64 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi Juli 2025, Efektif dan Tepat Sasaran?

Pendidikan,

64 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi Juli 2025, Efektif dan Tepat Sasaran? - News Liputan6

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan mulai mengoperasikan Sekolah Rakyat pada Juli 2025 mendatang. Sekolah rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu hingga miskin ekstrem.

Prabowo menargetkan, 200 sekolah rakyat bisa dibangun tahun ini. Namun infrastruktur sekolah rakyat yang siap pakai untuk tahun ajaran baru 2025-2026 ini, baru sekitar 63-64 titik. Meski begitu, jumlah ini melebihi target Prabowo yang semula hanya berencana meresmikan 53 sekolah rakyat sebelum memasuki tahun ajaran baru.

"Sampai dengan 12 Mei kemarin, kami catat ada 63 titik yang akan dapat mulai beroperasi pada bulan Juli ini. Insya Allah pertengahan Juli atau Juli akan sudah dimulai. Sisanya akan bertahap pada tahun berikutnya," kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) Kemensos, Agus Zainal Arifin saat rapat panja pendidikan daerah bersama Komisi X DPR RI, Jakarta, Senin, 19 Mei 2025 lalu.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, pembangunan sekolah rakyat akan dilakukan secara bertahap. Dia menargetkan, setiap tahun bisa membangun 100-200 sekolah berasrama untuk anak kurang mampu dan miskin tersebut.

"Total mungkin berkisar tiap tahun itu 100, 100-200 setiap tahun, selama 3 tahun berturut-turut, sehingga harapannya tiap Kabupaten itu ada 1 sekolah rakyat," ujar Menteri PU Dody Hanggodo dalam konferensi pers, Senin, 26 Mei 2025 kemarin.

Pada tahap 1A, sebanyak 63 hingga 64 sekolah ditargetkan selesai paling lambat Juli 2025. Tahap 1B mencakup sekitar 37 sekolah ditargetkan selesai paling lambat Juli hingga Agustus 2026.

Dody menyebutkan, pembangunan tahap I ini bersifat sementara untuk memfasilitasi murid-murid awal, sebelum dipindahkan ke fasilitas permanen di tahap II.

"Karena murid-murid yang masuk sekolah yang dibangun di tahap 1A atau 1B ini di beberapa tempat bersifat temporer. Kenapa temporari? Karena satu sekolah mungkin hanya menampung 50-100 anak gitu,” ujar dia.

Dalam merealisasikan program ini, Kementerian PU menyiapkan anggaran sekitar Rp10 triliun untuk pembangunan fisik Sekolah Rakyat. Namun, penyerapannya akan dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kapasitas pelaksanaan di lapangan.

“Untuk sekolah rakyat, APBN dari kami, karena APBN dari kami. Angkanya ini, disiapkan Rp10 triliun, disiapkan sekitar Rp10 triliun total ya, tahap 1 dan tahap 2,” ujar Dody.

Menteri PU menegaskan, dana tersebut tidak akan langsung diserap seluruhnya pada tahun ini. Sebagian besar dari anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan tahap kedua Sekolah Rakyat yang dijadwalkan selesai pada Juli 2026.

Infografis 64 Sekolah Rakyat Tahap I Beroperasi Juli 2025. (Liputan6.com/Abdillah)... Selengkapnya

Sekolah Rakyat: Sebuah Prestasi

Pengamat Pendidikan, Doni Koesoema mengapresiasi kinerja pemerintah pusat dan daerah dalam merealisasikan program sekolah rakyat. Apalagi dalam waktu singkat sudah berhasil mendirikan 64 sekolah rakyat yang akan mulai dioperasikan pada tahun ajaran baru 2025/2026 di Juli mendatang.

"Saya rasa dengan waktu yang sangat terbatas, pendirian 64 sekolah rakyat kalau benar-benar disiapkan dengan baik, ini sebuah prestasi yang luar biasa. Karena tidak mudah ya untuk mencari lokasinya, membuat pembangunannya, mempersiapkannya. Apalagi ini kan untuk boarding school," ujar Doni saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (27/5/2025).

Menurut dia, gerak cepat pemerintah ini penting untuk menunjukkan keseriusan bahwa negara hadir untuk keluarga-keluarga miskin yang tidak memperoleh akses pendidikan yang layak. Terlebih, semangat dari program tersebut adalah memutus rantai kemiskinan melalui pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Namun begitu, Doni mengingatkan agar pelaksanaan program ini mendapat pengawalan yang ketat dari berbagai pihak, terutama sejak tahap pendataan dan seleksi calon siswa. Sehingga bantuan pendidikan anak kurang mampu dan miskin ini tepat sasaran.

“Ini memang memerlukan pengawalan. Karena kita belum melihat sampai sekarang bagaimana data-datanya, bagaimana prosesnya, dan faktanya seperti apa,” ujar Doni.

Dia menambahkan, kesimpulan mengenai tepat tidaknya sasaran program sekolah rakyat baru bisa dilihat setelah tahun ajaran baru dimulai pada Juli mendatang.

“Nanti wartawan bisa cek, tanya apakah memang mereka dari keluarga miskin prasejahtera atau tidak. Kalau mereka ternyata dari keluarga yang mampu, berarti proses seleksinya tidak tepat sasaran,” katanya.

Ia menegaskan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penerimaan siswa, kesalahan tidak terletak pada konsep Sekolah Rakyat itu sendiri, melainkan pada proses seleksi yang perlu diperbaiki.

“Tujuannya kan bukan untuk orang-orang yang mampu menyekolahkan anaknya. Ini untuk mereka yang benar-benar situasinya, kalau negara enggak hadir, mereka enggak bisa memperoleh layanan pendidikan yang baik,” ucap Doni.

Harus Ada Kontrol Publik

Sekolah Rakyat di Lampung ditargetkan 1000 calon siswa oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf. Foto : (Liputan6.com/Ardi).... Selengkapnya

Lebih lanjut, Doni meminta pemerintah memperketat proses seleksi calon peserta didik dan melibatkan pengawasan publik. Penggunaan data yang akurat dan transparansi dalam proses pendataan menjadi kunci agar program ini benar-benar menyasar anak dari keluarga miskin atau prasejahtera.

“Proses seleksi pencarian anak-anak Indonesia yang akan menjadi peserta didik di Sekolah Rakyat harus jelas dan ketat. Harus mendasarkan diri pada data dari Kementerian Sosial dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” ujar Doni.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan media dalam mengawal program ini. “Kalau tidak ada yang mengawal, itu bisa ada manipulasi data di sana. Bahkan dalam proses penyusunan DTKS pun manipulasi kadang-kadang masih bisa terjadi. Karena itu harus ada mekanisme kontrol publik,” tegasnya.

Doni juga menyarankan agar program ini turut melibatkan jaringan Dasawisma di bawah koordinasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

“Ibu-ibu Dasawisma itu yang paling tahu siapa yang benar-benar miskin di tingkat RT. Mereka bertanggung jawab pada 10 rumah dan tahu kondisi riil keluarga di lapangan. Kalau hanya mengandalkan data dari volunteer atau DTKS yang ada, seringkali salah sasaran. Itu harus dievaluasi,” ujar Doni memungkasi.

Wakil Ketua Komisi X DPR, MY Esti Wijayati juga menyambut baik rencana operasional program sekolah rakyat yang akan dimulai pada tahun ajaran baru 2025/2026 mendatang.

"Pada prinsipnya kehendak pendirian sekolah rakyat ini sangat baik, karena ditujukan untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan memberikan kemudahan akses dan fasilitas pendidikan kepada siswa dari keluarga tidak mampu, terkhusus untuk yang miskin ekstrem," ujarnya saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (27/5/2025).

Meski begitu, masih ada sejumlah catatan yang perlu dipertegas pemerintah terkait pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo di sektor pendidikan dan pengentasan kemiskinan tersebut.

Pertama, menurut dia, kajian yang dilakukan pemerintah terkait sekolah rakyat masih belum matang. "Termasuk bagaimana keberlanjutan program tersebut, berikut juga skala prioritas wilayah untuk sekolah rakyat," kata Esti.

Kedua, dia menyoroti belum adanya kepastian kurikulum yang akan diterapkan pada sekolah rakyat. "Karena ini sekolah berasrama yang 24 jam siswa-siswinya ada dalam pengawasan."

Selain itu, sumber dan alokasi anggaran sekolah rakyat hingga saat ini juga belum diketahui secara jelas. "Keempat, perencanaan pelaksanaan termasuk untuk pilihan menggunakan sekolah-sekolah yang ada mestinya juga ada kalkulasi yang matang," ujar Esti menutup.

Keunggulan Sekolah Rakyat yang Bikin Pemerintah Khawatir

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono saat acara Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW di SDN Jatimakmur Kota Bekasi, Kamis (13/2/2024).... Selengkapnya

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengungkap kekhawatiran pemerintah terkait program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Menurut Agus, fasilitas unggulan yang akan disediakan di sekolah rakyat berpotensi menarik minat masyarakat mampu.

“Walaupun ini sekolah untuk orang miskin, fasilitas yang disediakan oleh Presiden Prabowo adalah fasilitas unggulan. Lahannya saja 8,5 hektare, akan ada laboratorium, lapangan olahraga, hingga ruang praktik seperti pertanian dan perikanan,” ujar Agus dalam diskusi bersama di Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Jakarta, Sabtu 24 Mei 2025.

Presiden tidak ingin fasilitas Sekolah Rakyat kalah dengan sekolah unggulan. Deisebutkan bahwa setiap siswa akan mendapatkan akses teknologi dan pelatihan keterampilan yang setara dengan standar pendidikan modern.

“Presiden minta fasilitasnya setara sekolah unggulan, mulai dari kualitas pendidik, pembentukan karakter, hingga keterampilan. Siswa bahkan akan difasilitasi iPad, laptop, dan perlengkapan digital lainnya,” kata Agus.

Wamensos menegaskan, Sekolah Rakyat bukan untuk semua kalangan, melainkan dirancang secara khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Ia pun meminta masyarakat dari golongan mampu untuk tidak ikut mendaftarkan anaknya demi menjaga keadilan sosial.

“Kita khawatir karena sekolah ini bagus, nanti orang kaya malah ikut antre masukin anaknya ke situ. Padahal tujuan utamanya adalah memuliakan orang miskin dan memutus mata rantai kemiskinan,” ucap dia.

Karena itu, Prabowo mempercayakan pelaksanaannya kepada Kemensos, bukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Kendati berada di bawah koordinasi Kemensos, Agus menegaskan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat akan dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) lintas kementerian, yang mencakup berbagai sektor terkait pendidikan, sosial, dan pembangunan infrastruktur.

Lebih lanjut, Agus menyatakan, Kemensos akan menerapkan proses seleksi yang sangat ketat dalam memilih calon siswa Sekolah Rakyat untuk menghindari salah sasaran. Proses asesmen ini akan dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak.

“Dalam asesmen calon siswa, kita akan benar-benar ketat. Kemensos akan bekerja sama dengan pihak-pihak lain agar yang diterima benar-benar berasal dari keluarga miskin,” ujar dia.

Ketua Partai Prima ini mengimbau kepada masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke atas untuk tidak menyalahgunakan program ini. Ia menekankan bahwa masih banyak sekolah lain yang bisa dipilih sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing.

“Silakan orang kaya sekolah di tempat yang sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Tapi jangan ganggu kuota sekolah rakyat ini, karena ini memang disiapkan khusus untuk rakyat miskin,” kata Agus Jabo menegaskan.

Mensos Turun Gunung, Langsung Temui Calon Siswa Sekolah Rakyat

Mensos. Saifullah Yusuf saat mengunjungi rumah calon siswa Sekolah Rakyat di Bandar Lampung. Foto : (Liputan6.com/Ardi).... Selengkapnya

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf langsung turun ke bawah untuk mengecek langsung progres pelaksanaan program sekolah rakyat yang digagas Presiden Prabowo. Menteri yang akrab disapa Gus Ipul ini ingin memastikan bahwa bantuan pendidikan ini benar-benar menyentuh keluarga-keluarga miskin dan miskin ekstrem.

"Saat ini lagi berkunjung ke rumah Pak Kadis. Pak Kadis ini satu profil keluarga yang masuk di Desil 1. Beliau rumahnya masih ngontrak, ya, sangat kecil sekali. Kemudian punya putra-putri tiga, salah satu yang pertama namanya Nayra," kata Gus Ipul saat mendatangi rumah salah satu calon siswa sekolah rakyat di Kota Batu, Jawa Timur, Senin, 19 Mei 2025 lalu.

Nayra Syalisya merupakan calon siswi sekolah rakyat untuk jenjang SMP. Dia masih menjalani proses seleksi administrasi.

Gus Ipul menuturkan bahwa profil keluarga seperti ini yang disasar oleh Presiden Prabowo agar anak-anak dari masyarakat miskin dan miskin ekstrem dapat meneruskan sekolah dan mendapatkan pendidikan yang baik. Dia juga memastikan bahwa keberadaan sekolah rakyat tidak akan mengganggu jalannya sekolah umum.

"Sekolah Rakyat ini memang diperuntukkan bagi mereka yang berada di desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN). Desil 1 itu 10 persen penduduk Indonesia terbawah yang di situ adalah miskin dan miskin ekstrem," ujarnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul menuturkan bahwa nantinya para siswa sekolah rakyat akan tinggal di asrama dengan lingkungan yang baik, sehingga bisa belajar dengan tenang. Dia pun berpesan agar anak-anak peserta didik sekolah rakyat kelak bisa menjadi agen perubahan untuk diri sendiri, keluarga, dan lingkungan.

"Kita ingin Nayra ini nanti punya pendidikan dan masa depan yang baik. Apa pun keadaannya Nayra tetap bangga sama orang tuanya," ucap Gus Ipul.

Dalam kesempatan tersebut, mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah agar tidak ada praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses seleksi siswa Sekolah Rakyat.

"Tidak boleh ada KKN, tidak boleh ada titipan-titipan, termasuk dari titipan menteri, titipan gubernur, titipan itu tidak ada,” ujarnya.

Gus Ipul menegaskan bahwa yang akan menjadi siswa di Sekolah Rakyat adalah murni anak-anak dari masyarakat yang berada di desil 1 dan 2 DTSEN dengan tetap melalui seleksi ketat.

Pada kesempatan lain, Mensos juga bertemu dengan sejumlah keluarga calon siswa sekolah rakyat di Aula Kampus 1 BPSDM Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis, 8 Mei 2025. Di depan para keluarga prasejahtera, Gus Ipul mengingatkan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka.

"Boleh orang tuanya tidak sekolah, tapi anak-anaknya harus tumbuh jadi generasi tangguh,” ujar Gus Ipul, mengutip pesan Presiden Prabowo saat berdialog dengan keluarga calon siswa sekolah rakyat.

Ia menyebut, perhatian besar Presiden Prabowo terhadap pendidikan anak-anak kurang mampu menjadi dorongan utama pelaksanaan program ini.

Gus Ipul menjelaskan, program sekolah rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang masuk Desil 1 dan 2 dalam DTSEN. Sekolah ini berasrama dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang.

“Tidak ada tes akademik. Yang penting anaknya sehat,” ujar mantan Wali Kota Pasuruan ini.

Dalam dialog itu, Mensos menyoroti kisah Naila (12), anak dari keluarga miskin yang tinggal berdesakan dengan anggota keluarga lain di rumah tak layak huni. Namanya sempat mendapat atensi langsung oleh Presiden sebagai potret kemiskinan yang perlu segera diintervensi.

“Itu mewakili banyak anak lain seperti Naila. Sebagian sudah ada di sini,” ucap Mensos Gus Ipul.

Ibu Naila, Nurlia, mengaku bersyukur anaknya bisa masuk sekolah rakyat dan mendapat bantuan rumah layak huni. "Alhamdulillah, Naila bisa lanjut SMP lewat Sekolah Rakyat. Kami sangat terbantu,” tuturnya.

Naila sendiri berharap kelak bisa menjadi guru dan membanggakan orang tuanya. “Saya ingin sekolah supaya bisa wujudkan cita-cita,” katanya singkat.

Awal Mula Gagasan Sekolah Rakyat

Presiden Prabowo Subianto didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka memimpin sidang perdana Kabinet Merah Putih di Istana, Jakarta, Rabu (23/10/2024). (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)... Selengkapnya

Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto mencuat sejak awal 2025 lalu. Hal itu disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas (Ratas) yang digelar di Istana Bogor pada Jumat, 3 Januari 2025 lalu. Ratas yang dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih itu membahas seputar kesejahteraan masyarakat.

"Pak Presiden juga ingin membuat sekolah khusus untuk anak-anak yang tidak mampu tapi masih di bawah naungan orang tua dibina langsung khusus dalam sekolah rakyat," ujar Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin usai rapat.

Dia menyampaikan, pemerintah tengah melakukan uji coba sekolah rakyat di tiga titik di Jakarta dan sekitarnya. Namun, nantinya sekolah rakyat akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Cak Imin menuturkan, sekolah rakyat akan berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial. Adapun masyarakat kategori tak mampu dan miskin ekstrem akan diprioritaskan masuk sekolah rakyat.

"(Diutamakan) yang tidak mampu, miskin ekstrem," tutur Ketum PKB ini.

Menurut dia, sekolah rakyat akan berformat boarding atau asrama. Hal ini untuk memastikan gizi anak-anak dapat terpenuhi dengan baik. "Sebetulnya yang diutamakan boarding-nya yang paling penting, sehingga gizinya tertangani," kata Cak Iminmemungkasi.

Target Bangun 200 Sekolah Rakyat

Presiden Prabowo Subianto menargetkan membangun 200 sekolah rakyat untuk siswa kurang mampu pada tahun 2025. Sekolah rakyat dibangun dengan konsep asrama untuk tingkat SD, SMP, dan SMA.

"Kami juga sudah putuskan untuk membangun tahun ini kita harap saudara-saudara akan mulai dibangun 200 sekolah rakyat berasrama untuk SD SMP SMA berasrama dan ini sekolah berasrama ini diperuntukkan untuk kaum yang kurang mampu khususnya," ujar Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat 21 Maret 2025.

Menurut dia, satu sekolah rakyat nantinya akan berisi 1.000 murid. Prabowo menyampaikan, sebanyak 53 sekolah rakyat akan diresmikan dalam tiga bulan.

"Rakyat minta hasil yang cepat saudara-saudara, ini sangat penting, dan segera mungkin 3 bulan ini bisa kita resmikan 53 sekolah," ucap Prabowo.

Dia berharap sebanyak 200 sekolah rakyat terbangun setiap tahunnya. Dengan begitu, Indonesia akan memiliki minimal satu sekolah berasrama untuk rakyat miskin di setiap kabupaten dalam lima tahun mendatang.

"Itu harus di tempat-tempar di mana terdapat kantong-kantong kemiskinan. Kita ingin memutus rantai kemiskinan, kita ingin menghilangkan kemiskinan dalam waktu secepat-cepatnya dan ini saya yakin bisa kita kerjakan," tutur Prabowo.

Animo Tinggi Pemda

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Mensos Gus Ipul) meyakini persiapan Sekolah Rakyat semakin matang. Hal itu terlihat dari tingginya antusiasme pemerintah daerah (Pemda) yang mengajukan proposal kesediaannya mengikuti program tersebut melalui Desk Sekolah Rakyat.

"Lebih dari 300 pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dari berbagai wilayah telah mengajukan proposal kesediaan diundang untuk mengikuti desk Sekolah Rakyat," ujar Gus Ipul saat meninjau pembahasan Desk Sekolah Rakyat di Gedung Konvensi Kompleks Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta seperti dikutip Jumat 18 April 2025.

Desk sekolah rakyat turut mengundang perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Sosial (Kemensos) yang akan membantu daerah menggelar sekolah rakyat.

"Di desk sekolah rakyat bersama tim dari berbagai kementerian/lembaga yang bertemu perwakilan provinsi, wali kota dan bupati membantu memberi informasi dan mendiskusikan hal yang perlu dipersiapkan dalam rangka penyelenggaraan Sekolah Rakyat," papar Gus Ipul.

Dia yakin, jika legalitas lahan sekolah beserta sarana dan prasarana sudah siap. Maka sekolah rakyat sebagai arahan Presiden Prabowo Subianto bisa dimulai.

"Jadi untuk tahun ini 200 titik sekolah rakyat akan dibuka dengan memanfaatkan gedung yang telah ada. Untuk sekolah yang pembangunan baru direncanakan, sekolah rakyat akan memulai pembelajaran tahun berikutnya, " ucap Gus Ipul.

Sementara itu, untuk kebutuhan tenaga pengajar, Gus Ipul menjelaskan proses rekrutmen guru akan dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen). Terdapat empat skema rekrutmen yang disiapkan.

Pertama, dari unsur PNS, kedua PPPK penuh waktu, ketiga PPPK paruh waktu. "Jika ketiganya ini belum cukup, maka dipertimbangkan merekrut guru-guru yang telah PPG (tersertifikasi Program Pendidikan Profesi Guru),” kata Mensos memungkasi.