Penulis: Jafaruddin | Editor: Eddy Fitriadi

Ringkasan Berita:

• Anggota DPRK Aceh Utara, Fakhrurrazi SIP, mendesak pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional akibat banjir besar yang membuat wilayah Aceh Utara hampir 85 persen lumpuh.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM,LHOKSUKON - Anggota DPRK Aceh Utara mendesak pemerintah pusat agar segera menetapkan status penanganan bencana nasional untuk wilayah Aceh yang saat ini dilanda banjir besar.

Wakil Ketua Fraksi Karya Independen Amanat Sejahtera (KIAS) DPRK Aceh Utara, Fakhrurrazi SIP, menilai kondisi di lapangan sudah sangat memprihatinkan dan membutuhkan penanganan serius dari pemerintah pusat.

Karena jumlah korban terus bertambah, sementara kondisi wilayah Aceh Utara hampir lumpuh total.

“Saat ini korban terus bertambah, yang terdampak, mengungsi dan meninggal. 

Kami meminta perhatian pemerintah pusat agar segera dapat ditangani dan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat yang terdampak. Aceh Utara sudah sekitar 85 persen lumpuh total, masyarakat tidak bisa bergerak,” ujar Fakhrurrazi, Jumat (28/11/2025).

Ia menegaskan bahwa bencana yang melanda Aceh Utara bukanlah bencana biasa. 

Dalam pernyataannya, Fakhrurrazi menggambarkan kondisi yang terjadi sangat parah dan menyerupai bencana besar.

“Ini bukan bencana biasa, ini seperti tsunami jilid dua untuk Aceh. Situasi sangat darurat dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat,” katanya.

Fakhrurrazi juga menyoroti belum adanya bantuan yang dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak dari pemerintah pusat hingga saat ini.

Ia menyebut kondisi tersebut sangat menyulitkan warga yang tengah berjuang menghadapi banjir.

“Sampai hari ini, bantuan yang ada belum memadai untuk menangani titik pengungsi yang terus bertambah. Ini sangat memprihatinkan,” tegasnya.

Sebagai Wakil Ketua Fraksi KIAS DPRK Aceh Utara, Fakhrurrazi meminta agar pemerintah pusat melalui BNPB dan kementerian terkait segera turun tangan secara penuh, baik dalam bentuk penambahan tim SAR, bantuan logistik, maupun pemulihan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan komunikasi.

Ia berharap penetapan status bencana nasional dapat mempercepat masuknya bantuan dan memperluas dukungan sumber daya untuk penanganan korban banjir di Aceh.

“Kami sangat berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah cepat agar bencana ini bisa ditangani secara maksimal dan masyarakat Aceh tidak dibiarkan berjuang sendiri,” pungkasnya.(*)