RI Buka Peluang Pakai Teknologi China atau Rusia untuk Bangun PLTN - Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membuka peluang menggunakan teknologi dari China atau Rusia untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan, pemerintah terus mempelajari teknologi yang akan digunakan untuk pembangunan PLTN. Rencannya menggunakan konsep small modular reactor (SMR).

Tinjauan pun dilakukan ke sejumlah negara untuk mempelajari SMR, mulai dari Kanada, Korea Selatan, China hingga Rusia. Namun, hanya China dan Rusia yang memiliki teknologi SMR.

Baca juga: Vietnam Bangkitkan Proyek PLTN, Gandeng Rusia sebagai Mitra Utama

Lihat Foto

"Jadi di Kanada ini apakah mereka memiliki SMR atau tidak? Ternyata tidak. Kemudian Korea Selatan juga kita jajaki, ternyata mereka memiliki kapasitas large scale. Jadi untuk teknologi yang ditawarkan katanya itu ada dari China atau dari Rusia," ujar Yuliot di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/6/2025).

Selain mempertimbangkan kecocokan teknologi yang akan digunakan Indonesia, ia menambahkan, pembangunan PLTN juga harus mampu memenuhi syarat tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sekitar 40 persen.

"Ini kan kami mempertimbangkan teknologi terlebih dulu, dan juga persyaratan TKDN, kami mempersyaratkan untuk TKDN-nya sekitar 40 persen," kata dia.

Yuliot pun meminta untuk menunggu kepulangan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terlebih dahulu terkait rencana pembangunan PLTN, yang mungkin saja dalam agenda mendampingi Presiden Prabowo Subianto ke Rusia terdapat pembahasan potensi kerja sama PLTN.

Baca juga: Pemerintah Ajak Tony Blair Bahas Percepatan Pembangunan PLTN di Indonesia

"Ini mungkin dari kunjungan Pak Menteri kemarin, mungkin ada pembahasan. Kita tunggu penjelasan dari Pak Menteri," ucapnya.

Saat ini Kementerian ESDM tengah menyiapkan aturan terkait pengolahan uranium menjadi bahan baku untuk PLTN.

Adapun potensi uranium ditemukan di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat (Kalbar) yang diperkirakan mencapai 24.112 ton.

Yuliot mengatakan, pembahasan pengolahan radioaktif berupa uranium untuk PLTN ini akan melibatkan pula Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).

Baca juga: Sebut Nuklir Energi Baru yang Murah, Bahlil: PLTN Mulai On 2030 atau 2032...

"Ini kami lagi siapkan PP (Peraturan Pemerintah)-nya, mudah-mudahan dari PP-nya itu bisa diimplementasikan untuk pemurnian pengolahan bahan radioaktif itu bisa dimanfaatkan untuk energi," kata dia.

Iran-Israel Memanas, China Siap Bantu Redakan Konflik Timur Tengah