JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat menyatakan, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia dikhawatirkan bisa melebihi 100.000 orang jika perang Iran-Israel masih berlanjut.

Pemimpin serikat buruh itu menyebut, angka PHK bisa tembus 100.000 jika perang Iran-Israel berlanjut hingga akhir tahun.

Namun, angka PHK di Indonesia disebutnya tetap tinggi apabila perang berhenti.

"Saya yakin, seyakin-yakinnya itu (angka PHK) akan mencapai 100.000 nanti akhir tahun. Kalau memang perang ini tidak bisa berhenti, gitu ya," kata Mirah di gedung Kompas Gramedia, Jakarta, Senin (23/6/2025).

"Kalau perang berhenti mungkin (angka PHK) 80 ribuan. Dampak bukan hanya dari perang, tapi memang dari dampak dalam negeri kita, ekonomi kita," imbuhnya.

Baca Juga: Diterpa Badai PHK, Luhut Sebut Akan Ada 67.000 Lapangan Kerja Sebelum Akhir Tahun

Mirah menambahkan, berdasarkan data Aspirasi, jumlah PHK di Indonesia hingga bulan Juni telah mencapai 78.000 orang. 

Sebelum terjadinya perang Iran-Israel, Mirah menyebut sektor industri Tanah Air telah terdampak perang Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak 2022. 

Mirah menyebut dampak perang awalnya paling dirasakan sektor industri teksil dan alas kaki.

Setelah dimulainya perang Iran-Israel yang juga melibatkan Amerika Serikat (AS), sektor otomotif pun dikhawatirkan terdampak.

"Apalagi Amerika ikut-ikutan. Artinya sektor otomotif sudah mulai menyampaikan kepada kami bahwa ini akan terjadi, dalam tanda kutip, dampak daripada perang Iran dan Israel," kata Mirah dikutip Kompas.com.

Semntara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menyatakan, perang Iran-Israel berdampak pada berkurangnya permintaan hasil industri dari Indonesia.

Perang tersebut juga dinilai berdampak terhadap pasokan energi ke Indonesia serta performa ekspor.

Akibatnya, dikhawatirkan terjadi penurunan produksi yang berdampak pada efisiensi tenaga kerja.

"Menurut saya sih sangat akan berdampak. Dan ini memang yang harus diantisipasi oleh pemerintah terkait dengan, terutama perusahaan-perusahaan yang mensuplai barang-barang, mengekspor barang-barang ke negara-negara tujuan di sana. Karena kalau dia tidak dikasih insentif, dia akan collapse langsung," kata Timboel.

Baca Juga: TikTok Shop Dilaporkan PHK Massal Ratusan Karyawan, Kemnaker: Kami Belum Terima Informasi