/Chen Duo

Ringkasan Berita:

• Politisi Hong Kong Peggy Wong melaporkan kebakaran mematikan di Wang Fuk Court ke polisi dan ICAC, menewaskan 151 orang.

TRIBUNNEWS.COM - Politisi Peggy Wong Pik-kiu melaporkan kebakaran apartemen di Hong Kong ke polisi dan Komisi Independen Anti Korupsi (ICAC).

Wong adalah anggota dewan distrik Tai Po Selatan.

Ia menyebut kebakaran itu sebagai tragedi buatan manusia akibat pengabaian keselamatan selama bertahun-tahun.

Wong berjanji tragedi ini harus mendorong tindakan nyata agar korban tidak meninggal sia-sia, dilaporkan Hong Kong Free Press.

Wong sebelumnya menjabat sebagai konsultan bagi pemilik lama kompleks, tetapi badan hukum itu dibubarkan pada September 2024.

Dalam postingannya di media sosial, ia menegaskan akan meminta penyelidikan untuk menilai pelanggaran publik dan potensi korupsi pemilik saat ini, termasuk kelalaian peralatan keselamatan kebakaran.

Ia menambahkan, pekerjaan renovasi dinegosiasikan independen antara pemilik baru, konsultan, dan kontraktor.

Keluhan yang diterima selama fase pemeliharaan relatif sedikit dan daerah pemilihannya tidak berada di bawah kewenangan langsungnya.

Partai Wong, Aliansi Demokratik untuk Perbaikan dan Kemajuan Hong Kong (DAB), meminta masyarakat menahan diri dari menyebarkan tuduhan yang tidak berdasar.

Juru bicara DAB menegaskan pihaknya akan mendukung penyelidikan hukum jika anggota terbukti terlibat dalam kegiatan ilegal.

Pada Rabu (26/11/2025) kemarin, kebakaran mematikan di melanda komplek apartemen Wang Fuk Court, Tai Po.

Dikutip dari South China Morning Post (SCMP), korban tewas dalam kebakaran apartemen Hong Kong mencapai 151 orang dan melukai 79 lainnya.

Kompleks apartemen sedang menjalani renovasi senilai HK$330 juta sekitar  Rp610,5 miliar saat kebakaran terjadi.

Perancah bambu dan jaring pelindung yang diduga mempercepat penyebaran api.

Tiga orang – dua direktur dan seorang konsultan kontraktor – telah ditangkap atas dugaan pembunuhan.

Kritik terhadap Pemerintah

Kebakaran ini juga menimbulkan kritik terhadap pengawasan pemerintah.

Departemen Tenaga Kerja mengonfirmasi menerima keluhan keselamatan sejak tahun lalu terkait perancah dan jaring konstruksi.

Otoritas telah memeriksa lokasi sebanyak 16 kali, terakhir 20 November, meski tidak ada tindakan penegakan hukum yang dilakukan.

Petisi warga yang diluncurkan mendesak pembentukan komite independen untuk menyelidiki kebakaran dan dugaan manipulasi tender renovasi.

Petisi menuntut akuntabilitas penuh dan pemukiman kembali yang layak bagi warga terdampak, telah ditandatangani lebih dari 6.500 orang.

Peran Relawan Tidak Diapresiasi

Kepala Eksekutif John Lee menghadapi tekanan publik setelah konferensi pers, terutama terkait ucapan terima kasih kepada pihak Tiongkok atas dukungan, sementara peran relawan lokal dalam penyelamatan tidak diapresiasi.

Pemilu Tertunda?

Tragedi ini juga memengaruhi kalender politik, dengan penghentian sementara kampanye pemilu dan penundaan forum LegCo "all patriots" yang semula dijadwalkan 7 Desember.

Pemerintah mempertimbangkan penggunaan wewenang darurat jika perlu memperpanjang penundaan, sebagaimana pernah dilakukan pada 2020.

Kontroversi semakin kompleks karena DAB, partai pro-Beijing terbesar, terkait dengan proyek renovasi yang menimbulkan kebakaran.

Media lokal menyebut Wong sebagai konsultan pemilik lama yang menyewa kontraktor.

DAB menyatakan dugaan tersebut tidak akurat dan memfitnah.

Komisi Anti-Korupsi Independen menangkap delapan orang, termasuk konsultan proyek dan subkontraktor perancah, atas dugaan korupsi terkait renovasi kompleks.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)