Dedi Mulyadi Melarang, Sejumlah Bupati dan Wali Kota di Jawa Barat Ini Izinkan Sekolah Study Stour - Halaman all - Wartakotalive

By - Super Media Informasi • 7/27/2025 08:25:00 PM

Dedi Mulyadi Melarang, Sejumlah Bupati dan Wali Kota di Jawa Barat Ini Izinkan Sekolah Study Stour - Halaman all - Wartakotalive

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan larangan kegiatan study tour sekolah tetap berlaku di tingkat provinsi.

Namun, sejumlah bupati dan wali kota di Jawa Barat memilih untuk mengizinkan kembali kegiatan tersebut dengan berbagai catatan.

Dedi Mulyadi menyebutkan, menjadikan siswa sebagai objek dalam peningkatan sektor wisata merupakan praktik yang tidak memiliki dasar akademis maupun moral.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap melarang kegiatan study tour.

"Menjadikan anak sekolah sebagai obyek dalam upaya peningkatan kunjungan wisata daerah merupakan tindakan yang tidak memiliki dasar akademis maupun moral," kata Dedi Mulyadi dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Sabtu (26/7/2025).

Ia menambahkan, pendidikan harus terbebas dari nilai-nilai eksploitatif.

"Menjadikan anak sekolah sebagai obyek ekonomi sama saja dengan memperlakukan siswa sebagai material yang dieksploitasi demi keuntungan ekonomis, sedangkan pendidikan itu harus terbebas dari nilai-nilai yang bersifat eksploitatif," ucap Dedi Mulyadi.

Kebijakan larangan ini sejalan dengan aturan lain yang sudah diberlakukan oleh Pemprov Jabar, seperti pelarangan penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) dan seragam sekolah oleh pihak sekolah pada siswa.

Namun demikian, sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat diketahui tetap mengizinkan kegiatan study tour, meskipun disertai dengan syarat tertentu.

Kondisi ini memunculkan perbedaan kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

Dedi Mulyadi mengatakan, jika pemerintah daerah ingin mendorong sektor wisata, upaya yang dilakukan seharusnya fokus pada penataan wilayah dan infrastruktur, bukan dengan melibatkan siswa.

"Kalau ingin meningkatkan kunjungan wisata, pemerintah kabupaten dan kota harus mulai menata daerahnya, terutama dari aspek kebersihan dan estetika," ujar Dedi Mulyadi.

Ia menekankan pentingnya menjaga kebersihan sungai dan bangunan heritage, serta memberantas praktik pungutan liar di kawasan wisata.

"Bebaskan berbagai pungutan liar dari parkir liar, calo tiket, atau kadang ada satu obyek itu ada dua tiket," katanya.

Dedi juga meminta agar para pedagang di lokasi wisata menjual barang yang berkualitas dengan harga yang wajar.

"Pemerintah daerah juga harus bisa menata pedagang di lokasi wisata dengan menyajikan dagangan yang berkualitas serta tidak mematok harga seenaknya kepada para pembeli," kata Dedi Mulyadi.

Ia menyebutkan, jika infrastruktur wisata dibangun dengan baik dan daerah ditata secara menyeluruh, maka wisatawan akan datang tanpa harus menjadikan siswa sebagai target kunjungan wisata.

"Kalau semuanya dilakukan, daerahnya tertata, bersih, para pedagangnya jujur, tidak ada pungli, kemudian ada rasa nyaman, infrastrukturnya dibangun agar tidak terjadi kemacetan yang panjang, jangan khawatir, wisatawan akan datang berbondong-bondong," kata Dedi Mulyadi.

Tetap Mengizinkan

Sebaliknya, sejumlah kepala daerah yang memperbolehkan study tour, serta alasannya masing-masing.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan tidak sejalan dengan kebijakan larangan study tour dari Pemprov Jabar.

Farhan menyatakan kegiatan semacam itu diperbolehkan selama tidak berkaitan dengan penilaian akademik siswa.

"Boleh, selama itu tidak ada hubungan dengan nilai akademik," ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (21/7/2025).

Bahkan, jika sekolah-sekolah di Bandung ingin menggelar study tour ke luar provinsi, ia tak akan menghalangi.

"Mangga weh (silakan saja), saya tidak bisa melarang, masa saya larang, Bandung mah bebas, Bandung ini kota terbuka, itu artinya masuk boleh, keluar juga boleh," kata Farhan.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo juga tetap mengizinkan sekolah-sekolah di wilayahnya untuk menggelar study tour, termasuk ke luar daerah, selama dilengkapi aturan yang jelas.

"Kalau study tour, asalkan dengan rambu-rambu yang kuat, sebetulnya tidak menjadi persoalan buat saya," ucap Edo di Balai Kota Cirebon, Jumat (25/7/2025).

Effendi Edo menilai study tour bisa menjadi ajang pembelajaran di luar kelas yang tidak kalah penting dibanding pelajaran formal.

"Kegiatan semacam ini bisa menjadi sarana bagi siswa untuk mengenal dunia luar dan dapat pengalaman baru yang tidak mereka peroleh di ruang kelas," kata Effendi Edo.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna, merespons larangan dari Gubernur Dedi Mulyadi dengan nada lebih hati-hati.

Ia menyatakan, selama kegiatan study tour terarah dan bermanfaat, seharusnya tidak menjadi masalah.

"Yang jelas disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, selama orang tuanya sepakat dan ada manfaat dalam konteks pengalaman," kata Dadang.

"Study tour itu bukan hanya kita hiburan ya, tetapi ada manfaat apa perbedaan di antara daerah terutama dalam hal edukasi sejarah," lanjut dia saat ditemui di Dayeuhkolot, Jumat (25/7/2025).

Dadang Supriatna mengingatkan bahwa larangan sebaiknya dibarengi dengan solusi konkret.

Sementara itu Kepala Disdikpora Karawang, Wawan Setiawan, mengatakan, kegiatan study tour masih diperbolehkan asal berada di wilayah Karawang.

"Boleh (study tour dalam kota Karawang), luar kota tidak boleh," ujarnya.

Beri Dukungan

Bupati Sumedang Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menyatakan secara terbuka dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi.

Ia menyebut kebijakan itu sudah melalui kajian yang matang.

"Saya sepakat dengan kebijakan gubernur soal study tour, tidak mungkin pemerintah membuat kebijakan tidak dibuat matang," kata Dony Ahmad Munir pada Rabu (23/7/2025).

Meski demikian, ia memberikan kelonggaran dengan membolehkan study tour selama masih berada di wilayah Jawa Barat.

"Study tour tidak boleh keluar provinsi, silakan di Jawa Barat, kalau di Jawa Barat lagi, peredaran ekonomi di sini," katanya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Saat Dedi Mulyadi Larang Study Tour, Sejumlah Bupati dan Wali Kota Tetap Izinkan"