Sumber :

Jakarta, VIVA – Dalam momentum konsolidasi fiskal menjelang pergantian tahun, pemerintah kembali menyoroti pentingnya efisiensi alokasi belanja negara, terutama dalam hal subsidi dan kompensasi. Penyesuaian mekanisme penyaluran dianggap krusial untuk menjaga ruang fiskal tetap sehat tanpa mengurangi hak masyarakat yang paling membutuhkan. 

Terkait itu, Kementerian Keuangan dan Danantara tengah menyusun desain baru yang diharapkan mampu menjawab tantangan ketepatan sasaran subsidi yang selama ini menjadi sorotan publik.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Ia mengaku diberikan waktu enam bulan untuk mendesain ulang skema penyaluran subsidi.

“Kami re-design subsidinya supaya lebih tepat sasaran, karena sekarang setelah kami lihat ternyata yang kaya masih dapat. Saya dikasih waktu enam bulan ke depan untuk mendesain itu,” kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025.

Purbaya menjelaskan bahwa masyarakat pada kelompok desil 8, 9, dan 10 masih banyak yang menerima subsidi, padahal kelompok tersebut bukan prioritas penerima manfaat. Dalam rancangan baru yang sedang dipetakan, pemerintah berencana mengurangi penerima dari kelompok tersebut secara signifikan dan mengalihkan alokasi ke kelompok masyarakat pada desil 1 hingga 4 yang dianggap lebih membutuhkan.

Dalam proses mendesain ulang skema subsidi, Menkeu juga berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Kolaborasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa desain baru nantinya benar-benar bisa membuat subsidi tersalurkan dengan lebih tepat sasaran sekaligus efisien.

Purbaya menyebut kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan desain baru strategi subsidi dalam dua tahun ke depan. “Itu perlu desain macam-macam, karena melibatkan juga BUMN dari Danantara,” katanya lagi.

Senada dengan menkeu, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menegaskan bahwa pihaknya bersama Kementerian Keuangan sedang berupaya menyempurnakan mekanisme penyaluran subsidi dan kompensasi agar lebih adil dan tepat sasaran bagi masyarakat Indonesia. 

Ia menekankan bahwa diskusi antara kedua lembaga mencakup berbagai solusi untuk memastikan subsidi tersalurkan secara efisien tanpa mengurangi hak penerima yang seharusnya.

Rosan memberikan contoh penyempurnaan yang telah mulai diterapkan, khususnya dalam penyaluran subsidi pupuk. “Contohnya, kami sudah mulai lakukan di pupuk. Yang tadinya kompensasinya itu dalam bentuk cost plus, sekarang kita sesuaikan dengan harga market, sehingga ini memberikan inisiatif kita untuk lebih efisien. Karena, kalau dulu kan tidak efisien saja tetap mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan cost kami, plus berapa persen,”
ujar Rosan dalam wawancara usai Rapat Kerja bersama Komisi XI, di Komplek Parlemen DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis.

Dengan upaya penyempurnaan tersebut, Rosan memastikan bahwa anggaran penyaluran subsidi dan kompensasi dapat lebih efisien, tanpa mengurangi hak masyarakat yang berhak menerima. Ia menegaskan bahwa kerja sama dengan Kementerian Keuangan berjalan sangat baik, termasuk dalam urusan pembayaran kompensasi dan subsidi kepada perusahaan-perusahaan BUMN.

“Dan juga sangat membantu BUMN-BUMN yang sudah memberikan subsidi dan kompensasi dari beberapa Public Service Obligation (PSO) yang memang harus kami laksanakan,” ujar Rosan lagi.

Transformasi desain subsidi yang sedang disiapkan pemerintah menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan efektivitas belanja negara. (Ant)