Ukraina klaim 'diundang' ke KTT G20, 'kompromi' atau 'kecerdikan' Indonesia? - BBC News Indonesia
Pernyataan Presiden Ukraina, Volodymir Zelensky, bahwa dia diundang oleh Presiden Jokowi ke pertemuan puncak G20 dinilai sebagai langkah "kompromi" dan "kecerdikan" Indonesia agar semua anggota G20 menghadiri acara itu, kata seorang anggota DPR.
Sementara, seorang pengamat hubungan internasional mengatakan, jika benar Indonesia mengundang Zelensky, hal itu tidak terlepas dari "tekanan negara-negara Barat" yang kemudian tidak bisa diabaikan oleh Indonesia.
Sampai sejauh ini belum ada klarifikasi dari pemerintah Indonesia, baik oleh Istana atau Kementerian Luar Negeri, tentang pernyataan Presiden Zelensky melalui akun Twitternya pada Rabu (27/04) tersebut.
Pertemuan puncak pemimpin G20 akan digelar di Bali pada 15 dan 16 November 2022, adapun pertemuan antar menteri sudah mulai pada akhir Oktober 2022.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta, mengatakan, jika benar Presiden Joko Widodo telah mengundang Zelensky, itu menunjukkan "kecerdikan Indonesia."
"Itu bisa dilihat dari sisi perspektif kompromi, tapi boleh jadi itu juga dapat dilihat sebagai kecerdikan Indonesia," kata Sukamta kepada BBC News Indonesia, Kamis (28/04).
Dia menyebut langkah Indonesia tersebut sebagai kompromi, karena hal itu bagian dari negosiasi setelah ada ancaman boikot negara-negara Barat, menyusul keputusan Jakarta untuk mengundang Presiden Rusia, Vladimir Putin.
Di sinilah kemudian Indonesia disebutkan mengundang Zelensky ke pertemuan puncak KTT G20. "Negosiasi itu biasa saja terjadi."
Di sisi lain, menurutnya, langkah Indonesia itu sebagai bentuk kecerdikan, utamanya posisinya sebagai presidensi G20 dalam perang Ukraina-Rusia.
"Di situ, kalau Indonesia memanfaatkan kehadiran [Zelensky] itu untuk penghentian konflik dan penyelesaiannya, itu kecerdikan yang luar biasa," jelasnya.
Baca juga:
Apa isi pernyataan Zelensky dan Jokowi?
Pada Rabu (27/04) malam, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berterima kasih kepada Presiden Jokowi atas dukungan untuk integritas kedaulatan serta undangan menghadiri pertemuan puncak G20.
Dalam cuitannya, Zelensky menulis, "Telah mengadakan pembicaraan dengan Presiden Jokowi dan mengucapkan terima kasih kepadanya atas dukungan integritas kedaulatan dan teritorial, khususnya dengan posisi yang jelas di PBB."
Presiden Joko Widodo, dalam cuitannya pada Kamis (28/04) pagi, memastikan telah melakukan pembicaraan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Sumber gambar,
Chris McGrath/Getty
Dua tentarar Ukraina menjaga pos pemeriksaan pada 27 April 2022 di garis depan di Distrik Hulyaipole, Zaporizhia, Ukraina.
Jokowi membicarakan dukungan Indonesia terhadap negosiasi damai untuk mengakhiri konflik di Ukraina dan siap memberi bantuan kemanusiaan.
"Kemarin saya berbicara dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.
"Saya menegaskan kembali soal dukungan Indonesia atas upaya apapun bagi perundingan damai agar berhasil dan siap memberikan bantuan kemanusiaan," kata Jokowi.
Namun, dalam cuitan itu, Jokowi tidak menyinggung soal undangan untuk Ukraina ke pertemuan puncak G20, seperti yang disebut Zelensky dalam cuitannya.
Apa komentar Kemenlu Indonesia atas klaim Zelensky?
Dalam jumpa pers rutin pada Kamis (28/04) siang, Kementerian Luar Negeri Indonesia tidak memberikan jawaban pasti ketika ditanya wartawan tentang kebenaran Indonesia telah mengundang Presiden Ukraina, Volodymir Zelensky di acara puncak G20 nanti.
"Terkait undangan KTT [kepada Presiden Zelensky], seperti saya sampaikan, apapun terkait itu, mungkin nanti pada saatnya akan disampaikan pihak Istana," kata Co-Sherpa G20 Indonesia, Dian Triansyah Djani, Kamis (28/04).
Sumber gambar,
SONNY TUMBELAKA/AFP
"Kemarin saya berbicara dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Saya menegaskan kembali soal dukungan Indonesia atas upaya apapun bagi perundingan damai agar berhasil dan siap memberikan bantuan kemanusiaan," kata Jokowi.
Dian berulangkali menyatakan Indonesia menginginkan G20 berjalan lancar dengan dihadiri semua anggotanya.
"Tentunya kita ingin agar kehadiran penuh semuanya hadir, I think it's normal.
"Tentunya kita akan melaksanakan tugas kita sebagai presiden [G20} untuk menjamin bahwa agenda-agenda telah disepakati bersama akan tetap dibahas saksama," jelasnya.
Pada Kamis (28/04) sore, BBC News Indonesia telah menghubungi Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro, untuk mengklarifikasinya, namun dia meminta agar menghubungi Kemenlu.
"Sebaiknya konfirmasi ke kemenlu," tulis Juri Ardiantoro dalam pesan tertulisnya kepada BBC News Indonesia.
'Jalan tengah' setelah ada 'tekanan' negara-negara Barat
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Profesor Aleksius Jemadu mengatakan, jika benar Indonesia mengundang Zelensky ke acara puncak G20, itu merupakan "bagian dari upaya kompromi yang sedang berjalan".
"Indonesia harus mengakomodasi apa yang diminta oleh Amerika Serikat dalam menghadirkan Ukraina atau Zelensky di KTT G20," kata Aleksius kepada BBC News Indonesia, Kamis (28/04).
Dia menyebut langkah kompromi Indonesia ini sebagai upaya mencari "jalan tengah" agar KTT dapat terus berjalan, dengan mengundang semua anggota G20 dan dua pihak yang berkonflik.
Sumber gambar,
MIKHAIL KLIMENTYEV/AFP
Presiden Rusia, Vladimir Putin.
"Jalan tengah untuk menempatkan Indonesia sebagai pihak yang dapat diterima oleh semua pihak. Karena dengan itu, Indonesia bisa meneruskan agenda yang terus berjalan saat ini menuju ke KTT.
"Jadi penting sekali bagi Indonesia untuk menjangkau ke semua pihak, termasuk pihak Barat yang mengancam akan memboikot [kalau Rusia datang] KTT," paparnya.
Aleksius juga tidak memungkiri bahwa pembicaraan Jokowi dan Zelensky tidak terlepas dari "tekanan negara-negara Barat" yang kemudian tidak bisa diabaikan oleh Indonesia.
Indonesia, menurutnya, menyadari bahwa untuk menggolkan tujuan pertemuan G20, partisipasi negara-negara Barat itu "siginifikan".
"Bertolak dari kesadaran bahwa partisipasi dunia Barat adalah signifikan dan sulit diabaikan kalau kita ingin agenda [KTT G20) berjalan sebagaimana diharapkan," jelas Aleksius.
Baca juga:
Langkah 'kompromi' dan 'kecerdikan' Indonesia
Lebih lanjut, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Sukamta mengatakan, langkah kompromi Indonesia itu, merupakan "wajar saja".
"Hal seperti itu wajar saja, karena ini bagian dari penyelesaian konflik, negosiasi itu biasa saja," ujar Sukamta, Kamis (28/04).
Kompromi itu harus dilakukan Indonesia setelah AS menyatakan tidak akan menghadiri pertemuan puncak KTT G20 jika Presiden Rusia Vlamir Putin diundang dan menghadirinya.
Namun dalam perkembangannya, menurutnya, AS menurunkan tuntutannya "boleh saja dia [Putin] diundang, kalau Ukraina juga diundang."
Sumber gambar,
Getty Images
Presiden AS Joe Biden dan Menteri Keuangan Janet Yellen.
Di sinilah, kemudian terjadi komunikasi antara Presiden Ukraina Zelensky dan Jokowi, yang antara lain disebutkan bahwa Indonesia mengundangnya untuk menghadiri acara puncak KTT G20 di Bali.
"Saya kira itu bagian negosiasi yang biasa terjadi dalam dinamika hubungan multinasional
Sukamta tidak memungkiri hal itu sebagai bentuk kompromi. Namun di sisi lain, hal ini disebutnya sebagai "kecerdikan" Indonesia.
"Kecerdikan Indonesia untuk menghadirkan negara-negara [yang terlibat] konflik di forum yang dipimpin Indonesia untuk membicarakan persoalannya," jelasnya.
"Di situ, kalau Indonesia memanfaatkan kehadiran itu untuk penghentian konflik dan penyelesaiannya, itu kecerdikan yang luar biasa," tambah Sukamta.
/data/photo/2025/07/17/687889920624f.jpg)
0 Komentar