tirto.id - Kondisi industri dalam negeri berada di ambang badai yang mengkhawatirkan. Di balik mesin-mesin pabrik yang bekerja, sebuah badai besar sedang menghitung mundur waktu untuk menghantam ribuan nasib pekerja.

Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) berembus kencang. Ketidakstabilan perekonomian dalam negeri yang diperparah oleh konflik global semakin menguatkan kekhawatiran.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memberi sinyal mengenai 10 perusahaan besar di sektor strategis yang mulai tercekik secara operasional. Dari tekstil hingga petrokimia, para raksasa industri ini kini sedang berjibaku dengan biaya produksi yang melonjak tajam, sementara daya beli masyarakat kian layu.

Kondisi ini diperparah oleh sentimen global yang membuat para pelaku usaha menarik diri dari rencana ekspansi dan lebih memilih mode bertahan hidup.

KSPI menyatakan, ancaman PHK massal saat ini bukan sekadar prediksi yang bersifat spekulatif. Berdasarkan laporan dari serikat pekerja di tingkat tapak atau pabrik, terdapat potensi PHK terhadap sekitar 9.000 pekerja dalam tiga bulan ke depan jika perang di Iran terus berlanjut. Sektor-sektor yang berada dalam zona merah ini diisi oleh industri tekstil, garmen, plastik, otomotif, hingga petrokimia.

Ketua Umum KSPI, Said Iqbal, mengungkapkan bahwa ada dua faktor utama yang menjadi mimpi buruk bagi industri saat ini. Pertama, adalah kenaikan harga BBM industri non-subsidi yang mengikuti mekanisme pasar global, sehingga memukul biaya logistik dan operasional. Kedua, lonjakan harga bahan baku impor akibat konflik global dan fluktuasi nilai tukar rupiah yang semakin tidak menentu.

"Kalau biaya produksi naik dari dua sisi, BBM dan bahan baku, maka efisiensi pasti dilakukan. Dan biasanya yang dikorbankan adalah buruh," ucap Said Iqbal dalam keterangannya, dikutip Kamis (30/4/2026).

Data KSPI menunjukkan kondisi yang kian suram, sebanyak 65 persen perusahaan dilaporkan tidak akan merekrut karyawan baru. Di sisi lain, 50 persen perusahaan memilih untuk tidak melakukan ekspansi sama sekali. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perlambatan ekonomi sedang terjadi secara struktural, yang berujung pada meningkatnya risiko pengangguran nasional.

Inflasi dan Efisiensi Berbahaya

Menyikapi fenomena ini, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, melihat bahwa konflik global yang terjadi saat ini menciptakan dampak inflasi yang bersifat persisten dan memiliki karakteristik yang ia sebut sebagai inflasi sticky (lekat).

“Konteksnya itu perang ini sifatnya memberikan dampak inflasi yang persisten. Dan inflasinya sticky, artinya dia merangkak secara pelan-pelan tapi susah turun. Jadi meskipun perang reda pun, inflasinya masih akan tetap tinggi karena beban dari subsidi energi itu akan diteruskan juga kepada konsumen, biaya logistik yang naik, biaya plastik kemasan yang naik, biaya bahan baku itu akan diteruskan kepada konsumen,” papar Bhima kepada Tirto.

Efek domino inilah yang menurut Bhima membuat biaya operasional perusahaan menjadi terlalu besar untuk ditanggung sendiri. Di sisi lain, kelompok konsumen menengah ke bawah tidak memiliki "bantalan" yang cukup kuat untuk menghadapi lonjakan inflasi tersebut. Akibatnya, proyeksi penjualan atau omzet perusahaan merosot tajam.

Perusahaan pun pada akhirnya melakukan efisiensi produk yang sering dikenal dengan istilah shrinkflation atau mengurangi ukuran, jumlah, serta penggunaan bahan baku kualitas rendah. Namun, efisiensi yang paling mengerikan adalah pengurangan biaya tenaga kerja yang bermuara pada PHK massal.

“Tapi ada juga yang sifatnya efisiensi memang dari sisi biaya tenaga kerja. Nah, ini yang dikhawatirkan jadi PHK massal. Jadi angka PHK-nya bisa meningkat kembali di 2026 ini dan efek dari PHK-nya juga akan membuat beban BPJS dan juga peningkatan sangat tinggi pada sektor informal,” tuturnya.

Untuk itu Bhima mengusulkan beberapa langkah untuk menahan badai PHK ini. Ia menekankan bahwa intervensi pemerintah harus menyasar langsung pada titik terberat beban perusahaan melalui bantuan subsidi upah sebesar 20 persen dari upah minimum selama 6 bulan, penangguhan PPh 21 dan PPh Badan, serta penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 9 persen.

"Turun 2 persen saja akan sangat meringankan dari sisi konsumen, jadi omzet pelaku usaha bisa terjaga,” urainya.

Ia juga menyoroti perlunya subsidi listrik hingga 40 persen untuk sektor padat karya selama enam bulan sebagai langkah mitigasi sementara hingga efek berganda dari dinamika global mereda.

Paket stimulus ini, sambungnya, yang harusnya digodok oleh satuan tugas yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto lewat Keputusan Presiden (Keppres) No. 4/2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.

“Ini yang saya kira fungsi dari Satgas Pertumbuhan Ekonomi, satgas-satgas itu. Ini harusnya Minggu ini itu udah ada paket kebijakan itu keluar, ditunggu-tunggu belum keluar,” ucapnya.

Adapun, Satgas yang dipimpin oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, itu telah menggelar rapat perdana pada Selasa (28/4/2206). Rapat itu menghasilkan keputusan untuk menurunkan bea masuk liquefied petroleum gas (LPG) untuk bahan baku nafta dari 5 persen menjadi 0 persen.

"Intervensi kebijakan untuk bea masuk LPG, utamanya untuk industri petrochemicals yang dengan adanya kasus perang di Selat Hormuz mengalami kesulitan untuk memperoleh nafta," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Selain itu, pemerintah juga menghapus bea masuk bahan baku produk plastik seperti polypropylene, polyethylene, linear low-density polyethylene (LLDPE), serta high-density polyethylene (HDPE) untuk menekan kenaikan harga plastik.

"Seluruhnya diberikan bea masuk 0 persen. Namun ini diberi periode dalam 6 bulan. Nanti kita lihat situasi sesudah enam bulan seperti apa," kata Airlangga.

PHK sebagai Last Resort

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengonfirmasi adanya sinyal pelemahan pada sektor industri nasional di awal tahun 2026. Meski belum menerima laporan resmi terkait ancaman PHK massal di 10 perusahaan yang disebut KSPI, Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, memperingatkan adanya early warning signals pada sektor manufaktur padat karya.

Ia mengungkapkan bahwa berbagai indikator menunjukkan penurunan kinerja yang cukup tajam pada Maret 2026. PMI Manufaktur tercatat di level 50,1, posisi terendah dalam delapan bulan terakhir, sementara Indeks Kepercayaan Industri (IKI) turun ke 51,86 dan Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) juga menunjukkan tren melesu ke 122,9.

“Dinamika yang terjadi saat ini memang menunjukkan adanya sinyal peringatan dini yang perlu dicermati secara serius, khususnya di sektor manufaktur padat karya,” ujar Shinta kepada Tirto.

Shinta menjelaskan bahwa dunia usaha saat ini tengah menghadapi tekanan dari tiga kanal utama atau triple pressure sebagai dampak eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah.

Pertama, tekanan biaya (cost pressure). Lonjakan harga energi dunia dan harga avtur domestik telah memicu kenaikan biaya produksi. Harga bahan baku seperti plastik bahkan melonjak hingga lebih dari 50 persen, yang dibarengi dengan kenaikan biaya logistik sebesar 15–20 persen.

Kedua, kompresi permintaan (demand compression). Inflasi yang meningkat di negara-negara G20 melemahkan daya beli pasar ekspor maupun domestik. Kondisi ini menyebabkan penurunan pesanan dan utilisasi kapasitas industri.

Ketiga, pengetatan finansial (financial tightening). Pelemahan nilai tukar Rupiah yang sempat menyentuh level Rp17.300 per dolar AS menjadi pukulan berat bagi industri manufaktur.

“Rupiah yang melemah meningkatkan biaya impor bahan baku, di mana sekitar 70 persen industri kita masih bergantung pada impor, serta memperketat akses pembiayaan,” jelas Shinta.

PHK sebagai Langkah Terakhir

Menanggapi isu pengurangan tenaga kerja, Shinta menegaskan bahwa dunia usaha secara rasional akan melakukan penyesuaian biaya dan rasionalisasi output untuk menjaga keberlangsungan usaha. Namun, ia menjamin PHK tetap menjadi opsi paling akhir bagi pengusaha.

"Penting untuk ditekankan, PHK adalah opsi terakhir atau menjadi last resort. Dunia usaha pada dasarnya akan berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan tenaga kerja melalui berbagai langkah mitigasi seperti efisiensi operasional hingga diversifikasi pasar,” ucapnya.

Untuk menghadapi situasi ini, Apindo mendesak pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi sebagai benteng pertahanan utama, khususnya pada nilai tukar, inflasi, dan harga energi.

Selain itu, ia meminta adanya konsistensi kebijakan di lapangan serta dukungan likuiditas yang lebih terarah bagi sektor padat karya. Penurunan beban ekonomi biaya tinggi (high cost economy), seperti biaya logistik dan biaya kepatuhan, dinilai perlu untuk meningkatkan daya saing industri domestik.

“Tantangan manufaktur padat karya akan semakin kompleks. Diperlukan pendekatan holistik dan kolaborasi erat dengan pemerintah untuk memastikan sektor ini tetap menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja sekaligus penopang pertumbuhan ekonomi nasional,” tuturnya.

Dunia Usaha dalam Mode Bertahan

Pada sisi lain, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyoroti pemburukan kesehatan korporasi dan UMKM sebenarnya sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini bukan hanya dampak sesaat dari konflik global, melainkan akumulasi dari menurunnya daya beli masyarakat dan gempuran produk impor yang semakin kuat.

"Tingkat kesehatan korporasi dan UMKM kita dalam beberapa tahun terakhir ini terus mengalami pemburukan, akibat daya beli masyarakat yang menurun dan persaingan dari produk impor yang makin kuat. Iklim usaha di dalam negeri yang kurang kondusif ikut memperburuk situasi, belum lagi konflik Iran dengan AS-Israel yang semakin mendongkrak harga BBM, mengganggu rantai pasok global, dan menekan nilai tukar rupiah," urai Wijayanto saat dihubungi Tirto.

Wijayanto merujuk pada survei APINDO yang menunjukkan 67 persen perusahaan di Indonesia tidak berencana merekrut karyawan baru. Data ini baginya adalah bukti bahwa dunia usaha sedang berada dalam mood bertahan (survival mode), bukan ekspansi. Ia pun membenarkan kemungkinan adanya rasionalisasi PHK karyawan di balik sinyal 10 perusahaan yang berencana melakukan PHK massal tersebut.

"Apa yang terjadi terkait 10 perusahaan yang berencana melakukan PHK massal bisa jadi benar adanya, ini sejalan dengan tren dunia usaha secara keseluruhan. Tekanan ini bersifat sementara, tetapi jika tidak direspons dengan baik, bisa bertransformasi menjadi tantangan permanen, mengingat saat ini industri dan perekonomian kita mempunyai permasalahan yang sifatnya struktural dan ekosistemik," imbuhnya.

Wijayanto pun menggarisbawahi lima langkah yang harus diambil pemerintah. Pertama, mencari alternatif supplier untuk bahan baku industri seperti nafta atau plastik guna menekan biaya produksi. Kedua, memperbaiki iklim berusaha secara fundamental agar gairah ekspansi dunia usaha kembali muncul. Ketiga, menjaga tingkat inflasi dengan menerapkan berbagai subsidi secara adaptif untuk menjaga daya beli. Keempat, memastikan stabilitas nilai tukar Rupiah melalui intervensi Bank Indonesia dan kebijakan fiskal yang kredibel.

Terakhir, Wijayanto mendesak pemerintah untuk melindungi pasar domestik dari gempuran barang impor. "Menghindari membanjirnya produk impor dengan berbagai kebijakan non-tariff barrier serta menekan masuknya barang melalui pasar gelap menjadi sangat krusial saat ini," tutur Wijayanto.

tirto.id - News Plus

Reporter: Nanda Aria
Penulis: Nanda Aria
Editor: Siti Fatimah