DM

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, mendorong sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara dan Badan Bank Tanah untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah-tanah tidur di wilayahnya.

Upaya ini menjadi bagian dari strategi besar mendorong hilirisasi sektor pertanian, terutama komoditas kelapa yang disebut sebagai ‘emas hijau’ Maluku Utara. Pertemuan berlangsung di kantor Badan Bank Tanah, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).

Gubernur Sherly Larang Masyarakat Maluku Utara Tebang Pohon Mangrove

Dalam kesempatan itu, Gubernur Sherly menyampaikan, ada sekitar 200.000 hektare areal penggunaan lain (APL) yang berpotensi diberikan status hak guna usaha (HGU) untuk mendukung hilirisasi industri kelapa.

“Semua potensi lahan bisa dimanfaatkan untuk tanaman kelapa. Dengan dukungan Badan Bank Tanah, tanah tidur bisa dioptimalkan untuk mendukung industri hilirisasi kelapa yang sedang bertumbuh di Maluku Utara,” ujarnya.

Gubernur Sherly Tjoanda Minta Prabowo Perhatikan Alam Maluku Utara

Menurut Sherly, optimalisasi tanah tidur ini akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan petani dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, ia juga berharap kerja sama ini dapat meluas ke pengembangan ibu kota Maluku Utara, Sofifi.

“Kami memerlukan sekitar 200 hektare lahan untuk pembangunan infrastruktur dasar agar Sofifi benar-benar menjadi ibu kota yang layak,” tambahnya.

Deputi Bidang Pemanfaatan dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menjelaskan lahan milik Badan Bank Tanah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan pembangunan nasional.

Retret Kepala Daerah, Gubernur Sherly Tjoanda: Dari Kaku Jadi Bestie

Badan Bank Tanah saat ini memiliki hak pengelolaan (HPL) seluas 3.890 hektare di Halmahera Selatan, yang rencananya akan dikembangkan untuk sektor agromaritim dan kelapa dalam. “Kami siap berkoordinasi dengan Pemprov Maluku Utara dan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun fondasi ekonomi berkelanjutan,” kata Hakiki.

Sementara itu, Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah, Perdananto Aribowo, menyebut kolaborasi tersebut akan diformalkan dalam nota kesepahaman (MoU). “Sinergitas ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara melalui pengelolaan tanah yang produktif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Aribowo menegaskan, kerja sama ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memastikan pengelolaan tanah dilakukan secara adil, transparan, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.