SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat terjadi dalam sebuah operasi militer besar di Caracas, Sabtu (3/1/2026).  Dalam operasi tersebut, pasukan khusus AS berhasil mengamankan Maduro bersama istrinya 

Peristiwa ini memicu kontroversi internasional karena menyangkut kedaulatan sebuah negara berdaulat. 

Sejumlah pihak menilai langkah AS sebagai bentuk intervensi politik yang berlebihan, sementara Washington dengan santai mengatakan, penangkapan dilakukan demi menegakkan hukum internasional dan melindungi stabilitas kawasan. 

 
Penangkapan seorang presiden dari negara berdaulat bukan kali pertama dilakukan Amerika Serikat.

 
Negara "Polisi Dunia" tersebut telah beberapa kali melakukannya di masa lalu demi alasan demokrasi, stabilitas, hingga kemanusiaan.

Berikut daftar pemimpin negara yang pernah ditangkap Amerika:

Manuel Noriega

Pada tahun 1989, pasukan AS menginvasi Panama dan menangkap penguasa militer Manuel Noriega, yang pernah menjadi sekutu AS, atas tuduhan perdagangan narkoba. 

 
Noriega ditangkap melalui Operasi Just Cause yang dimulai pada Desember 1989.

Noriega awalnya berhasil meloloskan diri dari serbuan awal pasukan AS dan mencari suaka di Kedutaan Besar Vatikan (Apostolic Nunciature) di Panama City.

Untuk memaksanya keluar, militer Amerika melancarkan taktik perang psikologis dengan memutar musik rok bervolume sangat keras tanpa henti di luar kedutaan selama beberapa hari.

Setelah dikepung dan berada di bawah tekanan diplomatik serta demonstrasi massa, Noriega akhirnya menyerah pada 3 Januari 1990 kepada agen DEA untuk diadili atas kasus peredaran narkoba.

Ia diterbangkan ke Miami, diadili, dan kemudian dipenjara sebelum meninggal di penjara Panama pada tahun 2017.

Saddam Hussein

Di Irak, Saddam Hussein ditangkap pada Desember 2003, sembilan bulan setelah invasi yang dipimpin AS yang dibenarkan oleh klaim senjata pemusnah massal yang tidak pernah ditemukan. 

Penangkapan Saddam Hussein terjadi pada 13 Desember 2003 melalui operasi militer yang diberi nama Operasi Fajar Merah (Operation Red Dawn).

Setelah sembilan bulan melarikan diri pasca-invasi Amerika ke Irak, mantan Presiden Irak tersebut akhirnya ditemukan oleh pasukan khusus AS bersembunyi di sebuah lubang bawah tanah sempit.

Pengadilan Irak kemudian mengadili Saddam. Ia dieksekusi pada tahun 2006.

Juan Orlando Hernández

Mantan presiden Honduras, Juan Orlando Hernández, juga diekstradisi ke AS pada tahun 2022 atas tuduhan narkoba dan korupsi, meskipun Trump secara kontroversial mengampuninya pada akhir tahun 2025.

Penangkapan terjadi setelah rumah Hernández di Tegucigalpa dikepung oleh ratusan aparat kepolisian Honduras yang bekerja sama dengan agen DEA (Drug Enforcement Administration) Amerika Serikat.

Penangkapan ini didasarkan permintaan ekstradisi resmi dari Departemen Kehakiman AS.

Meskipun sempat terjadi ketegangan di sekitar kediamannya, Hernández akhirnya menyerah secara sukarela tanpa kekerasan.

Bagaimana reaksi dunia?

Sejumlah pemimpin dunia, termasuk di Amerika Serikat sendiri, memberikan respons beragam terhadap penangkapan Maduro, mulai dari pujian hingga kecaman.

Beberapa anggota Partai Demokrat di Kongres AS menyebut, operasi itu ilegal karena Trump tidak memperoleh otorisasi Kongres sebelumnya.

Negara-negara Amerika Latin

Banyak pemimpin Amerika Latin menyatakan keprihatinan atas serangan tersebut dan dampaknya terhadap stabilitas kawasan, termasuk pemimpin Kuba, Chili, Meksiko, dan Kolombia.

Kolombia bahkan mengerahkan pasukan ke perbatasannya dengan Venezuela karena kekhawatiran akan masuknya gelombang pengungsi.

Presiden Argentina Javier Milei, yang merupakan sekutu Trump, secara terbuka memuji operasi tersebut.

Eropa

Kaja Kallas, Wakil Presiden Komisi Eropa, menegaskan kembali pandangan Uni Eropa bahwa “Maduro tidak memiliki legitimasi”, tetapi juga menyerukan pengekangan diri dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional.

Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mengatakan Inggris tidak terlibat dalam operasi tersebut dan menegaskan dukungannya terhadap penegakan hukum internasional.
PBB Hanya Prihatin

Mengutip CBS News, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya ketegangan di Venezuela, yang berpotensi menimbulkan implikasi serius bagi kawasan.

Pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB untuk membahas situasi Venezuela sedang direncanakan, menurut sumber diplomatik kepada CBS News.

Upaya tengah dilakukan untuk menggelar pertemuan pada hari Minggu, namun pertemuan tersebut juga dapat berlangsung pada Senin pagi.

Utusan Venezuela untuk PBB, Samuel Reinaldo Moncada Acosta, telah meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan guna membahas tindakan agresi yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

Pemerintah Kolombia, yang merupakan anggota sementara Dewan Keamanan, turut mengajukan permintaan serupa.

Sementara Rusia sebagai anggota tetap menyatakan dukungannya terhadap seruan pertemuan darurat tersebut.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com