JAKARTA, KORANMAKASSAR.COM — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan pelaksanaan audit menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa di seluruh Indonesia. Instruksi tersebut langsung ditindaklanjuti pemerintah pusat dengan menurunkan tim audit gabungan ke sejumlah desa prioritas sejak awal pekan ini.

“Dana Desa harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada penyimpangan. Semua harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Presiden Prabowo dalam arahan tertulis kepada jajaran pengawasan pemerintah, Rabu (10/12/2025).

Tim audit gabungan yang terdiri dari Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta unsur pengawasan pemerintah daerah diberi mandat khusus untuk meneliti penggunaan anggaran Dana Desa, mengevaluasi progres pembangunan, dan memastikan setiap program berjalan sesuai peruntukan.

Perwakilan BPKP menyatakan bahwa audit kali ini dilakukan secara komprehensif dan berbasis lapangan.
“Kami tidak hanya memeriksa dokumen, tetapi juga turun langsung melihat kondisi fisik pembangunan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Audit ini bertujuan memperbaiki tata kelola, bukan semata mencari kesalahan,” ujarnya.

Metode audit mencakup pencocokan laporan anggaran, inspeksi proyek infrastruktur desa, serta verifikasi program pemberdayaan ekonomi dan sosial. Pemerintah menegaskan pendekatan ini diharapkan mampu mencegah potensi penyimpangan sejak dini.

Sejumlah kepala desa mengaku telah menerima pemberitahuan resmi terkait audit tersebut. Salah satu kepala desa di wilayah prioritas mengatakan bahwa audit ini menjadi momentum pembenahan tata kelola.

“Kami menyambut baik audit ini karena bisa menjadi bahan evaluasi. Harapannya, pemerintah juga memahami keterbatasan SDM di desa agar pendampingan ke depan bisa lebih maksimal,” ujarnya.

Pemerintah pusat menegaskan bahwa audit Dana Desa merupakan bagian dari agenda besar reformasi pengelolaan keuangan negara di tingkat akar rumput.

“Pembangunan desa tidak boleh hanya bagus di laporan. Yang terpenting adalah dampaknya nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas pernyataan resmi pemerintah.

Melalui kebijakan ini, Presiden Prabowo berharap Dana Desa benar-benar menjadi instrumen pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi desa, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. (*)