Operasional SPPG Waru di Penajam Paser Utara disetop sementara setelah puluhan peserta didik diduga keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG). Penyelidikan intensif kini dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti insiden tersebut.

Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Waris Muin, mengumumkan penghentian sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Waru. Keputusan ini diambil menyusul insiden dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa 25 peserta didik pada Rabu, 11 Februari 2026. Penanganan medis telah diberikan kepada para korban di Puskesmas Waru, dan kondisi mereka kini dalam pemantauan ketat.

Penghentian operasional sementara SPPG Waru ini bertujuan untuk memfasilitasi proses penyelidikan lebih lanjut. Pihak berwenang akan menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan. Selain itu, penyelidikan kepolisian juga sedang berlangsung untuk mencari tahu kemungkinan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian.

Insiden ini memicu kekhawatiran serius terkait standar keamanan pangan dalam program MBG yang dikelola Yayasan Bakti Benuo Taka. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah berkoordinasi secara internal untuk mengevaluasi tata kelola serta standar operasional prosedur (SOP) SPPG tersebut.

Kronologi Dugaan Keracunan Makanan Bergizi Gratis

Sebanyak 25 peserta didik mengalami gejala sakit perut, muntah-muntah, hingga sesak napas setelah mengonsumsi menu MBG. Kejadian ini berlangsung pada Rabu, 11 Februari 2026, dan para korban segera mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Waru. Dugaan awal mengarah pada puding atau menu makanan tambahan yang diambil dari luar SPPG.

Menurut aturan pengelolaan SPPG, tidak diperbolehkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyediaan makanan. Seluruh proses pengolahan makanan seharusnya dilakukan langsung di SPPG atau dapur penyedia menu MBG yang telah ditetapkan. Pelanggaran aturan ini menjadi salah satu fokus utama dalam penyelidikan yang sedang berlangsung.

Meskipun makanan utama dinilai dalam kondisi baik, evakuasi tetap dilakukan di SPPG Kecamatan Waru. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada risiko lebih lanjut dan untuk memudahkan proses pengumpulan bukti serta sampel makanan. Hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan masih dinantikan untuk memastikan penyebab pasti kejadian tersebut.

Tindakan Pemerintah Daerah dan Penyelidikan Lanjutan

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) segera merespons insiden ini dengan melakukan koordinasi internal. Evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan standar operasional SPPG menjadi prioritas utama. Langkah ini penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

Selain evaluasi internal, Pemkab PPU juga mempertimbangkan kemungkinan pemberian kompensasi bagi peserta didik yang terdampak. Keputusan mengenai kompensasi ini masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari hasil penyelidikan. Fokus utama saat ini adalah memastikan kesehatan dan keselamatan para peserta didik.

Penyelidikan kepolisian setempat terus berjalan untuk mendalami insiden dugaan keracunan ini. Pihak berwenang akan menelusuri apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian dari pengelola SPPG. Keberlanjutan operasional dapur penyedia menu MBG di Kecamatan Waru akan sangat bergantung pada hasil investigasi ini.

Potensi Sanksi dan Keberlanjutan Operasional SPPG Waru

Wakil Bupati Abdul Waris Muin menegaskan bahwa sanksi tegas akan diberikan jika terbukti ada pelanggaran. Sanksi terhadap SPPG di Kecamatan Waru bisa berupa penutupan operasional secara permanen. Ini akan terjadi apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian serius dari pihak pengelola dalam insiden keracunan.

Keputusan mengenai keberlanjutan operasional SPPG Waru akan diambil setelah semua hasil penyelidikan tuntas. Termasuk hasil uji laboratorium dan temuan dari kepolisian. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan program Makanan Bergizi Gratis dapat berjalan dengan aman dan sesuai standar yang berlaku.

Insiden ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak terkait untuk selalu memprioritaskan kualitas dan keamanan pangan. Terutama dalam program yang melibatkan anak-anak. Pengawasan ketat serta penerapan SOP yang konsisten adalah kunci untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Sumber: AntaraNews