JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengusulkan agar konsep dapur sekolah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) difokuskan untuk sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah pelosok.

Menurut Lalu Hadrian, konsep dapur sekolah atau school kitchen bisa menjadi solusi bagi siswa di wilayah 3T untuk tetap mendapatkan MBG, meski terkendala infrastruktur dan distribusi bahan pangan.

"Kita ingin agar anak-anak di daerah 3T juga mendapatkan hak yang sama untuk menikmati makanan bergizi setiap hari sekolah. Untuk itu, saya mengusulkan agar sekolah di daerah terpencil memiliki dapur sekolah MBG," ujar Lalu Hadrian dalam siaran pers, Kamis (16/10/2025).

“Kitchen school itu khusus untuk daerah 3T dan pelosok yang sulit dijangkau, bukan daerah perkotaan yang aksesnya mudah. Kalau di daerah perkotaan sudah ada SPPG yang menyiapkan sajian MBG untuk anak-anak kita,” imbuh dia.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini berpandangan, model dapur sekolah lebih efisien dan berkelanjutan untuk wilayah yang sulit dijangkau sistem distribusi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dengan memanfaatkan sumber daya lokal, pemerintah bisa menekan biaya logistik sekaligus menyesuaikan menu dengan budaya masyarakat setempat.

"Kita perlu memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan merata dan adil. Jangan sampai anak-anak di pelosok tertinggal hanya karena faktor jarak. Dapur sekolah adalah langkah konkret untuk memastikan tidak ada yang tertinggal," kata dia.

Menurut Lalu Hadrian, dapur itu bisa dikelola langsung oleh pihak sekolah ataupun bersama masyarakat sekitar, sesuai regulasi dan standar operasional yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Dengan begitu, konsep dapur sekolah tidak hanya memenuhi gizi siswa, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal serta memperkuat ketahanan pangan.

"Selain untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis, dapur sekolah bisa menjadi sarana pendidikan praktis tentang gizi. Jadi, manfaatnya tidak hanya gizi, tetapi juga pendidikan karakter dan keterampilan hidup," kata Lalu.

Untuk diketahui, gagasan pembangunan dapur sekolah sebelumnya juga pernah disampaikan sejumlah anggota DPR setelah muncul kasus keracunan massal siswa di beberapa daerah.

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian, misalnya, menilai program MBG seharusnya memberdayakan kantin sekolah agar distribusi makanan tidak sepenuhnya bergantung pada SPPG.

"Justru saya merasa sepertinya harus seperti itu, gunakan kantin sebagai dapur untuk salurkan MBG," kata Hetifah di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Senin (29/9/2025).

Menurut Hetifah, kebijakan itu bisa diterapkan di sekolah-sekolah yang jaraknya jauh dari dapur MBG.

Namun, sekolah tetap perlu memenuhi sejumlah persyaratan sebelum melaksanakan penyaluran makanan secara mandiri.

"Ada beberapa sekolah yang punya praktik baik. Kita lihat kok bisa dia bagus, nah itu jadi persyaratannya," ujar dia.

Usulan serupa juga datang dari Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah yang menilai keterlibatan kantin sekolah dalam program MBG akan menjaga kualitas dan kesegaran makanan yang disajikan.

"Cakupannya (dapur) hanya di sekolah itu saja, itu akan lebih luar biasa," kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/9/2025).

Menurut Said, sistem dapur di sekolah seperti itu sudah diterapkan di Jepang dan China, dan terbukti lebih efektif dibandingkan model dapur pusat yang harus menyiapkan ribuan porsi setiap hari.

"Bebannya terlalu berat kalau 3.000. Disesuaikan saja 1.000. Atau pemerintah langsung ambil posisi ekstrem: dapur MBG di sekolah-sekolah," ujar dia.

Said menilai, anggaran program MBG akan tetap mencukupi untuk menjalankan skema tersebut dengan pengaturan standar operasional dan pengawasan oleh pemerintah.