Liputan6.com, Washington, DC - Kementerian Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) menghapus ribuan dokumen terkait Jeffrey Epstein atau dikenal pula sebagai Epstein Files dari situs resminya setelah para korban menyatakan bahwa identitas mereka terekspos akibat kesalahan dalam proses penyuntingan (redaksi).

Para pengacara korban Epstein menyatakan bahwa redaksi yang cacat dalam dokumen yang dirilis pada Jumat (30/1/2026) telah "membalikkan kehidupan" hampir 100 penyintas. Dalam dokumen tersebut, tercantum alamat email serta foto telanjang yang memungkinkan nama dan wajah korban potensial dikenali.

Para penyintas mengeluarkan pernyataan bersama yang menyebut pengungkapan tersebut sebagai tindakan "keterlaluan". Mereka menegaskan bahwa para korban seharusnya tidak "disebutkan namanya, disorot, dan kembali mengalami trauma".

DOJ seperti dikutip dari laporan BBC menyatakan telah menurunkan seluruh dokumen yang ditandai bermasalah dan menjelaskan bahwa hal itu terjadi akibat "kesalahan teknis atau kesalahan manusia".

Dalam surat yang diajukan kepada hakim federal pada Senin, DOJ menyatakan, "Seluruh dokumen yang diminta oleh para korban atau kuasa hukum untuk dihapus hingga tadi malam telah diturunkan untuk dilakukan redaksi ulang."

Kementerian tersebut juga menyampaikan bahwa pihaknya terus meninjau permintaan baru, sekaligus memeriksa apakah masih ada dokumen lain yang memerlukan redaksi tambahan. Selain itu, DOJ menambahkan bahwa "sejumlah besar" dokumen lain yang diidentifikasi secara independen juga telah dihapus.

Berdasarkan ketentuan rilis dokumen—yang diwajibkan setelah kedua kamar Kongres AS menyetujui undang-undang yang memaksa DOJ mempublikasikannya—pemerintah federal diwajibkan menyunting atau menyamarkan informasi yang dapat mengidentifikasi korban.

Pada Jumat lalu, dua pengacara yang mewakili korban Epstein meminta seorang hakim federal di New York untuk memerintahkan DOJ menurunkan situs web yang memuat dokumen-dokumen tersebut. Mereka menyebut rilis itu sebagai "pelanggaran privasi korban paling parah dalam satu hari sepanjang sejarah AS".

Kedua pengacara tersebut, Brittany Henderson dan Brad Edwards, menyatakan bahwa telah terjadi "keadaan darurat yang terus berkembang dan membutuhkan intervensi yudisial segera" karena DOJ "gagal menyunting nama korban dan informasi pribadi lainnya dalam ribuan kasus".

Sejumlah korban Epstein turut menambahkan pernyataan dalam surat tersebut. Salah satu korban menyebut rilis dokumen itu sebagai "ancaman terhadap nyawa", sementara korban lainnya mengatakan ia menerima ancaman pembunuhan setelah data perbankan pribadinya dipublikasikan.

Berbicara kepada BBC pada Selasa (3/2), penyintas Epstein, Annie Farmer, mengatakan, "Sulit untuk fokus pada informasi baru yang terungkap karena besarnya kerusakan yang ditimbulkan DOJ dengan mengekspos para penyintas seperti ini."

Korban Epstein lainnya, Lisa Phillips, menyatakan bahwa banyak penyintas "sangat tidak puas dengan hasil" dari rilis dokumen tersebut.

"DOJ telah melanggar ketiga persyaratan kami," ujarnya kepada program Newsday BBC. "Pertama, banyak dokumen yang masih belum diungkap. Kedua, tanggal rilis yang ditetapkan telah lama terlewati. Dan ketiga, DOJ merilis nama banyak penyintas."

"Kami merasa mereka sedang memainkan permainan dengan kami, tetapi kami tidak akan berhenti berjuang."

Pengacara hak-hak perempuan Gloria Allred, yang telah mewakili banyak korban Epstein, sebelumnya mengatakan kepada BBC bahwa sejumlah nama korban telah terungkap dalam rilis terbaru tersebut, termasuk korban yang sebelumnya belum pernah diidentifikasi secara publik.

"Dalam beberapa kasus, mereka memberi garis pada nama, tetapi nama itu masih bisa dibaca," tuturnya. "Dalam kasus lain, mereka menampilkan foto korban—penyintas yang tidak pernah melakukan wawancara publik dan tidak pernah mengungkapkan nama mereka ke publik."

Seorang juru bicara DOJ menuturkan kepada mitra berita BBC di AS, CBS, bahwa pihaknya "sangat serius dalam melindungi korban dan telah menyunting ribuan nama korban dalam jutaan halaman yang dipublikasikan untuk melindungi pihak yang tidak bersalah".

Juru bicara tersebut menambahkan bahwa kementerian itu "bekerja tanpa henti untuk memperbaiki masalah ini" dan bahwa hingga saat ini "0,1 persen dari halaman yang dirilis" ditemukan mengandung informasi yang belum disunting dan berpotensi mengidentifikasi korban.

Sejak undang-undang mewajibkan publikasi dokumen tersebut tahun lalu, DOJ telah merilis jutaan berkas terkait Epstein, termasuk tiga juta halaman dokumen, 180.000 gambar, dan 2.000 video yang dirilis pada Jumat lalu.

Rilis tersebut terjadi enam minggu setelah kementerian itu melewati tenggat waktu yang ditetapkan dalam undang-undang yang ditandatangani Presiden AS Epstein Files: Ribuan Dokumen Ditarik dari Publikasi Setelah Identitas Korban Terungkap Trump, di bawah tekanan bipartisan dari Kongres, yang mewajibkan seluruh dokumen terkait Epstein dibuka ke publik.

Epstein, yang pernah menjalani hukuman pidana dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak pada 2008, ditemukan tewas di sel penjara New York pada 10 Agustus 2019 saat menunggu persidangan baru terkait dugaan perdagangan seks anak dan persekongkolan kejahatan serupa.