Meresahkan Warga Makassar, TNI Bergerak Libatkan RT/RW hingga Camat Cari Aktor Perang Kelompok - Tribunnews
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Komandan Kodim (Dandim) 1408 Makassar, Kolonel Kav Ino Dwi Satyo Darmawan, meminta perangkat lingkungan RT/RW, Lurah hingga Camat dalam menyusun program konkret untuk menangani perang kelompok di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Ia menilai, maraknya bentrokan antarkelompok yang berulang, bahkan dipicu persoalan sepele, membutuhkan penanganan bersama antara pemerintah wilayah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat.
Hal itu disampaikan Ino dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor untuk Penanganan Perang Kelompok yang berlangsung di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Selasa (20/10/2026).
Rapat dipimpin Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, didampingi Sekretaris Daerah Andi Zulkifly Nanda dan Plt Asisten I Pemkot Makassar Irwan Bangsawan. Turut hadir perwakilan Kapolrestabes Makassar, Kasat Binmas AKBP Darwis.
Ino menekankan pentingnya memetakan wilayah rawan serta mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga menjadi pemicu maupun berada di balik konflik antarkelompok.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah kecamatan, kelurahan, dan aparat keamanan perlu diperkuat agar potensi konflik dapat dideteksi sebelum berkembang menjadi bentrokan terbuka.
"Saya lihat sudah bagus terjalin komunikasi kita, namun dengan maraknya perkelahian antarkampung belakangan ini berarti kita harus tingkatkan lagi," ujarnya.
Ia meminta camat dan lurah melibatkan tokoh masyarakat dalam hal ini RT/rW yang memiliki pengaruh di wilayah masing-masing untuk meredam ketegangan dan mencegah konflik berulang.
Ino menegaskan, upaya pencegahan tidak cukup hanya melalui koordinasi.
Pemerintah wilayah perlu menjalankan program nyata yang menyasar sumber persoalan dan melibatkan masyarakat setempat.
"Saya mengharapkan adanya program-program nyata dari Bapak Lurah dan Bapak Camat untuk sekali lagi kita menggandeng tokoh-tokoh yang berpotensi," katanya.
Kodim 1408 Makassar, lanjutnya, siap bersinergi dengan kepolisian dan Pemerintah Kota Makassar untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Dukungan tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi Babinsa dan Bhabinkamtibmas serta peningkatan patroli di kawasan yang dinilai rawan bentrokan.
"Kami beserta Babinsa, Bhabinkamtibmas siap 24 jam," tegasnya.
Selain pencegahan, Ino mendukung penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam aksi kekerasan maupun menggerakkan konflik antarkelompok.
Ia meminta aparat dan pemerintah mengawal proses penindakan kepada pihak yang terlubat langsung agar berjalan sesuai ketentuan hukum.
"Tokoh-tokoh atau aktor di balik itu harus segera ditindak secara hukum, dan harus kita kawal bersama," ujarnya.
Ino juga menyoroti persoalan lain yang berpotensi mengganggu keamanan, seperti peredaran narkoba, judi online, dan aktivitas ilegal lainnya.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditangani secara serius agar tidak menghambat pembangunan dan upaya meningkatkan citra Kota Makassar di tingkat nasional maupun internasional.
"Harus bersih dari Kota Makassar yang kita cintai itu," katanya.
Ia menegaskan, stabilitas keamanan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan kota. Karena itu, upaya menjaga keamanan harus dilakukan melalui penegakan hukum, patroli, dan pendekatan sosial yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Ino juga membuka ruang koordinasi bagi lurah yang membutuhkan dukungan patroli malam, khususnya di wilayah yang rawan terjadi bentrokan.
Ia berharap, pemetaan wilayah rawan dan koordinasi lintas sektor dapat memperkuat upaya pencegahan sehingga perang kelompok di Makassar tidak terus berulang. (*)