:extract_focal()/https%3A%2F%2Fawsimages.detik.net.id%2Fcommunity%2Fmedia%2Fvisual%2F2020%2F06%2F27%2Fsemangat-new-normal-wisuda-sd-dilakukan-drive-thru.jpeg%3Fw%3D600%26q%3D90)
Beberapa waktu belakangan ini warganet ramai-ramai meminta wisuda tingkat PAUD hingga SMA dihapuskan. Keluhan ini dilayangkan melalui kolom Instagram Mendikbudristek Nadiem Makarim.
"Assalamu'alaikum.. Tolong kebijakan Pak menteri tentang penomena Wisuda TK/PAUD. SD. SMP. SMA/SMK. yang biayanya bukan murah dan wajib dibayar. Sehingga memberatkan orangtua murid. Belum orangtua punya anak 2 atau 3 anak yg wisuda bersamaan. Setelah lulus dan masuk sekolah biaya lagi. Tolong kebijakan nya Pak. Jangan wisuda ini membuat orangtua terlilit hutang dan terancam anak putus sekolah," tulis akun @syafridacupid contohnya.
"Pak Nadiem, sekarang ini di kebanyakan sekolah dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA mengadakan wisuda untuk kelulusan, tolong Pak untuk mengambil kebijakan agar diberi larangan supaya tidak memberatkan biaya org tua karena didalam acara tsb org tua mengeluarkan uang untuk sewa toga, make up, sewa gedung, beli buket, dan lainnya sedangkan masih harus memikirkan biaya pendaftaran dan persiapan sekolah selanjutnya. besar harapan kami pak Nadiem mau membantu 🙏 terimakasih pak sebelumnya salam dari saya," kata akun @arifin_olif.
Ketua Kampus Guru Cikal, Marsaria Primadonna mengatakan, perayaan belajar memang seharusnya dirayakan, tetapi dapat melalui cara yang lebih baik. Beberapa aktivitas yang dapat dijadikan perayaan adalah refleksi dan evaluasi diri.
"Itu sih sebenarnya yang lebih penting daripada perayaan graduation-graduation yang pakai toga, pakai jubah belaka. Jadinya hanya seremonial belaka, harusnya ada refleksinya, evaluasi diri, gimana untuk target selanjutnya, kayak gitu," jelasnya kepada detikEdu, ditulis Minggu (18/6/2023).
Guru yang disapa sebagai Pima ini menjelaskan bahwa orang tua bisa langsung menyalurkan aspirasinya ke sekolah yang bersangkutan kemudian ke dinas pendidikan setempat, alih-alih Nadiem perlu turun tangan. Sebab, tidak semua sekolah menyelenggarakan pesta kelulusan seperti yang dikeluhkan orang tua.
"Urgensinya itu lebih banyak hal-hal lain dibanding ngurusin pesta kelulusan. Tapi wajar banget orang tua akhirnya minta menteri turun karena pasti tahu banget banyak sekolah yang enggak terbuka dengan masukan," terang Pima.
"Kalau menurut saya sih sebelum ke Pak Menteri kan ada pertama sekolahnya, kedua dinas kabupatennya atau provinsinya. Gitu aja dulu yang diusahakan oleh orang tua murid," tambahnya.
Pima mengatakan, sebenarnya wisuda sekolah adalah kegiatan sekolah dalam rangka merayakan hasil belajar dan proses belajar murid. Kendati begitu, ada banyak sekolah yang terlalu berlebihan dalam hal ini.
"Sebenarnya perayaan belajar itu menurut saya wajar dan memang seharusnya dirayakan, tapi banyak sekolah-sekolah yang merayakannya terlalu berlebihan," kata lulusan Teknologi Pendidikan Universitas Pelita Harapan itu.
"Misalnya TK aja graduation-nya harus beli toga lah, harus pakai baju yang pake toga lah, terus ada pemotretannya segala macam, terus jadi ada biaya tambahan dan itu tidak murah," ungkapnya.
Menurut Pima, untuk orang tua yang tidak dapat melebihkan dana, sudah pasti akan protes. Dia menambahkan, orang tua kelas menengah ke atas saja bisa protes karena mau tidak mau harus bayar ini dan itu dan harus hadir juga dalam wisuda.
"Ini menuai protes karena dari kelas kecil udah dirayakannya berlebihan padahal kalau yang namanya lulus sekolah itu kan SMA aja ke kuliah," kata dia.
Komentar
Posting Komentar