Ombudsman Sebut Program MBG Hadapi Banyak Persoalan gegara Tak Didukung Anggaran Memadai
Kompas.tv - 14 Mei 2025, 14:06 WIB
JAKARTA, KOMPAS.TV - Ombudsman RI menyoroti persoalan-persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai persoalan-persoalan itu terjadi karena program MBG belum didukung kebijakan anggaran yang memadai.
"Ya memang diakui bahwa selama Januari sampai April (2025) kami catat banyak persoalan-persoalan di lapangan, karena Ombudsman melihat program ini (MBG) belum didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai," kata Yeka dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Menurutnya, hal itu terjadi karena kurangnya persiapan pemerintah dalam melaksanakan program MBG. Dia mengatakan perencanaan anggaran MBG belum tuntas hingga Desember 2024.
"Anggaran selesai Desember harapannya, Januari (2025) running. Persiapan teknis dilakukan jauh sebelum itu, jadi tidak mungkin Januari-Februari program ini distop," ucapnya.
Baca Juga: Kepala BGN Ungkap Penyebab Ratusan Siswa Keracunan MBG di Bogor: Kontaminasi Salmonella dan E. coli
Terlebih, kata ia, tensi politik terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu sangat tinggi.
"Oleh karena itu, jalan yang harus dilakukan oleh BGN (Badan Gizi Nasional) adalah program ini harus running dengan berbagai keterbatasan yang ada," tegas Yeka.
Meski begitu, dengan evaluasi yang telah dilakukan, dia mengatakan mulai Mei 2025, tidak akan ada lagi persoalan anggaran, termasuk masalah pembayaran ke mitra.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti temuan adanya "calo-calo" atau pihak lain yang memanfaatkan program MBG untuk kepentingan pribadi.
"Memang ada mekanisme yang katakanlah selama ini masih belum, masih sifatnya itu bukan trial and error, artinya gini, BGN intinya di lapangan itu satu pemilik. Antara yayasan dengan pemilik dapur gitu, asumsi itu," jelasnya.
"Ternyata, ini bahasa saya bukan bahasanya Pak Dadan (Kepala BGN Dadan Hindayana), saya melihat bahwa bergentayanganlah calo-calo yayasan," kata dia.
Sebab itu, kata dia, BGN telah meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mempermudah pemberian izin yayasan, khususnya bagi masyarakat yang sudah siap berkontribusi dalam membangun dapur.
Baca Juga: Bapanas Harap Program MBG Serap Daging Ayam dan Telur Produksi Lokal yang Surplus
Kami memberikan ruang untuk
Anda menulis
Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami.
Daftar di sini
Sumber : Kompas TV
Tidak ada komentar:
Posting Komentar