketenagakerjaan yang baru sesuai Putusan MK nomor 168 tahun 2024
- Hapuskan Threshold secara menyeluruh dalam Undang-Undang Politik
- Evaluasi UU Pekerja Migran Indonesia
- Kaji Ulang RUU KUHAP dan Pangkas Wewenang Polisi
- Kaji Ulang UU Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 39 tentang Masa Jabatan Kepala Desa
- Tolak Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
- Akui Persamaan Hak terhadap ragam gender, seksualitas, dan kelompok marginal lainnya
- Wujudkan akses inklusif dan ramah disabilitas
- Prioritaskan Agenda Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan
Lagi-lagi Trump Ancam BRICS, Bakal Kenakan Tarif 150 Persen jika "Hancurkan" Dollar AS
Komentar
Posting Komentar