Jakarta, Beritasatu.com - Isu reformasi Polri kembali mengemuka setelah Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyoroti tiga instrumen penting yang perlu menjadi perhatian utama, yakni digitalisasi, hak asasi manusia (HAM), dan pengawasan.

Komisioner Kompolnas, Muhammad Choirul Anam menegaskan, reformasi Polri sejatinya bukan dimulai dari nol. Menurutnya, langkah perbaikan harus memanfaatkan apa yang sudah berjalan, sambil memperkuat instrumen yang masih lemah.

“Ini bisa jadi modalitas, mana yang diperkuat, mana yang diperbaiki, mana yang harus diganti. Itu yang mungkin bisa jadi semacam roadmap (peta jalan) penguatan kepolisian untuk memastikan polisi profesional dan humanis yang tetap memegang prinsip HAM,” ujarnya di Jakarta, sebagaimana dikutip dari Antara, Minggu (14/9/2025).

Pecah Bintang! 18 Perwira Tinggi Polri Resmi Sandang Bintang 1

Anam menekankan perlunya Polri melakukan pengecekan ulang instrumen digital yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Ia mengingatkan, di tengah luasnya ruang digital, kepolisian harus tetap menjamin perlindungan kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkumpul sebagaimana diamanatkan konstitusi.

“Kita bisa lihat bagaimana instrumen-instrumen yang ada itu sesuai enggak dengan perkembangan zaman sehingga bisa memastikan perlindungan masyarakat, jaminan hak masyarakat, itu bisa maksimal,” katanya.

Selain digitalisasi, Kompolnas juga menyoroti perlunya peningkatan instrumen HAM di tubuh kepolisian. Anam mengakui, berdasarkan catatan organisasi masyarakat sipil, masih ada tindakan represif aparat saat menghadapi masyarakat.

“Tindakan represif itu apakah bagian dari kebudayaan atau tidak? Kalau itu masih dipandang sebagai budaya, ya, kita harus bereskan,” ujarnya.

Menurutnya, pendidikan menjadi sektor penting untuk membentuk kepolisian yang humanis. Nilai-nilai HAM harus diajarkan secara lebih masif dalam kurikulum pendidikan kepolisian.

“Kalau masih ada budaya kekerasan atau penggunaan kewenangan berlebihan, harus diperkuat di level mengubah kultur. Dan mengubah kultur itu dimulai dari pendidikan,” tambahnya.

Instrumen terakhir yang ditekankan adalah pengawasan, baik internal melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) maupun eksternal lewat Kompolnas.

“Bagaimana Propam efektif atau tidak, termasuk Kompolnas sebagai pengawas eksternal. Saya kira memperkuat Kompolnas agar efektif melakukan pengawasan, mencegah pelanggaran, dan memberikan temuan yang bisa mengubah kebijakan juga penting untuk dipikirkan,” tegas Anam.

Dorongan reformasi Polri juga muncul dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB), yang dihadiri tokoh lintas agama di Istana Kepresidenan, Kamis (11/9/2025).

Anggota GNB, Pendeta Gomar Gultom mengungkapkan bahwa masyarakat sipil menyampaikan aspirasi perlunya evaluasi menyeluruh terhadap Polri.

Kompolnas Tolak Komentari 3 Nama Kandidat Kapolri yang Beredar

“Pak Presiden menyambut baik dan akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak,” katanya.

Dengan adanya komitmen pemerintah serta sorotan dari Kompolnas, harapan publik terhadap reformasi Polri kini semakin besar. Digitalisasi, HAM, dan pengawasan menjadi pilar penting untuk mewujudkan Polri yang profesional, humanis, dan akuntabel di mata masyarakat.