TRIBUNJATIM.COM - Selat Hormuz ditutup oleh Iran sebagai respons atas serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu (28/2/2026).

Dampak penutupan Selat Hormuz diperkirakan berdampak luas terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia.

Lantas, bagaimana dampaknya terhadap ekonomi Indonesia?

Baca juga: 4 Negara yang Dukung Serangan Israel-Amerika Serikat ke Iran

Selat Hormuz yang berada di kawasan Teluk Arab merupakan salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia, khususnya untuk perdagangan energi.

Jalur ini menjadi penghubung utama distribusi minyak dari Timur Tengah ke berbagai negara, sekaligus jalur vital bagi pasar energi global.

Penutupan jalur ini terjadi di tengah memanasnya konflik setelah AS dan Israel melancarkan serangan militer ke Iran, termasuk menyasar ibu kota Teheran, dalam operasi gabungan yang disebut Operasi Tempur Besar.

Serangan ini berlangsung saat negosiasi terkait program nuklir dan rudal balistik Iran masih berjalan.

Melansir Kompas.com, berikut dampak penutupan Selat Hormuz oleh Iran terhadap ekonomi Indonesia:

Harga minyak berpotensi melonjak

Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira memperkirakan, konflik ini akan mendorong kenaikan harga minyak mentah secara signifikan.

"Proyeksi harga minyak mentah dapat menembus 100–120 dollar AS per barel," ujar Bhima saat diwawancarai Kompas.com, Minggu (1/3/2026).

Menurut dia, lonjakan ini dipicu oleh terganggunya pasokan global akibat penutupan Selat Hormuz, yang selama ini menyuplai sekitar 20 persen kebutuhan minyak dunia.

Selain itu, situasi konflik juga membuat perusahaan asuransi enggan menanggung kapal logistik yang melintasi wilayah tersebut.

Dampaknya, distribusi minyak menjadi semakin terhambat dan menyulitkan proses impor bagi banyak negara, termasuk Indonesia.

Dampak ke BBM dan APBN

Sebagai negara net importir minyak, Indonesia sangat rentan terhadap kenaikan harga minyak dunia.

Bhima menilai, dampaknya akan langsung terasa pada harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.

"Karena kita net importir minyak, maka konsekuensi ke BBM memang besar," ujarnya.

Dalam simulasi APBN 2026, setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dollar AS per barel di atas asumsi pemerintah dapat menambah beban negara sekitar Rp 10,3 triliun.

Artinya, jika harga minyak benar-benar menembus 100–120 dollar AS per barel, potensi tambahan belanja negara bisa mencapai Rp 515 triliun.

Tak hanya itu, tekanan juga datang dari sisi subsidi dan kompensasi energi, termasuk untuk Pertamina dan subsidi listrik.

"Ada beban ganda langsung ke APBN," kata Bhima.

Risiko pelemahan rupiah dan inflasi

Konflik geopolitik ini juga memicu ketidakpastian global yang mendorong investor memindahkan dana ke aset yang lebih aman, atau dikenal dengan istilah flight to quality.

Kondisi ini berpotensi menekan nilai tukar rupiah.

"Kekhawatiran flight to quality dari investor bisa menyebabkan pelemahan rupiah," jelas Bhima.

Jika rupiah melemah, harga berbagai komoditas impor akan ikut terdorong naik, terutama pangan yang masih bergantung pada impor seperti kedelai, gandum, dan daging.

Selain itu, kenaikan harga energi dan pangan juga berpotensi memicu imported inflation, yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat.

"Imported inflation dari minyak dan pangan bisa menciptakan spiral penurunan daya beli," ujarnya.

Bhima mengingatkan, jika konflik terus meluas, dampaknya tidak hanya dirasakan Indonesia, tetapi juga negara-negara berkembang lainnya.

"Jika konflik meluas, bukan tidak mungkin banyak negara berkembang jatuh ke dalam krisis ekonomi," kata dia.