JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang menegaskan kepada mitra dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan bisnis.

Nanik mengingatkan bahwa program MBG adalah bentuk kepedulian dan kecintaan Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh anak Indonesia.

Hal ini disampaikan Nanik dalam Rapat Koordinasi Kejadian Menonjol terkait Konsumsi MBG, yang digelar di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

“MBG adalah wujud nyata kepedulian dan kecintaan Presiden Prabowo Subianto terhadap anak-anak Indonesia. Program MBG ini bukan bisnis,” kata Nanik di hadapan para peserta rapat yang terdiri dari mitra dapur penyelenggara MBG yang sebelumnya sempat bermasalah.

Untuk itu, Nanik mengingatkan agar jangan ada mitra dapur atau SPPG yang memotong anggaran untuk bahan baku MBG.

“Jangan sampai ada yang mengurangi bahan baku. Pak Prabowo sampai menghitung sendiri menu itu, dan beliau berkesimpulan dengan Rp 10.000 itu masih bisa pakai ayam dan telur,” ujarnya.

“Jadi jangan di-markup. Anggaran bahan baku itu harus penuh. Selain susu, harus ada dua lauk, bukan satu,” kata Nanik menegaskan.

Kemudian, dia menyoroti sejumlah dapur mitra MBG yang dinilai belum memenuhi standar kelayakan.

“Dari Kuningan sampai NTB, saya sudah melihat beberapa dapur yang tidak layak. Saat awal launching, dapur yang belum diepoksi tidak boleh jalan. Tapi sekarang, banyak dapur yang belum diepoksi tapi sudah beroperasi," ujarnya.

Nanik lalu menekankan kembali pentingnya tanggung jawab bersama antara BGN, mitra dapur atau SPPG untuk memperbaiki kekurangan di lapangan.

“Kita harus akui ini kelalaian kita bersama. Ini salah BGN, mitra, dan SPPG yang harus kita perbaiki bersama,” ujar Nanik.

Dalam kesempatan itu, Nanik juga menceritakan awal mula lahirnya gagasan program MBG dari pengalaman pribadi Presiden Prabowo lebih dari satu dekade.

“Dulu di tahun 2012, saya melaporkan kepada Pak Prabowo setelah bertemu ibu-ibu yang memisahkan makanan pabrik. Mereka pisahkan yang kotor dan yang bersih,” katanya.

“Setelah diikuti, ternyata ibu-ibu itu memberi makan anaknya dengan makanan sisa buruh pabrik. Di sana, Pak Prabowo merasa geram dan bilang, ‘Saat saya menjadi Presiden nanti, semua anak Indonesia akan saya beri makan tiap hari’. Itulah asal mula kenapa MBG dimulai,” ujar Nanik melanjutkan.

Kasus Keracunan MBG

Diketahui, pelaksanaan program MBG sempat menjadi sorotan karena telah mengakibatkan ribuan orang terdampak keracunan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana menyebutkan, terdapat lebih dari 6.457 orang terdampak keracunan MBG hingga 30 September 2025.

"Kita lihat di wilayah satu ada yang mengalami gangguan pencernaan sebanyak 1.307, wilayah dua bertambah, tidak lagi 4.147, ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang," kata Dadan di rapat Komisi IX DPR RI.

"Kemudian, wilayah III ada 1.003 orang,” ujarnya melanjutkan.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan sedikitnya 60 kasus dengan 5.207 penderita dari insiden keracunan menu MBG hingga pertengahan September 2025.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) juga mencatat 55 kasus dengan 5.320 penderita. Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus keracunan MBG terbanyak.

Merespons kasus keracunan tersebut, Pemerintah tidak tinggal diam. Sejumlah langkah dilakukan. Di antaranya, menutup SPPG atau dapur umum MBG yang bermasalah di sejumlah daerah.

Kemudian, mewajibkan SPPG memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS), mengevaluasi juru masak hingga alur limbah dapur.

Selanjutnya, Pemerintah juga akan memperbaiki tata kelola BGN. Salah satunya dengan memerintahkan agar BGN merekrut koki atau juru masak yang terlatih