PEKANBARU – Insiden perusakan pos jaga dan plang penanda kawasan di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) beberapa hari lalu memicu keprihatinan mendalam dari tokoh adat Pelalawan, Dr Ir H T Edy Sabli, MSi, yang pernah menjabat Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Pelalawan dua periode, 2007–2017. Ia menegaskan aparat penegak hukum harus mengusut tuntas aktor di balik peristiwa tersebut.

Edy menilai para pelaku yang mengatasnamakan masyarakat setempat patut dicurigai. “Besar kemungkinan mereka bukan masyarakat asli, tapi pendatang yang ditunggangi bos besar pemilik lahan di kawasan TNTN,” ujarnya, Kamis (27/11/2025).

Ia juga menyoroti adanya pihak yang mengaku memiliki sertifikat tanah di dalam kawasan taman nasional. Menurutnya, hal itu harus ditelusuri karena tanah ulayat tidak dapat disertifikatkan. “Tanah ulayat boleh digunakan untuk berkebun, tapi bukan untuk membuka hutan sawit atau karet,” tegasnya.

Edy menyayangkan adanya oknum tokoh masyarakat yang diduga terlibat dalam jual beli tanah ulayat kepada mafia lahan. Ia mengungkapkan bahwa dirinya pernah ditawari untuk ikut membuka kebun sawit di kawasan TNTN, namun ia menolak. “Saya adalah orang yang paling menentang peralihan fungsi kawasan itu ketika menjabat Ketua LAM,” ungkapnya.

Ia menjelaskan masyarakat adat memang diperbolehkan membuka lahan untuk berkebun, tetapi dengan batasan yang jelas. “Dengan alat konvensional, paling besar setengah hektare. Tapi kalau sudah ribuan sampai puluhan ribu hektare, itu bukan lagi berkebun, tapi sudah membuat hutan sawit,” paparnya.

Edy mendesak aparat bertindak tegas meski langkah tersebut menurutnya sudah terlambat. Ia menilai tindakan pencegahan tetap harus dilakukan demi menghentikan meluasnya kerusakan di TNTN. Ia juga mengingatkan para tokoh adat penjaga wilayah (BATIN) untuk tetap memegang amanah menjaga kawasan tersebut. “Agar anak-kemenakan kita tidak terusir dari kampungnya sendiri, tempat kuburan nenek moyang mereka berada,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Edy menekankan pentingnya memastikan identitas para pelaku perusakan. Menurutnya, aparat harus mencermati apakah para pelaku benar warga asli atau justru pendatang yang sengaja dimobilisasi. ***