Heboh Menu MBG Sragen Dinilai Pelit, Kades: Sudah Dibetulkan dan SPPG Minta Maaf - Kompaa
Heboh Menu MBG Sragen Dinilai Pelit, Kades: Sudah Dibetulkan dan SPPG Minta Maaf

SRAGEN, KOMPAS.com - Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) disorot warga net karena tidak sebanding dengan anggaran yang telah ditentukan pemerintah.
Kasus tersebut diketahui di wilayah Desa Karangpelem, Kedawung, Sragen, Jawa Tengah (Jateng).
Kepala Desa Karangpelem, Suwarno, mengungkapkan bahwa persoalan tersebut sudah diselesaikan.
Pihak SPPG telah meminta maaf dan berjanji untuk melakukan pembenahan.
"Sudah dibenahi semuanya, jadi apabila memang ada kesalahan, kekurangan, intinya satu minta maaf dan juga dibenahi, intinya kan gitu," jelas dia.
Suwarno mengatakan bahwa kritik tersebut dilayangkan oleh salah seorang wali siswa dari TK Petiwi Karangpelem.
Pemilik SPPG yang menyediakan menu MBG untuk wilayah tersebut adalah usaha milik adik kandungnya.
SPPG itu sudah berjalan sekitar dua minggu.
Setiap harinya memproduksi 3.050 paket makanan untuk siswa PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA di empat desa yang ada di Kedawung.
"Yang usaha itu adik saya, kebetulan saya kepala desanya. PAUD kepala penyelenggaranya kan dari desa. Sudah saya kasih tahu, baik buruk tetap akan diupload," katanya.
Terkait kasus nilai menu makanan yang disajikan, Suwarno menegaskan bahwa ada perbedaan nilai menu makanan yang ditetapkan oleh pusat.
Ia menjelaskan bahwa nilai untuk tingkat TK lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat di atasnya, yakni hanya sebesar Rp 8.000.
"Menu untuk anak PAUD itu nilainya kan juga kecil. Anak PAUD dan TK itu kan hanya Rp 8.000. Ada ketentuannya dari pusat. TK dengan SD kelas 4, SMP, dan SMA itu kan beda gitu lho," kata dia.
Camat Kedawung, Endang Widayanti, mengatakan bahwa pihak Musyawarah Pimpinan Kecamatan dari tiga unsur pimpinan, yaitu pimpinan pemerintahan kecamatan (Camat), pimpinan kepolisian (Kapolsek), dan pimpinan TNI (Danramil atau Babinsa), telah melakukan komunikasi dengan pihak SPPG.
Pemilik SPPG telah diarahkan untuk meminta maaf kepada sekolah-sekolah.
"Kami langsung turun, kroscek, konfirmasi. Mengarahkan pemilik dapur untuk tidak mengulangi kesalahan karena dia sudah mengakui kesalahannya, sama meminta ke sekolah-sekolah," tutup dia.