Cak Imin Beberkan Alasan Banyumas Dipilih sebagai Model Pengentasan Kemiskinan - Tribunnews

Ringkasan Berita:

• Cilongok, Banyumas, ditetapkan sebagai pilot project Ekosistem Kawasan Pemberdayaan Masyarakat berbasis ekspor. 
• Wilayah berpenduduk terbesar ini masih hadapi kemiskinan tinggi, dengan Desa Gununglurah mencatat lebih 50 persen. 
• Program fokus pada pengembangan gula kelapa dan pemberdayaan perempuan melalui PERMATA

TRIBUNNEWS.COM - Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, ditetapkan sebagai lokasi pilot project Ekosistem Kawasan Pemberdayaan Masyarakat Terintegrasi Berbasis Kawasan Ekspor.

Pemilihan Cilongok didasarkan pada karakteristik wilayah yang memiliki potensi ekonomi sekaligus masih menghadapi tingkat kemiskinan yang relatif tinggi.

Kecamatan yang berjarak sekitar 14 kilometer dari pusat Kabupaten Banyumas ini merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di kabupaten tersebut.

Sejumlah desa di Cilongok juga masuk dalam prioritas penanganan kemiskinan ekstrem.

Tingkat kemiskinan antarwilayah bervariasi, dengan Desa Gununglurah pernah mencatat angka kemiskinan lebih dari 50 persen dari total penduduk, sementara Desa Sambirata juga termasuk desa dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah menjadikan Cilongok sebagai lokasi uji coba program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi ekonomi kawasan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengatakan kawasan yang memiliki potensi ekonomi besar tetapi masih dibayangi tingkat kemiskinan tinggi perlu menjadi prioritas intervensi pemerintah.

Menurutnya, potensi ekonomi daerah dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara optimal.

"Kemiskinan di kawasan yang produktif bukan takdir. Tugas kita adalah memastikan potensi kawasan benar-benar berpihak kepada masyarakat," ujar Cak Imin dalam keterangannya yang diterima, Kamis (25/6/2026).

Program tersebut merupakan bagian dari implementasi awal 1001 Kawasan Pemberdayaan Masyarakat yang dikembangkan pemerintah.

Di Cilongok, pemerintah mengintegrasikan pengembangan kawasan ekspor gula kelapa dengan Program Perempuan Mandiri melalui Ternak Ayam (PERMATA) yang menyasar masyarakat desa.

Fokus pada Komoditas Gula Kelapa dan Pemberdayaan Perempuan

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Abdul Haris, mengatakan Banyumas dipilih karena memiliki potensi besar di sektor gula kelapa yang selama ini menjadi salah satu komoditas unggulan daerah.

Menurutnya, pengembangan kawasan dirancang melalui dua pendekatan yang saling melengkapi.

Kawasan ekspor diarahkan untuk memperkuat rantai nilai komoditas unggulan daerah, sedangkan Program PERMATA difokuskan pada pemberdayaan perempuan melalui budidaya Ayam ELBA di 15 desa.

Abdul Haris mengatakan konsep tersebut diharapkan dapat memperluas manfaat ekonomi sekaligus meningkatkan aktivitas produksi masyarakat.

"Cilongok hari ini bukan sekadar satu kecamatan di Banyumas, tetapi menjadi titik awal perjalanan menuju 1001 Kawasan Pemberdayaan Masyarakat di seluruh Indonesia," katanya.

Baca juga: Provinsi Papua, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika Terbaik I Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting

Harapan Regenerasi Penderes Gula Kelapa

Perwakilan generasi muda Banyumas sekaligus Tim Pengembangan Kawasan Pemberdayaan Cilongok, Muhammad Faishol, menilai pengembangan industri gula kelapa dari hulu hingga hilir dapat membuka peluang bagi generasi muda untuk tetap bekerja di daerah asal.

Ia mengatakan selama ini muncul kekhawatiran terkait minimnya regenerasi penderes gula kelapa di Banyumas. Menurutnya, penguatan koperasi dan perluasan akses pasar dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong keberlanjutan sektor tersebut.

"Melalui modernisasi ekosistem dari hulu ke hilir dan wadah koperasi ini, kami anak muda melihat masa depan yang cerah di desa. Gula kelapa bukan lagi sekadar profesi tradisional, melainkan komoditas ekspor kelas dunia yang membanggakan dan mampu memutus rantai kemiskinan di Cilongok," ujar Faishol.

Pemerintah menyatakan pelaksanaan pilot project tersebut melibatkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, serta kelompok masyarakat.

Kemiskinan Nasional Menurun, Ketimpangan Antarwilayah Masih Besar

Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat kemiskinan nasional terus mengalami penurunan.

Persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat sebesar 8,25 persen, turun dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 8,47 persen.

Secara jumlah, penduduk miskin pada September 2025 mencapai 23,36 juta orang, berkurang sekitar 490 ribu orangdibandingkan Maret 2025 dan turun sekitar 700 ribu orang dibandingkan September 2024.

Meski demikian, ketimpangan tingkat kemiskinan antarprovinsi masih cukup besar.

Wilayah Papua Masih Mencatat Tingkat Kemiskinan Tertinggi

Sejumlah provinsi di wilayah Papua masih mencatat tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.

Berbagai faktor seperti kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, tingginya biaya logistik, serta akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan menjadi tantangan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan.

Di beberapa provinsi Papua, tingkat kemiskinan tercatat lebih dari tiga kali lipat rata-rata nasional.

Selain itu, kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan juga masih cukup lebar.

Di Papua Tengah dan Papua, tingkat kemiskinan di kawasan perkotaan berada pada kisaran 5 hingga 7 persen, sedangkan di wilayah perdesaan mendekati 40 persen.

Pola serupa juga terlihat di beberapa provinsi lain seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo, meskipun selisih antara kota dan desa tidak sebesar di Papua.

Aceh Hadapi Kemiskinan di Kota dan Desa

Aceh termasuk dalam 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.

Perbedaan tingkat kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Aceh relatif lebih kecil, sekitar enam poin persentase. Namun, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan juga masih cukup tinggi sehingga persoalan kemiskinan tidak hanya terkonsentrasi di desa.

Secara umum, perbedaan tingkat kemiskinan antarwilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi geografis, infrastruktur, akses pendidikan dan layanan kesehatan, hingga struktur ekonomi daerah yang belum berkembang secara merata.

Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, pemerataan pembangunan masih menjadi tantangan dalam upaya mengurangi kesenjangan antarwilayah.