Operasi yang dilakukan ini mengamankan tiga tersangka serta menyita ratusan kontainer berisi batubara, dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp5,7 triliun.

Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipider) membongkar praktik pertambangan batubara tanpa izin yang dilakukan di kawasan konservasi sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN).

Operasi yang dilakukan ini mengamankan tiga tersangka serta menyita ratusan kontainer berisi batubara, dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp5,7 triliun.

Pengungkapan berawal dari laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan terkait pengangkutan batubara di Pelabuhan Kaltim Kariangau Terminal (KKT), Balikpapan, pada Juni lalu.

Dari penyelidikan, diketahui bahwa batubara tersebut berasal dari kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, yang termasuk wilayah konservasi di sekitar IKN.

"Para pelaku menyamarkan asal batubara dengan cara mengemasnya dalam karung dan kontainer, lalu memalsukan dokumen agar terlihat seolah-olah berasal dari tambang resmi," jelas Brigjen Pol. Nunung Syaifuddin, Direktur Tipidter Bareskrim, saat konferensi pers di Tanjung Perak, Surabaya, Kamis (17/7).

Ia menegaskan bahwa Polri akan terus mengusut kasus ini hingga tuntas, termasuk memburu pihak-pihak lain yang terlibat dalam rantai distribusi ilegal tersebut. Hingga kini, 351 kontainer batubara telah diamankan sebagai barang bukti.

Berlangsung Sejak Tahun 2016

Dari hasil penyidikan sementara, kegiatan ilegal ini diduga sudah berlangsung selama delapan tahun, sejak 2016 hingga 2024. Penyelidikan lanjutan tengah dilakukan untuk mengungkap pihak-pihak lain, mulai dari pelaku lapangan hingga penyedia dokumen palsu.

Direktur Pembinaan Penguasaan Batubara Kementerian ESDM, Surya Herjuna, mengapresiasi sinergi antara lembaganya dan Polri dalam mengungkap kasus ini.

"Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah menindak tambang ilegal, sesuai arahan Presiden untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam," ujar Surya.

Ia menambahkan, selain berdampak pada kerugian ekonomi, praktik seperti ini juga berisiko tinggi merusak lingkungan, terutama di kawasan konservasi yang menjadi bagian dari perencanaan strategis IKN.

Perkara ini menyebabkan negara merugi hingga Rp193,7 triliun.

Rinciannya, terdiri dari 20 lembar uang tunai pecahan 1.000 Dollar Singapura dan 200 lembar mata uang pecahan 100 Dollar Amerika.

Tim gabungan dari Subdit Gakkum dan Subdit Intelair bergerak menuju lokasi dan berhasil masuk setelah berkomunikasi dengan penjaga gudang.

Tiga orang di antaranya untuk kepentingan penyidikan langsung dilakukan penahanan.

Kejagung bekerja sama dengan ahli lingkungan untuk menghitung kerugian perekonomian negara dalam korupsi tata niaga komoditas timah.

Kelima tersangka tersebut terdiri atas tiga orang pihak swasta dan dua orang mantan direktur di PT Timah Tbk

Setelah ditangkap tersangka Os langsung dibawa ke gedung Bundar Kejaksaan Agung untuk dilakukan pemeriksaan.

Pernyataan tersebut merujuk pada pengalamannya bertugas di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya tambang.

Terbaru, Polda Jabar menemukan empat aktivitas penambangan ilegal, mulai dari penambangan pasir hingga emas.

Marten Yosi Basaur, seorang penambang ilegal di Boalemo cekcok dengan Kapolres Boalemo AKBP Sigit Rahayudi, karena merasa dituduh dan ada dugaan pungli

Viral Kapolres Boalemo Ajun Komisaris Besar Sigit Rahayudi bersitegang dengan seorang pria yang diduga pelaku Pertambangan Emas Ilegal.

Soedeson Tandra secara tegas juga meminta ada Wakapolda Sulut bersama Dirkrimsus bertindak tegas

Dana tersebut, menurut Basuki, digunakan untuk membiayai berbagai pembangunan strategis tahap kedua yang menjadi fondasi IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.

Dari keterangan yang didapat praktik prostitusi, kebanyakan dilakukan secara daring menggunakan aplikasi media sosial.

Bandara VVIP IKN menjadi infrastruktur vital untuk konektivitas pejabat tinggi negara dan tamu kenegaraan yang akan melakukan aktivitas pemerintahan di IKN.

Bambang menyampaikan, sejak awal, IKN memang dirancang untuk selaras dengan ekosistem alaminya.

Menurut Basuki, peluang investasi di IKN masih terbuka luas, khususnya dalam pengembangan ekosistem hunian.

Basuki menyampaikan bahwa pembangunan IKN tahap pertama periode 2022-2034 yang belum selesai, akan kembali dilanjutkan.