Hendarsam menegaskan, bagi calon jamaah haji yang terindikasi nonprosedural dan telah dicegah keberangkatannya, datanya akan tersimpan dalam sistem keimigrasian sehingga tetap tidak bisa berangkat.

“Namanya akan diinput ke dalam aplikasi Subject of Interest (SOI) oleh petugas kami selama berlangsungnya musim haji, supaya dia tidak bisa mencoba berangkat dari bandara yang lain,” ujarnya.

Hingga saat ini, sudah ada 13 warga negara Indonesia yang terindikasi mencoba berangkat haji secara nonprosedural atau tidak menggunakan visa haji yang dicegah keberangkatannya oleh Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta.

Hendarsam menyebut pihaknya siap mengawal penyelenggaraan haji 2026 sebagai tindak lanjut pembentukan Satgas Haji yang diinisiasi Kementerian Haji dan Umroh bersama Kemenimipas dan Polri untuk memberantas praktik haji ilegal.

Dia menambahkan, sinergi antarinstansi menjadi kunci sukses penyelenggaraan haji tahun ini.

Berdasarkan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan, proses keberangkatan jamaah gelombang pertama dari Tanah Air ke Madinah dimulai pada 22 April dan akan berlangsung hingga 6 Mei 2026. Setelah itu, gelombang kedua akan diberangkatkan menuju Jeddah mulai 7 hingga 21 Mei 2026.

Ditjen Imigrasi memastikan seluruh prosedur pemeriksaan dokumen berjalan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami hadir untuk rakyat, sebagai mitra yang memastikan perjalanan ibadah para tamu Allah berjalan aman, nyaman, dan bermartabat,” katanya.

“Namun, kami mengimbau dengan sangat agar masyarakat tidak mudah tergiur oleh tawaran berangkat haji melalui jalur ilegal. Jangan gadaikan keselamatan dan kepastian ibadah Anda. Gunakan jalur resmi yang sudah ditetapkan pemerintah agar ibadah berjalan dengan tenang, aman, dan sah secara hukum,” katanya.