JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menghentikan sementara tiga perusahan yang diduga berkontribusi banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengambil keputusan tersebut setelah melakukan inspeksi melalui udara dan darat di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan Garoga.

Ia juga mendatangi PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) pengembang PLTA Batang Toru.

Dari temuan lapangan itu pihaknya memutuskan menghentikan sementara operasional ketiga perusahaan tersebut.

“Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan,” kata Hanif dalam keterangan resminya, sebagaimana dikutip, Sabtu (6/12/2025).

Hanif juga menyebut, ketiga perusahaan itu dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di KLH pada 8 Desember 2025 mendatang.

Ia menegaskan, fungsi ekologis dan sosial kawasan DAS Batang Toru dan Garoga sangat penting.

“Tidak boleh dikompromikan,” tutur Hanif.

Sementara itu, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, KLH, Rizal Irawan, mengungkapkan hasil pantauan udara menunjukkan terdapat praktek pembukaan lahan yang massif dilakukan.

Kegiatan itu membuat tekanan pada DAS Batang Toru dan Garoga lebih besar karena lahan hutan dibabat untuk tambang, tanaman industri, PLTA, dan kebun kelapa sawit.

“Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar. Kami akan terus memperluas pengawasan ke Batang Toru, Garoga, dan DAS lain di Sumatera Utara,” ungkap Rizal.

Lebih lanjut, Hanif menekankan seluruh kegiatan industri di kawasan tersebut harus dievaluasi secara menyeluruh, mengingat curah hujan ekstrem bisa mencapai lebih dari 330 mm per hari.

“Pemulihan lingkungan harus dilihat sebagai satu kesatuan lanskap. Kami akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperparah bencana,” kata Hanif.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, menyebut, banjir bandang di Sumatera Barat (Sumbar) tidak disebabkan tambang.

Sementara itu, pihaknya masih mengkaji apakah tambang berkontribusi pada banjir bandang di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).

"Kalau di Sumatera Barat, itu tidak ada. Di Aceh pun kita lagi melakukan pengecekan. Kalau di Sumut, tim evaluasi kita lagi melakukan evaluasi. Jadi nanti setelah tim evaluasi, baru saya akan cek dampak dari tambang ini ada atau tidak," ujar Bahlil di Istana, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Diketahui, tiga provinsi di Sumatera yakni, Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut) dilanda banjir bandang dan tanah longsor.

Berdasarkan laporan BNPB jumlah korban meninggal per Jumat (5/12/2025) mencapai 867 jiwa sementara ratusan orang lainnya masih hilang.

Bencana besar itu mengakibatkan ribuan rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur rusak.