Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Timothy Ivan Triyono, memberikan klarifikasi bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak pernah menyatakan menolak bantuan asing untuk korban bencana banjir dan longsor di 3 wilayah Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

Tawaran bantuan dari berbagai negara sahabat, mulai dari tim medis, personel penyelamat, logistik, hingga dukungan teknologi, sebelumnya siap diluncurkan, tetapi pemerintah Indonesia menolaknya dan menyatakan masih sanggung menangani bencana secara mandiri.

Seperti pernyataan Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono, yang mengatakan bahwa Indonesia masih mampu melakukan penanganan bencana Sumatra secara mandiri sehingga bantuan dari negara asing masih belum diperlukan.

Begitu pun dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa Indonesia masih sanggup mengatasi bencana di Sumatra dan masih memiliki stok pangan yang cukup bagi para korban.

Prabowo sebelumnya juga menyampaikan bahwa pemerintah masih mampu menangani bencana di Sumatra tanpa bantuan dari pihak luar.

Namun, keputusan dari pemerintah itu menuai kritik dan menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat hingga pemerintah disebut terlalu ego.

Banyak yang mendesak pemerintah segera membuka jalan untuk bantuan asing masuk agar  mempercepat proses penanganan bencana.

Kendati demikian, dijelaskan oleh pihak Istana bahwa pemerintah tidak bermaksud untuk menolak bantuan asing itu. 

Hanya saja, Presiden Prabowo meyakini bahwa pemerintahannya masih sanggung menangani bencana di Sumatra secara mandiri.

"Pak Presiden tidak pernah menyampaikan bahwa 'oh kita tidak usah terima bantuan asing karena kita ego atau kita pride', itu tidak. Ini lebih kepada pemerintah yakin bahwa kita ini masih mampu (tangani bencana Sumatra)," tegasnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (12/12/2025.

Timothy mengakui, memang sejumlah pemerintah daerah sempat menyatakan bahwa anggaran mereka sudah habis.

Namun, kata Timothy, pemerintah sudah mengatasi hal tersebut dengan menambah anggaran untuk pemerintah daerah, kabupaten, kota, hingga provinsi.

"Pak Mendagri (Tito Karnavian) pada waktu rapat terbatas (di Aceh) menyampaikan usulan tambahan anggaran Rp2 miliar per kabupaten kota dan juga untuk provinsi juga ditambahkan, lalu Pak Presiden sudah memutuskan bahwa untuk kabupaten kota itu diberi tambahan Rp4 miliar masing-masing daerah begitu."

"Untuk provinsi diberi tambahan Rp20 miliar tiap provinsi. Itu gunanya apa? Supaya pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota bisa melakukan percepatan penanganan korban begitu," papar Timothy.

Timothy pun mengatakan, pemerintah Indonesia tentunya sangat menghargai dan mengapresiasi dukungan dari internasional, baik yang menyampaikan keprihatinan maupun menawarkan bantuan.

"Tetapi balik lagi pemerintah masih merasa bahwa kita masih sanggup dan kita terus berupaya, Pak Presiden juga terus berkomitmen melakukan percepatan ya," tegasnya.

"Kita ini punya pahlawan-pahlawan di lapangan, kita punya TNI, Poli, kita punya BNPB, kita punya Basarnas, kita juga punya pahlawan kesehatan, kita juga punya pahlawan kelistrikan," tambah Timothy.

Lantas, kapan pemerintah siap menerima bantuan asing?

Timothy mengatakan, Indonesia baru akan menerima bantuan asing jika ada kebutuhan mendesak dan pemerintah tidak mempunyai kapasitas untuk mengatasinya karena keterbatasan yang ada.

"Indikator butuh bantuan asing itu seandainya nanti ada kebutuhan yang mendesak dan tidak mampu lagi ditangani oleh kita gitu loh," ucapnya.

Bantuan itu, kata Timothy, tidak hanya soal anggaran saja, tetapi bisa juga karena faktor kebutuhan lain.

"Misalkan ada nanti suatu saat ada kebutuhan layanan dokter spesialis yang mungkin di Indonesia belum ada, ya kita tentu butuh bantuan asing gitu."

"Atau ada alat berat yang kita tidak punya teknologinya, ya tentu kita butuh bantuan asing gitu, mau enggak mau kan gitu, tapi kan itu ada dalam kondisi di mana kita tidak punya teknologinya, kita tidak punya sumber daya manusianya," jelasnya.

Kondisi di Lapangan Masih Sangat Memprihatinkan

Dalam kesempatan yang sama, Konten kreator, Sherly Annavita yang sempat mengunjungi langsung daerah terdampak bencana di Sumatra menyatakan bahwa kondisi lapangan sangat memprihatinkan, terutama di daerah Aceh.

"Kalau boleh jujur, kondisi lapangan menunjukkan hari ini adalah hari ke-16, terlepas dari Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sama-sama membutuhkan. Tapi di Aceh kondisinya masih sangat memprihatinkan," katanya.

Dengan kondisi demikian, menurut Sherly, sikap pemerintah yang masih merasa mampu itu justru menjadi pertanyaan besar.

"Dari data di lapangan yang kami temukan, rasa-rasanya pertanyaan kritis, kenapa pemerintah tidak membuka donasi asing, ini masih menjadi pertanyaan kita semua. Apa sebetulnya yang menjadi keberatan hati pemerintah?" ucapnya.

Apalagi, kata Sherly, kalau melihat bagaimana korban terus terus bertambah hingga sekarang.

Kini total korban jiwa bencana Sumatra diketahui sudah hampir tembus 1.000 orang. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sementara yang terbaru, jumlah korban meninggal dunia ada sebanyak 990 orang per Kamis (11/12/2025).

Kemudian, korban hilang masih ada sebanyak 222 orang dan korban luka-luka 5,4 ribu orang.

Rinciannya, korban meninggal di Provinsi Aceh ada 407 orang, korban hilang 31 orang. Kemudian di Sumut 343 orang meninggal dan 98 orang masih hilang dan di Sumbar 240 orang meninggal dan korban hilang 93 orang.

Sherly juga mengatakan, infrastruktur kalau tidak mendapatkan bantuan dari nasional, diperkirakan 30 tahun baru akan pulih. 

"Belum lagi nanti rekonstruksinya, belum lagi trauma healing masyarakat, maka rasa-rasanya pemerintah tidak mampu untuk menyelesaikan ini," katanya.

"Harapannya adalah ketika Pak Prabowo menetapkan ini sebagai bencana nasional, maka koordinasi ini akan semakin masif, cepat, dan tepat. Karena sekalipun pemerintah, sebutlah menyebutkan angka-angka tertentu tapi masih ada desa-desa yang terisolir, maka ini kita berbicara tentang nyawa dan hidup masyarakat," tegas Sherly.

Terkait dengan desakan adanya penetapan bencana nasional ini, Prasetyo Hadi mengatakan bahwa yang terpenting sekarang ini adalah bagaimana penanganan bencana tersebut dilakukan.

"Kalau pertanyaannya kembali ke masalah status bencana nasional atau tidak, sebagaimana yang sudah berulang kali diberikan penjelasan oleh berbagai pihak bahwa yang paling penting adalah penangananya," kata Prasetyo di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (3/12/2025).

Sejak bencana pertama kali terjadi di Sumatra, Prasetyo menegaskan bahwa semua sumber daya nasional telah bekerja keras untuk melakukan penanganan.

Bahkan, pemerintah pusat juga memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah dalam melakukan penanganan bencana.

"Tetapi sekali lagi masalah penanganan, support atau backup dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah,  provinsi maupun kabupaten termasuk mengenai anggaran, bapak presiden langsung memberikan instruksi ke kami dan jajaran terkait untuk mem-backup sepenuhnya proses penanganan terhadap bencana yang menimpa saudara-saudara di tiga provinsi," katanya.

Prasetyo kemudian mengatakan banyak pertimbangan kenapa status bencana di Sumatra ini tidak dinaikkan menjadi bencana nasional, tetapi alasan tersebut tidak bisa diungkapkan.

"Berkenaan masalah status, itu banyak pertimbangan dan sampai hari ini kita merasa pemerintah merasa bahwa penanganan yang cukup masif semua sumber daya nasional digerakan karena itu sementara pilihan yang diambil. Banyak pertimbangan, ada hal-hal yang tidak bisa juga disampaikan pertimbangan-pertimbangan tersebut," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Rifqah)