Ringkasan Berita:

• Dirut LPDP Sudarto menyebut ada puluhan penerima beasiswa LPDP yang belum melakukan pengabdian di tanah air.
• Sudarto berkata penerima beasiswa LPDP mengunakan uang dari pajak.
• Dia mengatakan penerima beasiswa yang tak patuh akan langsung dijatuhi sanksi.

TRIBUNNEWS.COM – Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto menegaskan bahwa para penerima beasiswa LPDP menggunakan uang pajak dari rakyat untuk membiayai studi mereka.

Menurut Sudarto, saat ini ada 36 penerima beasiswa yang belum melakukan pengabdian di tanah air. Dia menyebut pihaknya akan melakukan pendalaman dan melihat konteksnya.

“Kalau misalnya dia sekarang lagi kerja di laboratorium top dunia yang menghasilkan vaksin, kita minta mereka izin ke kita dan kita mintai lagi komitmennya. Karena kalau dia keluar dari situ, belum tentu ada anak Indonesia yang bisa masuk ke situ,” ujarnya Sudarto dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, (25/2/2026).

Sudarto berkata seandainya tidak ditemukan komitmen untuk melakukan pengabdian, penerima beasiswa itu akan langsung dijatuhi sanksi. Namun, kata Sudarto sekali lagi, pihaknya akan melihat konteks di lapangan.

Lalu, Dirut LPDP itu menyinggung kasus Arya Pamungkas Iwantoro, penerima beasiswa yang belum melakukan pengabdian di Indonesia. Arya sudah bersedia mengembalikan dana beasiswa yang telah digunakannya. Menurut Sudarto, pihaknya sedang menghitung dana beasiswa Arya.

Arya adalah suami Dwi Sasetyaningtyas (Tyas) yang juga alumni penerima beasiswa LPDP. Tyas mendapat kritik pedas dari masyarakat karena memamerkan anaknya yang mendapat kewarganegaraan Inggris. Pernyataan Tyas di media sosial dianggap merendahkan Indonesia.

“Itu [Arya kuliah] mulai tahun 2015, 2016, kalau tidak salah. Kemudian dia melanjutkan S-3 dari 2017 sampai 2021. Itu sedang kami hitung," ucap Sudarto.

“Awas juga teman-teman alumni itu. Kami lagi mempertimbangkan juga untuk menaruh nama anak-anak yang tidak patuh itu di dalam website LPDP."

"Ini, kan, lu pakai duit pajak. Artinya, ya wajarlah itu."

Sudarto menilai viralnya kasus Tyas dan Arya menjadi momentum bagi LPDP untuk melakukan perbaikan.

Durasi PK dikaji kembali

Sudarto meminta maaf kepada para pelamar beasiswa LPDP karena harus ada background checking atau pengecekan latar belakang pelamar.

Baca juga: Viral Kasus Dwi Sasetyaningtyas, DPR Rencana Panggil Direktur LPDP Sebelum Lebaran

Dia berkata ketika pelamar menjalani tes substantif, mereka diwawancarai oleh satu psikolog dan dua dosen yang minimal telah menamatkan pendidikan S-3. Para pelamar ditanyai kemampuan akademik dan komitmen mereka untuk berkontribusi kepada negara.

Sebelum melanjutkan studi, penerima beasiswa akan menjalani program Persiapan Keberangkatan (PK). Dalam program ini mereka akan dilatih kembali dalam hal kepemimpinan, wawasan kebangsaan, dan perubahan kebudayaan.

Sudarto berkata PK mulanya berlangsung dua minggu, tetapi sekarang hanya satu minggu. Setelah viralnya kasus Tyas, Sudarto mengatakan pihaknya akan mengkaji kembali apakah durasi satu minggu itu mencukupi.

Stella Christie: Gagalnya pendidikan moral

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendikti Saintek) Stella Christie menilai kasus yang menimpa Tyas menunjukkan adanya kegagalan pendidikan moral.

Di media sosial, Tyas sempat mengaku mengusahakan anaknya mendapat paspor WNA.

“Cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan paspor kuat WNA," kata Tyas di media sosial.

Pernyataan Tyas itu dianggap sebagai tindakan merendahkan Indonesia dan memicu polemik luas di tengah masyarakat, terlebih lagi dia adalah penerima beasiswa LPDP.

“Menurut saya ini adalah suatu kegagalan pendidikan moral sejak dini,” ucap Stella dalam program HOTROOM di Metro TV, Rabu, (25/2/2026).

Dia menilai Tyas kurang bermoral terhadap negara. Di samping itu, Tyas kurang memiliki rasa cinta kepada negara.

“Apa sebenarnya pengertian kita, identitas kita sebagai warga negara Indonesia, rasa patriotisme, rasa nasionalisme, rasa kecintaan terhadap negara, ini tentu saja mencerminkan kekurangan,” ujar Stella.

Baca juga: Ancaman Dirut LPDP Buntut Kasus Dwi Sasetyaningtyas: Nama Alumni Tak Patuh Dipamerkan di Web LPDP

(Tribunnews/Febri)