Dedi Mulyadi Kumpulkan 4 Kepala Daerah, Cari Solusi Penanganan Banjir - News Liputan6

 

Dedi Mulyadi Kumpulkan 4 Kepala Daerah, Cari Solusi Penanganan Banjir - News Liputan6

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumpulkan empat kepala daerah, yaitu Wali Kota Bekasi, Bupati Bekasi, Wali Kota Depok dan Bupati Bogor, untuk membahas solusi penanganan banjir dan progres di masing-masing daerah.

Diperbarui 08 Mar 2025, 08:45 WIB

Diterbitkan 08 Mar 2025, 08:45 WIB

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumpulkan empat kepala daerah, yaitu Wali Kota Bekasi, Bupati Bekasi, Wali Kota Depok dan Bupati Bogor, untuk membahas solusi penanganan banjir dan progres di masing-masing daerah. (Istimewa)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumpulkan empat kepala daerah, yaitu Wali Kota Bekasi, Bupati Bekasi, Wali Kota Depok dan Bupati Bogor, untuk membahas solusi penanganan banjir dan progres di masing-masing daerah.

"Kita lakukan bersama sesuai dengan daerah masing-masing, apa permasalahannya dipaparkan satu-satu untuk langkah solusinya," ujar Dedi Mulyadi, Jumat (7/3/2025).

Dedi menyebut penanganan banjir di empat daerah terdampak banjir tersebut membutuhkan biaya operasional kurang lebih Rp500 miliar. Anggaran tersebut nantinya akan menjadi urunan keempat pemerintah daerah.

Selain itu, operasi modifikasi cuaca juga termasuk dalam langkah penanganan yang akan diambil, mengingat curah hujan tinggi diprediksi masih terus terjadi pada 11-20 Maret mendatang. Untuk pengerjaan, rencananya akan dimulai Senin pekan depan.

"Jika dilihat seperti ini suasana akan kondusif dan akan mengurangi dampak banjir lagi, serta ditambah dengan modifikasi cuaca," paparnya.

Pada rapat koordinasi para kepala daerah tersebut, dijelaskan jika problem utama banjir berasal dari pertemuan Sungai Cilengsi, Kali Cikeas, dan Kali Bekasi yang berujung di Bojong Kulur, Bogor.

Selain penanganan dari hulu, akan dilakukan juga pelebaran sungai di daerah yang dialiri air dari pertemuan sungai tersebut, terutama Kota Bekasi yang terdampak paling parah. Juga ada pembangunan bendung baru menggunakan dana Pengelola Jaringan Tirta (PJT).

Baca juga Banjir Usai, Puluhan Ton Sampah Menumpuk di Jembatan Kemang Pratama Bekasi

Pembangunan Rumah Panggung

Foto selebaran yang diambil dan dirilis pada Selasa 4 Maret 2025 oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini menunjukkan gedung-gedung yang terendam banjir di Bekasi, Jawa Barat. (Foto oleh Handout/Badan Nasional Penanggulangan Bencana/AFP)... Selengkapnya

Dedi Mulyadi juga memberikan solusi untuk pembangunan rumah panggung, terutama bagi warga yang rutin terdampak banjir, seperti Perumahan Pondok Gede Permai (PGP) Jatiasih. Selain lebih aman, pembangunan rumah panggung juga menjadikan permukiman lebih tertata rapi.

"Yang paling utama rumah panggung itu untuk di daerah bantaran sungai, kemudian di daerah yang sering banjir, itu juga membebaskan dari serangan binatang berbahaya," jelasnya.

Menurutnya, pemerintah provinsi menyiapkan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk pembangunan 1.000 unit rumah panggung. Sedangkan untuk pelaksanaan teknisnya akan diserahkan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

"Kita ingin bersama-sama merancang gambarnya, agar rumah itu menjadi rumah yang menarik, bukan rumah yang berantakan. Rumah yang tertata, yang memiliki desain arsitektur, yang memikat orang melihat dan nyaman bagi yang meninggalinya," kata Dedi Mulyadi.

Opsi Relokasi untuk Warga Terdampak

Tim penyelamat mengevakuasi warga yang rumahnya terendam banjir di Perumahan Pondok Gede Permai di Bekasi, Jawa Barat pada 4 Maret 2025. (REZAS/AFP)... Selengkapnya

Sebelumnya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan solusi untuk masalah banjir yang sudah menahun ini memerlukan koordinasi dari seluruh stakeholder. Harus ada penanganan utuh dan menyeluruh dari hulu ke hilir, sehingga problem banjir bisa dituntaskan.

"Tadi saya sudah sampaikan, kalau boleh diundang semua pihak terkait, gubernur, wali kota, bupati, kemudian dipelajari karena kan masalah ini sudah berulang. Jadi penyelesaian secara sistem, secara utuh dari hulu ke hilir. Jadi kita jangan terus-terus menyelesaikan hilirnya, kan di hulu akar masalahnya, diselesaikan," ujar Maruarar.

Selain itu, Ara juga meminta pemerintah daerah untuk mengupayakan relokasi dengan melakukan pendekatan humanis kepada warga terdampak. Hal ini juga dianggap sebagai salah satu penanganan yang baik, mengingat Perumahan PGP menjadi wilayah langganan banjir terparah setiap tahun.

"Kan memindahkan bukan hanya tempat tinggal, tetapi kehidupan, sekolahnya, pasarnya, tempat ibadahnya, pindah semua. Saya rasa masyarakat di sini, mungkin satu dua hari lagi, boleh Bapak Kepala BNPB bersama Bapak Wali Kota, ditanya baik-baik ya. Saya juga tadi sudah berbincang dengan Bapak Wali Kota, ada di Pasar Bintara tanahnya, punya kota, nanti kalau cocok itu bagaimana caranya kita bangunkan, supaya ada solusi," tandasnya.

Infografis Warning! Banjir Masih Hantui Jabodetabek (Liputan6.com/Abdillah)... Selengkapnya