PEKANBARU - Di tengah kisruh wacana relokasi ribuan warga dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Gubernur Riau Abdul Wahid menggelar pertemuan tertutup dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki di Rumah Dinas Gubernur, Rabu (22/10/2025).

Pertemuan yang juga dihadiri Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, unsur Forkopimda, dan Pemkab Pelalawan itu menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat mulai turun tangan langsung menyusun strategi pemulihan ekosistem di kawasan konservasi yang kian kritis itu.

Hanif Faisol mengakui, perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi Tesso Nilo kini berada pada level mendesak. “Kami mendapat mandat negara untuk segera melakukan langkah-langkah pemulihan Tesso Nilo,” ujarnya usai pertemuan. “Pak Gubernur, Kapolda, Danrem, hingga Pemerintah Kabupaten sudah memberi gambaran situasi di lapangan. Ini penting agar rencana pemulihan nanti tidak salah arah.”

Namun Hanif menegaskan, strategi pemulihan tak bisa dilakukan dengan pendekatan represif. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), ada lebih dari 5.000 kepala keluarga yang kini bermukim di dalam kawasan TNTN. “Tentu tidak bisa serta-merta digusur. Pemerintah akan bertindak secara humanis,” katanya. “Kita tidak membabibuta. Ini warisan dunia, tapi masyarakat juga harus diperhatikan.”

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menambahkan, fokus pemerintah kini mencari formulasi program pemulihan yang berkelanjutan tanpa menimbulkan gejolak sosial. “Kami membahas opsi-opsi pemulihan ekosistem yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi,” ujar Rohmat. “Semua akan kami konkretkan dalam langkah lapangan setelah ini.”

Sepekan sebelum kunjungan Menteri dan Wamen itu, Gubernur Abdul Wahid telah memimpin rapat percepatan pemulihan ekosistem TNTN di Kantor Gubernur, Rabu (15/10/2025). Rapat tersebut diwarnai ketegangan setelah perwakilan masyarakat Pelalawan dan Indragiri Hulu menyuarakan keresahan mereka atas terbitnya SK Gubernur Riau tentang Tim Percepatan Pemulihan Ekosistem TNTN.

Ketua Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP), Wandri Saputra Simbolon, menilai SK tersebut sebagai sinyal percepatan relokasi masyarakat dari kawasan hutan. “Kami resah. SK itu seolah-olah mempercepat pengusiran masyarakat, padahal belum ada kesepakatan apa pun,” ujarnya.

Senada, Ketua Forum Desa Korban Tata Kelola Hutan Pertanahan Inhu (FDKTKPIH), Romi Wibowo, menyebut kebijakan itu tak sejalan dengan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V dan XIII DPR RI yang menekankan pendekatan persuasif.

Menanggapi keresahan itu, Gubernur Wahid menegaskan tak ada keputusan relokasi. “Belum ada kepastian. SK itu hanya untuk percepatan inventarisasi data, bukan relokasi,” tegasnya. Ia mengakui sebagian warga menolak pendataan, namun ia berharap seluruh data masyarakat bisa dikumpulkan agar solusi yang diambil tepat sasaran.

“Kalau masyarakat tak mau didata, tak apa. Tapi kami ingin semua terinventarisasi agar tahu berapa luas lahan dan siapa yang tinggal di sana,” katanya. “Masyarakat adalah bagian dari pemerintah, jadi aspirasi mereka tetap kami akomodir.”

Taman Nasional Tesso Nilo yang dulunya dikenal sebagai salah satu hutan dataran rendah terkaya di Sumatra kini berada di persimpangan antara penyelamatan ekosistem dan penyelesaian konflik sosial. Deforestasi, kebakaran, dan perambahan lahan untuk kebun sawit membuat luas kawasan hutan ini terus menyusut. ***