Pengecer Gas 3 Kg Naik Status Jadi Subpangkalan, Bahlil Jamin Tak Ada Pungutan Biaya - merdeka
Sistem Teknologi Informasi (TI) Pertamina nantinya akan menjadi dasar untuk pemerintah melakukan verifikasi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjamin pengecer yang statusnya diubah menjadi subpangkalan untuk distribusi LPG 3 kg, tidak dipungut biaya sama sekali dalam prosesnya.
"Tidak ada biaya yang dikeluarkan sedikit pun oleh subpangkalan. Saya menyadari bahwa ini kan barang baru, pasti ada penyesuaian nanti, sambil kita melihat perkembangan beberapa waktu ke depan," kata Bahlil dilansir dari Antara, Selasa (4/2).
Menurut Bahlil, ada sebanyak 370.000 pengecer LPG 3 kg yang statusnya diubah menjadi subpangkalan mulai Selasa (4/2) pagi, agar para pengecer bisa kembali berjualan produk tersebut setelah selama tiga hari sebelumnya mereka dilarang berjualan.
Sistem tata kelola pengecer menjadi subpangkalan dilakukan Kementerian ESDM bersama dengan PT Pertamina yang sejak awal dipercaya untuk mendistribusikan pasokan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah.
Perubahan status pengecer menjadi subpangkalan dilakukan secara otomatis oleh sistem yang dimiliki Pertamina, sehingga pengecer tidak perlu khawatir terhadap hal tersebut.
Verifikasi Pengecer jadi Subpangkalan
Bahlil menyebutkan sistem Teknologi Informasi (TI) Pertamina nantinya akan menjadi dasar untuk pemerintah melakukan verifikasi bagi para pengecer untuk menjadi subpangkalan.
Lebih lanjut, para subpangkalan nantinya akan mendapatkan asistensi dari Pertamina untuk memastikan kepatuhan dalam mendistribusikan LPG 3 kg sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Proses berikutnya kami melakukan pendampingan agar mereka tertib. Bagi subpangkalan siapa yang tidak tertib mengikuti aturan, pasti dilakukan evaluasi, penilaian. Agar betul-betul subpangkalan ini adalah yang bertanggung jawab terhadap bagaimana penyaluran LPG 3 kg tepat sasaran," kata Bahlil pula.
Perubahan sistem tata kelola distribusi LPG 3 kg menjadikan pengecer sebagai subpangkalan diambil pemerintah, setelah sistem pengelolaan yang hanya memperbolehkan pangkalan berjualan LPG 3 kg sejak 1 Februari 2025 menimbulkan tantangan baru bagi masyarakat.
Sistem pengelolaan yang hanya memperbolehkan pangkalan berjualan LPG 3 kg sejak 1 Februari 2025 membuat pengecer tidak dapat berjualan, dan akhirnya menimbulkan penumpukan antrean di berbagai pangkalan gas di Indonesia.
Sistem tersebut awalnya diambil Kementerian ESDM untuk dapat menstabilkan harga LPG 3 kg, karena selama ini dinilai banyak pengecer yang menaikkan harga produk di atas harga yang seharusnya.
Setelah berlangsung selama tiga hari dan ditemukan tantangan baru di masyarakat, Presiden Prabowo Subianto akhirnya meminta agar Kementerian ESDM untuk bisa memperbolehkan pengecer kembali berjualan LPG 3 kg dan melakukan penertiban harga secara parsial.
Editor Yunita Amalia
Skema pendistribusian baru LPG 3 kg ini dilakukan untuk memutuskan mata rantai penyaluran yang kerap tidak tepat sasaran.
Kelangkaan yang terjadi saat ini dianggap wajar, mengingat dalam masa transisi pembatasan penjualan.
Sidak yang dilakukan Menteri Bahlil bertujuan memastikan distribusi dan harga LPG bersubsidi tetap terkendali.
Sub-pangkalan dinilai menjadi solusi untuk mengatur distribusi LPG 3 Kg bisa dijual dengan harga yang tepat ke masyarakat sesuai juga dengan pemberian subsidi.
Faktanya di lapangan, penerapan kebijakan ini menimbulkan gejolak luas.
Pengecer yang membeli gas 3 kg dari agen wajib mendaftar dengan melampirkan KTP.
Sidak yang dilakukan Menteri Bahlil bertujuan memastikan distribusi dan harga LPG bersubsidi tetap terkendali.
Kebijakan tersebut diambil untuk mengatasi antrean dan kesulitan masyarakat dalam memperoleh gas 3 kilogram.
Berbisnis dengan pemerintah kerap tidak mendapatkan keuntungan finansial.
Bahlil Lahadalia mengumumkan pengecer LPG 3 kg dapat kembali berjualan pada Selasa ini.
Dasco menegaskan, kebijakan pengecer tak boleh berjualan gas elpiji 3 kilogram (Kg) bukan kebijakan dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Komentar
Posting Komentar