Buntut Temuan 250 Ton Beras Selundupan Masuk Sabang, Purbaya Ancang-ancang Periksa Anak Buah - Inilah
Buntut Temuan 250 Ton Beras Selundupan Masuk Sabang, Purbaya Ancang-ancang Periksa Anak Buah
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bakal menyelidiki masuknya 250 ton beras impor ilegal asal Thailand dan Vietnam lewat Pelabuhan Sabang, Aceh.
Dia telah memerintahkan Bea Cukai untuk terjun ke lapangan guna mengecek barang tersebut.
“Nanti kita lihat apakah impor itu masuk lewat mana. Kalau ilegal ketahuan, nanti saya periksa anak buah saya. Siapa yang periksa, lewat mana masuknya dan kenapa bisa lolos. Saya belum tahu data persisnya,” ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta, dikutip Jumat (28/11/2025).
Baca Juga:
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan beras impor ilegal sebanyak 250 ton masuk ke Indonesia, melalui Sabang, Aceh. Temuan ini jelas tidak sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto.
“Kabar bahwa ada beras masuk, ilegal. Tanpa seizin dengan pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden,” kata Mentan Amran dalam konferensi pers di Kalibata 10, Jakarta Selatan, Minggu (23/11/2025).
Mentan Amran mengakui, setelah mendapat laporan mengenai masuknya beras ilegal itu, pihaknya langsung menggelar rapat. “Kami terima laporan tadi sekitar jam dua, bahwasanya ada beras masuk di Sabang. Itu 250 ton. Tanpa izin dari pusat. Tanpa persetujuan pusat," ujarnya.
Baca Juga:
Dalam rapat tersebut, Amran menuturkan pihaknya langsung berkoordinasi dengan aparat terkait. Dan menginstruksikan agar temuan tersebut disegel.
“Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berasnya. Enggak boleh keluar," ucapnya.
Mentan Amran menekankan, stok beras nasional dalam kondisi sangat mencukupi sehingga impor tidak diperlukan. Dia meminta seluruh pihak patuh terhadap perintah Presiden Prabowo. “Saat ini kita, beras kita, stok kita tertinggi. Tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Ini dengan berbagai dalihnya, berbagai teori-teori pembenaran," jelasnya.
“Yang jelas, kalau sudah panglima tertinggi, Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh ada impor, karena stok melimpah, ya seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia, harus patuh kepada perintah itu," tandasnya.
Baca Juga: