Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas, mengusut tuntas kasus pengalihfungsian lahan perkebunan teh di Pangalengan, Kabupaten Bandung.

Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Wahyudin Iwang menuturkan, kunci penyelesaian pada kasus tersebut berada pada penertiban dan penegakan hukum. Terlebih kepada pelaku utama yang memicu terjadinya perubahan lahan perkebunan teh.

"Langkah pemerintah yang harus di jalankan yaitu penertiban dan penegakan hukum kepada pelaku-pelaku utama yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan," ujarnya kepada Tribun Jabar pada Rabu (3/12/2025).

Lebih lanjut, Wahyudin menerangkan, salah satu cara untuk mencari pelaku utama pada kasus tersebut, yaitu dengan mengaudit secara menyeluruh apakah pengelolaan lahan selama ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat atau tidak.

"Ini perlu penyelidikan yang serius dari pemerintah serta audit hak guna usaha yang selama ini di kantongi oleh PTPN, yang tidak memberikan dampak kesejahteraan yang baik untuk masyrakat sekitar dan lingkungan," katanya.

Sebab menurutnya, pengalihanfungsian lahan perkebunan teh ini, akan berdampak buruk terhadap lingkungan. Di mana, tanaman teh sendiri memiliki kemampuan menyerap dan menahan air yang jauh lebih baik dibandingkan komoditas lainnya.

Wahyudin berpendapat, jika hal ini dibiarkan terus menerus, maka kawasan Pangalengan yang biasanya ditampung oleh tanaman teh itu akan akan mengalami bencana banjir lumpur yang besar. Sebab salah satu penyangganya, hilang.

"Aliran air pada saat hujan akan menggerus tanah yang menyebabkan sedimentasi yang tinggi masuk ke sungai-sungai kecil. Hal tersebut bisa salah satu pemicu kuat terjadinya bencana banjir lumpur," ucapnya.