Polemik IKN dan Kereta Cepat Ramai Lagi, PKS: Periode Lalu Kita Satu-satunya yang Menolak - Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf menilai polemik yang kembali muncul terkait proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) membuktikan bahwa kritik PKS di periode sebelumnya sudah tepat.

Menurut Muzzammil, sejak awal PKS telah memberikan catatan dan kritik konstruktif terhadap proyek-proyek besar yang dinilai berpotensi membebani keuangan negara dan mengabaikan prioritas masyarakat.

“Dan ketika kita bicara IKN dan kereta cepat, kita satu-satunya yang melakukan penolakan terhadap hal tersebut, termasuk dalam IKN, karena IKN gagal dalam perencanaan yang matang dan inklusif, cacat formal. Sekarang pihak barat menyoroti, berbagai pihak menyoroti apa yang terjadi di IKN hari ini," kata Muzzammil dalam sambutannya di Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS, Jakarta, Minggu (2/11/2025).

Baca juga: Presiden PKS Targetkan Zero Case bagi Kadernya yang Jadi Pejabat Publik

Ia mengatakan, perdebatan yang kini muncul di publik mengenai pembiayaan proyek kereta cepat menunjukkan bahwa peringatan PKS saat itu bukan tanpa dasar.

“Hari ini menjadi perdebatan, apa yang kita ingatkan periode lalu hari ini menjadi perdebatan, itu artinya sudah benar apa yang telah kita lakukan Insyaallah," ucapnya.

Muzzammil menekankan, sikap kritis PKS bukan untuk mencari popularitas, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual terhadap rakyat dan Tuhan.

“Artinya apa yang kita kritik adalah sesuatu yang kritis, konstruktif, bertanggung jawab, dan punya argumentatif. Kita ingin seperti itu menyampaikan berbagai kritik, bukan sekadar menyebar terkenal di medsos, tidak," tegasnya.

Polemik IKN dan utang Whoosh

Diberitakan sebelumnya, keberadaan kereta cepat Jakarta-Bandung menuai sorotan publik karena utang besar yang ditimbulkan akibat proyek pembangunannya.

Baca juga: PDI-P Soal Polemik Whoosh: Dulu Megawati Sudah Tiga Kali Mengingatkan

Berdasarkan rangkuman Kompas.com, total utang proyek tersebut mencapai sekitar 7,27 miliar dollar AS atau sekitar Rp 120,38 triliun (kurs Rp 16.500 per dollar AS).

Sementara itu, keraguan publik soal berlanjut tidaknya pembangunan mega proyek IKN terjawab sudah.

Hal ini menyusul penegasan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, bahwa kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk IKN masih akan berlanjut, bahkan "lebih cepat lagi" pada tahun anggaran 2026.

Meskipun besaran pasti anggaran belum dirinci, pernyataan ini memberikan kepastian bagi kelanjutan proyek.

Media Asing Soroti IKN "Kota Hantu", Ini Tanggapan Otorita IKN