Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP Sofwan Dedy menilai pagu anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas) sebesar Rp1,4 triliun masih jauh dari kebutuhan riil. Apalagi belakangan ini, bencana alam terjadi beruntun di sejumlah wilayah.

"Basarnas pernah di awal tahun mengajukan anggaran itu ya idealnya Rp2,085 triliun. Tapi kemudian realisasinya hanya sekitar Rp1,4 triliun di tahun 2025 dan di tahun 2026 juga sekitar Rp1,4 triliun," ucap Sofwan dalam rapat Komisi V DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).

Ia mengingatkan, jauh sebelum longsor melanda Sumatera, Kepala Basarnas Syafii sudah melempar wacana pembentukan Dana Kedaruratan SAR Nasional. Gagasan itu disampaikan dalam rapat Komisi V DPR pada 11 November 2025.

"Menurut saya Pimpinan, ini patut menjadi catatan penting rapat kita hari ini, agar ini dieskalasi kepada penyusun anggaran yang lebih tinggi, apakah itu di Banggar," jelasnya.

Dengan kondisi cuaca ekstrem dan anggaran yang stagnan di Rp1,4 triliun, Sofwan menilai evaluasi anggaran Basarnas sudah mendesak dilakukan.

"Bahkan kalau perlu, kita usulkan kepada Presiden. Karena anggota Basarnas ini kan juga terdiri dari personel TNI/Polri, mungkin enggak kita geser anggaran TNI, anggaran Intelijen, sebagian untuk memperkuat Basarnas karena ancaman yang nyata hari ini Pimpinan," tuturnya.

Sofwan sadar usulannya berpotensi menuai pro dan kontra. Namun, rentetan bencana yang terjadi belakangan ini tak bisa lagi dipandang biasa.

"Itu statement saya untuk mendukung Basarnas. Saya tahu bahwa statement ini mungkin tidak populer, tetapi di depan mata kita hari ini yang terjadi adalah serangkaian bencana yang terjadi dan itu mengusik nurani kita," pungkas Sofwan.