- Konferensi PBB di New York yang membahas solusi dua negara antara Palestina dan Israel telah mengadopsi "kerangka kerja terpadu dan dapat ditindaklanjuti." Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan menjelaskan hal itu pada hari Selasa (29/7/2025).

"Dokumen akhir konferensi tersebut merupakan kerangka kerja terpadu dan dapat ditindaklanjuti untuk mengimplementasikan solusi dua negara dan mencapai perdamaian serta keamanan bagi semua," ujarnya dalam konferensi tersebut, sebagaimana dikutip televisi pemerintah Al Ekhbariya.

Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut isi dokumen tersebut.

Konferensi PBB dua hari tersebut, yang diketuai bersama oleh Arab Saudi dan Prancis, mempertemukan para pejabat senior untuk membahas cara-cara mengakui kenegaraan Palestina dan mengimplementasikan solusi dua negara.

Dari 193 negara anggota PBB, setidaknya 142 negara saat ini mengakui negara Palestina, yang dideklarasikan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di pengasingan pada tahun 1988.

Menjelang konferensi, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan Prancis akan secara resmi mengakui Palestina pada bulan September.

Dalam sesi pembukaan konferensi pada hari Senin, bin Farhan menekankan mencapai keamanan di Timur Tengah dimulai dengan "memberikan hak-hak sah kepada warga Palestina."

Ia juga menyerukan diakhirinya bencana kemanusiaan di Gaza dan akuntabilitas bagi mereka yang bertanggung jawab.

Ia menegaskan kembali bahwa Prakarsa Perdamaian Arab 2002 tetap menjadi dasar bagi resolusi yang adil.

Prakarsa tersebut mengusulkan normalisasi hubungan antara negara-negara Arab dan Israel dengan imbalan penarikan penuh Israel dari wilayah yang diduduki sejak tahun 1967 dan pembentukan negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Israel dan AS sama-sama menentang konferensi tersebut, dengan Washington mengklaim hal itu dapat memperpanjang perang yang sedang berlangsung di Gaza.

Konferensi ini berlangsung di tengah serangan brutal tentara Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023, yang menewaskan lebih dari 60.000 warga Palestina.

Pengeboman tanpa henti oleh Israel telah menghancurkan wilayah kantong tersebut dan menyebabkan kekurangan pangan.

November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang yang dilakukannya di wilayah kantong tersebut.

Baca juga: Inggris akan Akui Negara Palestina pada September kecuali Israel Ambil Langkah Substantif

(sya)

Iklan - Scroll untuk melanjutkan

Iklan - Scroll untuk melanjutkan