Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Joko Widiyarso

Ringkasan Berita:

• Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, meminta Pemkot Yogyakarta tidak terburu-buru memaksakan penerapan konsep Malioboro pedestrian penuh.
• Arahan itu disampaikan Sri Sultan HB X seusai pertemuan tertutup selama kurang lebih tiga jam dengan Wali Kota Hasto Wardoyo, di Balai Kota Yogyakarta, Kamis (4/12/25).
• Setelah pertemuam, kepada para wartawan, termasuk Tribun Jogja, Sultan HB X tidak menampik, kebijakan menjadikan Malioboro bebas kendaraan bermotor memang memicu pro dan kontra. 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Setelah dilaksanakan uji coba Malioboro full pedestrian atau pedestrian penuh Malioboro, Sri Sultan Hamengku Buwono X turut memberikan pandangan.

Gubernur DI Yogyakarta itu meminta Pemkot Yogyakarta tidak terburu-buru memaksakan penerapan konsep Malioboro pedestrian penuh.

Arahan itu disampaikan Sri Sultan HB X seusai pertemuan tertutup selama kurang lebih tiga jam dengan Wali Kota Hasto Wardoyo, di Balai Kota Yogyakarta, Kamis (4/12/25).

Setelah pertemuam, kepada para wartawan, termasuk Tribun Jogja, Sultan HB X tidak menampik, kebijakan menjadikan Malioboro bebas kendaraan bermotor memang memicu pro dan kontra. 

Untuk itu, sebelum melangkah menuju penutupan total, Pemkot Yogyakarta diminta melakukan identifikasi mendalam terkait kekurangan yang muncul selama uji coba.

"Masalahnya sekarang kita baru identifikasi dengan kebijakan Pak Wali untuk mencoba kendaraan tidak lewat. Kita identifikasi dulu kekurangannya apa," katanya.

Menurut Sultan, identifikasi masalah harus menjadi prioritas, terutama yang berkaitan dengan kantong parkir, baik untuk kendaraan bermotor maupun transportasi tradisional seperti becak dan andong.

Selanjutnya, hasil identifikasi tersebut nantinya akan menjadi landasan apakah Malioboro memungkinkan untuk ditutup total bagi kendaraan bermotor pada tahun depan atau tidak.

 "Sebagai arah pembahasan, memungkinkan enggak tahun depan itu bisa ditutup? Kalau belum, apa yang harus kita kerjakan lebih dulu untuk mengurangi beban Malioboro agar bisa lebih baik," cetusnya.

Sultan menegaskan, penerapan pedestrian penuh tidak boleh gegabah, jika fasilitas penunjang seperti parkir belum memadahi.

Dengan demikian, perbaikan atau perluasan fasilitas harus dilakukan terlebih dahulu, sebelum kebijakan tersebut diterapkan permanen.

"Mampu enggak kita perbaiki kekurangan tempat parkir, misalnya. Hal-hal seperti ini dengan percobaan kan kita bisa mengambil manfaat, sehingga pembahasan itu bisa lebih realistis," jelasnya.

Arahan bijaksana

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengungkapkan, bahwa arahan Gubernur DIY sangat jelas dan bijaksana. 

Menurutnya, Pemkot Yogyakarta memang diminta untuk tidak memaksakan kehendak jikalau kondisi di lapangan belum memungkinkan.

"Ngarsa Dalem sangat bijak, bahwa bagaimana kita bisa memperhatikan kondisi di lapangan, ujarnya. 

“Arahannya, ya sekarang ini identifikasi saja dulu. Jadi tidak memaksakan, kita ini tidak akan memaksakan kehendak.

Hasto menyebut, salah satu fokus utama dari arahan Sultan adalah penyediaan ruang untuk parkir dan relokasi pedagang jika diperlukan pembersihan di sirip-sirip jalan Malioboro.

Ia menyampaikan, Ngarsa Dalem telah berpesan supaya persiapan-persiapan untuk penambahan kantong parkir dilakukan jauh-jauh hari.

"Beliau memberi arahan, kalau memang suatu saat harus memindah, katakanlah di sirip-sirip itu, entah PKL atau apa, kita harus persiapkan jauh-jauh sebelumnya. Mungkin ada lokasi space yang bisa diakuisisi," ucapnya.

Hasil evaluasi uji coba

Sederet pekerjaan rumah menanti Pemkot Yogyakarta setelah uji coba kawasan Malioboro full pedestrian selama dua hari, pada 1-2 Desember 2025. 

Menurut evaluasi awal, jumlah pengunjung tetap tinggi, bahkan bertambah, masalah utama justru muncul dari maraknya parkir liar di ruas-ruas jalan sirip Malioboro.

Artinya, kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga membuat skema rekayasa lalu lintas yang disiapkan Pemkot Yogyakarta praktis menjadi terganggu.

Parkir liar di sirip

Yang pertama, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengatakan bahwa permasalahan parkir liar ini menjadi perhatian utama pasca-uji coba terbaru.

"Kita skenarionya kan ketika full pedestrian, di sirip-sirip itu (kendaraan) bisa putar balik. Bisa balik (arah), sehingga tidak masuk ke Malioboro," tandasnya, Selasa (2/12/25).

Wali Kota menyebut, jika sirip Malioboro digunakan menjadi lokasi parkir, maka fungsi utamanya sebagai cekungan atau ruang putar balik kendaraan otomatis hilang.

Untuk itu, ia menilai, kejadian itu harus menjadi pelajaran berharga dalam merumuskan kebijakan kawasan full pedestrian Malioboro ke depan.

"Kalau di sirip-siripnya untuk parkir, kan enggak bisa untuk putar balik. Jadi kita ini kan ada kendala, di sirip harusnya bisa putar balik," cetusnya.

"Tapi, ternyata, kalau di full pedestrian-kan siripnya enggak bisa untuk putar balik karena sudah penuh orang parkir di situ," tambah Wali Kota.

Solusi kemacetan di sirip

Menyikapi hal tersebut, Hasto mengapungkan beberapa solusi, seperti penertiban secara berkala, serta penambahan kantong-kantong parkir sebagai proyeksi jangka panjang.

Selain itu, opsi lain yang mulai dipertimbangkan adalah memperbolehkan kendaraan untuk menyeberangi Jalan Malioboro di titik-titik tertentu, tanpa harus putar balik.

"Alternatif lainnya boleh cross, jadi nyeberang boleh. Itu kan alternatif lain. Tidak usah putar balik, tapi kalau ada yang perempatan, bisa menyeberang, begitu," pungkasnya. 

Penurunan omzet toko

Di samping masalah parkir liar, Hasto juga menyoroti fenomena dari sisi perekonomian para pelaku usaha, khususnya toko-toko di Malioboro. 

Hasil pemantauan dan laporan menunjukkan adanya penurunan omzet, meskipun jumlah orang yang datang justru bertambah.

"Jumlah orangnya banyak, tapi blonjone berkurang pada saat full pedestrian. Apa karena gara-gara enggak bawa kendaraan, terus belanjanya sedikit? Nah, itu yang kita pelajari," katanya.

Namun, Wali Kota pun mengapresiasi sejumlah gebrakan yang dilakukan para pemilik toko supaya komoditasnya menarik antusiasme pelancong.

Salah satunya, dengan menggulirkan program promo berwujud doorprize atau hadiah, untuk pembeli dengan nominal belanja tertentu.

"Jadi, kalau beli, mungkin kalau beli apa begitu, dapat hadiah. Nah, (fenomena) ini mau saya evaluasi. Besok pagi ya, nanti besok pagi saya evaluasi lagi," pungkasnya. 

Macet bukan berarti gagal

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengatakan kemacetan pada hari-hari awal penerapan skema baru tersebut memang tidak dapat dihindari. 

Menurut dia, perubahan mendadak dari pola pedestrian terbatas ke pedestrian 24 jam memicu penyesuaian besar di lapangan.

“Pedestrian biasanya pukul 17.00–22.00, tiba-tiba 24 jam. Pasti terjadi sesuatu, kemacetan dan sebagainya,” ujarnya, Selasa (2/12/2025).

Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut terjadi bukan hanya karena masyarakat belum siap, tetapi juga karena sosialisasi dari pemerintah belum dilakukan secara maksimal.

“Kurang siap dari masyarakat maupun dari kita yang memberi informasi. Harusnya dari sebulan sebelumnya sudah woro-woro, yang boleh melintas apa saja, lalu dibuat rekayasa. Ketika ditutup, arus lalu lintas seperti apa,” katanya.

Meski demikian, Made menilai kemacetan dua hari ini tidak bisa dijadikan indikator bahwa skema pedestrian penuh akan gagal. 

Menurut dia, evaluasi perlu dilakukan dalam jangka lebih panjang agar penataan dapat berjalan beriringan.

“Malam Minggu dan Minggu, jalan Pasar Kembang juga macet, tapi tidak ada yang complain. Maka penting untuk berkolaborasi tidak hanya pemerintah daerah, tapi semua pihak yang bersinggungan. Agar sama-sama nyaman semuanya,” ungkapnya.

Ia menilai uji coba perlu dilakukan lebih sering agar masyarakat memiliki cukup waktu beradaptasi.

“Ketidaksiapan karena kita belum terbiasa, itu belum menjadi habbit kita. Kalau sudah berjalan dalam kurun waktu tertentu akhirnya juga akan nyaman,” kata dia.

Respons warga beragam

Uji coba pedestrianisasi kembali menunjukkan respons warga yang beragam. 

Sebagian pengunjung mengapresiasi pengalaman berjalan kaki yang lebih aman dan nyaman. 

Namun, pelaku usaha dan pekerja di kawasan itu mengeluhkan dampak ekonominya.

Nur, warga Sleman yang berkunjung ke Malioboro, mengaku menikmati suasana tanpa kendaraan bermotor.

“Tapi susah cari parkir kalau bawa kendaraan pribadi. Tadi saya naik taksi daring, jadi bisa turun di belakang,” ujarnya.

Meski begitu, ia belum sepenuhnya setuju jika pedestrianisasi diberlakukan setiap hari.

“Kalau hanya sekali-sekali pada waktu-waktu tertentu, tidak masalah,” tuturnya.

Dari sisi pelaku usaha, kekhawatiran datang terkait penurunan omzet serta terbatasnya akses masuk karyawan.

Fauzi, karyawan toko oleh-oleh, mengatakan kebijakan ini menurunkan jumlah pelanggan pada jam-jam awal.

“Waktu uji coba pada 7 Oktober lalu, omzet turun sekitar 40 persen,” ujarnya.

Ia berharap pekerja yang bertugas di kawasan Malioboro mendapat akses khusus jika kebijakan pedestrianisasi diterapkan penuh.

“Saat uji coba ini, kami tak bisa masuk kawasan sehingga harus berputar-putar atau parkir jauh,” jelasnya.