BALIEXPRESS.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional dengan menempatkan Papua sebagai salah satu kawasan prioritas pengembangan energi berkelanjutan. Papua dinilai memiliki potensi sumber daya energi yang besar dan strategis untuk dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat daerah sekaligus mendukung kepentingan nasional.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah merancang agar daerah-daerah di Papua dapat langsung menikmati hasil energi yang diproduksi di wilayahnya sendiri.

“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah di Papua harus menikmati hasil dari energi yang diproduksi di Papua,” ujar Presiden.

Pengembangan energi di Papua diarahkan pada pemanfaatan energi terbarukan, terutama untuk menjawab tantangan geografis serta keterbatasan akses listrik di wilayah terpencil. Energi surya dan tenaga air dinilai semakin realistis diterapkan seiring kemajuan teknologi yang makin terjangkau dan adaptif.

Presiden menilai pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dapat menjadi solusi utama bagi daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan listrik konvensional. Sementara pembangkit listrik tenaga air skala kecil dapat dikembangkan di wilayah yang memiliki potensi aliran sungai.

“Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” tegasnya.

Prabowo juga menekankan bahwa kemandirian energi akan berdampak langsung pada penguatan fiskal negara. Saat ini Indonesia masih mengimpor bahan bakar minyak (BBM) dengan nilai sekitar Rp520 triliun per tahun. Jika ketergantungan impor dapat ditekan, anggaran negara akan memiliki ruang lebih besar untuk percepatan pembangunan daerah.

Ia bahkan menyebut bahwa penghematan hingga Rp500 triliun dapat membuka peluang alokasi anggaran sekitar Rp1 triliun untuk setiap kabupaten.

Presiden turut memaparkan target konkret pemerintah, yakni mulai tahun depan Indonesia tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Selanjutnya, impor bensin ditargetkan dapat dihentikan secara bertahap dalam empat tahun ke depan.

Dari sisi perencanaan, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyatakan Papua diproyeksikan memegang peran penting dalam agenda bioenergi nasional.

“Papua merupakan salah satu wilayah yang diproyeksikan berkontribusi signifikan terhadap target nasional produksi bioetanol,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati, menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur energi di Papua, termasuk peningkatan kapasitas penyimpanan BBM dan avtur sebagai langkah antisipatif menjaga keandalan pasokan, terutama menghadapi tantangan distribusi dan kondisi cuaca.

Penguatan energi berkelanjutan di Papua menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mempercepat transisi energi, menekan impor BBM, serta mendorong pemerataan pembangunan. Dengan memaksimalkan potensi energi lokal, Papua diproyeksikan menjadi salah satu pilar utama menuju kemandirian energi Indonesia.