Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di General Assembly Hall PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9/2025). (Beritasatu.com/BPMI Setpres)

Jakarta, Beritasatu.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan komposisi pendapatan negara sebesar Rp 3.153,58 triliun dan belanja negara Rp 3.842,73 triliun.

Sekretaris Jenderal International Economic Association (IEA), Lili Yan Ing, menyampaikan pemerintah perlu berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran.

"Pemerintah harus memperhatikan alokasi anggaran agar tidak membuang-buang anggaran untuk hal-hal yang tidak berdampak secara positif bagi kesejahteraan rakyat," ungkap Lili, dalam program Beritasatu Special BTV, di El Building, Jakarta.

Menurut Lili, pemerintah perlu memastikan penggunaan anggaran untuk program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo diawasi dengan prinsip transparansi.

Purbaya Ungkap 3 Pilar Sumitronomics agar Indonesia Jadi Negara Maju

"Contohnya adalah program makan bergizi gratis (MBG) yang itu memakan Rp 353 triliun di tahun depan, serta program-program yang memang populis lainnya seperti Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih," ujarnya.

Senada, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Rizki Nauli Siregar, menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan setiap rupiah dalam APBN 2026.

"Terkait APBN 2026 kita perlu juga kembali mengingat bahwa kita tentu ingin menaikkan tax ratio. Tetapi dengan nilai yang ada sekarang, misalnya tidak ada perubahan tax ratio, terus dengan asumsi aggregate demand sekian, bagaimana penggunaan yang terbaik? What’s the best way to use it for each rupiah?" kata Rizki.

Purbaya Effect, Antara Optimisme dan Risiko Defisit

Menurutnya, hal yang perlu menjadi perhatian bukan hanya soal besaran belanja, melainkan bagaimana alokasi anggaran dilakukan. Dia pun menyoroti potensi misalokasi anggaran, termasuk terkait anggaran MBG yang porsinya mencapai 44% dari anggaran pendidikan.

"Itu kan sebenarnya bisa dibilang untuk human capital development atau human capital investment. Apakah itu investasi yang tepat? Untuk ukuran indikator apa yang mau kita sasar? Apakah implementasinya juga benar cara terbaik untuk mencapai indikator itu?" tuturnya.

Rizki menambahkan, pemerintah perlu menjawab pertanyaan tersebut secara jujur dan berani menentukan prioritas masalah. Alokasi anggaran, kata dia, harus berbasis bukti agar benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang perlu dijawab bersama-sama dan pemerintah perlu jujur untuk juga mau pada akhirnya memprioritaskan berdasarkan prioritas masalah yang tepat dan implementasinya juga berdasarkan bukti," pungkasnya.