Hesse, VIVA – Pengadilan Jerman telah memutuskan bahwa seorang perempuan Muslim tidak dapat menjabat sebagai hakim atau jaksa jika ia menolak melepas jilbabnya selama proses pengadilan. Keputusan ini, yang oleh para kritikus disebut sebagai pelanggaran kebebasan beragama, dilansir Anadolu, Rabu, 3 Desember 2025.

Pengadilan Tata Usaha Negara di Hesse mengumumkan putusannya pada hari Senin, menguatkan keputusan pihak berwenang yang menolak permohonan perempuan tersebut.

Dalam sebuah pernyataan, pengadilan Darmstadt mengakui bahwa kebebasan beragama yang dimiliki pengacara tersebut memiliki bobot konstitusional yang signifikan. Namun, pengadilan memutuskan bahwa hak ini dikesampingkan oleh prinsip-prinsip konstitusional yang saling bertentangan—termasuk netralitas negara dan kebebasan beragama peserta persidangan.

Menurut pernyataan pengadilan, perempuan tersebut ditanya selama wawancara permohonannya apakah ia akan melepas jilbabnya saat berinteraksi dengan peserta persidangan. Ia dengan jelas mengatakan tidak akan melakukannya.

Pihak berwenang Hesse menolak permohonannya, dengan alasan bahwa mengenakan pakaian yang simbolis secara keagamaan selama proses peradilan melanggar prinsip netralitas negara dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap imparsialitas sistem peradilan.

Pada bulan Oktober, sebuah pengadilan di Niedersachsen mengeluarkan putusan serupa terhadap seorang perempuan yang berupaya menjadi hakim awam dengan mengenakan jilbab.

Pengadilan Tinggi Regional Braunschweig memutuskan bahwa hukum negara bagian melarang hakim untuk secara jelas menampilkan simbol-simbol yang mencerminkan pandangan politik, agama, atau ideologis selama persidangan—sebuah pembatasan yang juga berlaku bagi hakim awam.

Para pendukung kebebasan beragama mengkritik putusan terbaru ini di media sosial, dengan alasan bahwa interpretasi Jerman tentang netralitas negara telah menjadi alat diskriminasi, alih-alih imparsialitas.

Para kritikus mengatakan putusan semacam itu secara tidak proporsional memengaruhi perempuan Muslim dan menciptakan hambatan signifikan terhadap partisipasi mereka dalam profesi hukum dan pelayanan publik.