Rencana Evakuasi Warga Gaza ke Pulau Galang Dinilai Berisiko Ganggu Diplomasi Indonesia - Pantau

Pantau - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai rencana evakuasi warga Gaza, Palestina, ke Pulau Galang, Kepulauan Riau, berpotensi menjadi "bumerang" terhadap perjuangan hak kembali (right of return) warga Palestina.

Potensi Salah Tafsir dan Risiko Diplomasi

Amelia mengingatkan Israel dapat menganggap evakuasi tersebut sebagai eksodus permanen yang justru menguntungkan kepentingan mereka.

Ia menegaskan sebaiknya Indonesia mendorong keterlibatan negara-negara Arab yang secara geografis dan historis lebih dekat dengan Gaza, seperti Mesir, Yordania, Qatar, atau Uni Emirat Arab, karena memiliki kapasitas lebih besar dalam menyediakan layanan medis.

"Ketimbang Indonesia, justru mengambil langkah ekstrem dengan membawa korban konflik ke luar wilayah Timur Tengah," kata Amelia di Jakarta, Sabtu.

Menurutnya, langkah kemanusiaan tersebut harus dilakukan hati-hati agar tidak merugikan posisi diplomasi Indonesia di kancah internasional.

Pemerintah diminta membuka ruang konsultasi dengan DPR untuk menyampaikan rencana kebijakan secara terbuka, sehingga dapat dipastikan tidak berdampak negatif terhadap perjuangan Palestina maupun kepentingan nasional.

Pentingnya Kejelasan Teknis dan Strategis

Amelia menekankan rencana evakuasi perlu dilengkapi kejelasan diplomatik, kesiapan teknis, dan pendekatan strategis untuk mencegah multitafsir.

Ia mengakui komitmen Indonesia terhadap Palestina sangat kuat, namun komitmen itu harus disertai kalkulasi rasional, termasuk kesiapan fasilitas, akomodasi, transportasi, dan pengawasan keamanan.

"Jangan sampai niat baik ini malah mengganggu sistem domestik kita sendiri karena persoalan logistik yang belum matang," ungkapnya.

Amelia menilai penanganan medis seharusnya bersifat sementara dengan waktu yang terukur, serta dikoordinasikan bersama PBB, UNRWA, dan lembaga kemanusiaan internasional lainnya.

Jika evakuasi berlangsung terlalu lama, Indonesia dinilai berisiko terseret pada krisis sosial domestik, seperti tekanan pada fasilitas, konflik budaya, atau kebocoran pengawasan.

"Kebijakan luar negeri Indonesia harus tetap independen, bebas aktif, dan berorientasi pada kemanusiaan," katanya.