Polres Pemalang Ungkap Kasus TPPO, Korbannya 447 Orang

By - Dunia Informasi • 6/07/2023 06:27:00 PM

Polres Pemalang Ungkap Kasus TPPO, Korbannya 447 Orang

Rabu, 7 Juni 2023 | 13:35 WIB

Cas Kuat / LES

Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi jumpa pers pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah hukum Polres Pemalang. (Beritasatu.com / Cas Kuat)

Pemalang, Beritasatu.com - Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi pada Rabu (7/6/2023) mengumumkan, kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang berhasil diungkap Kepolisian di wilayah hukum Polres Pemalang, Rabu (8/6/2023).

Dalam konferensi pers yang digelar di Polres Pemalang tersebut, Kapolda Jateng mengatakan, pihaknya telah mengamankan seorang tersangka AI (35), selaku Direktur Utama sebuah perusahaan yang merekrut dan mengumpulkan calon tenaga kerja anak buah kapal (ABK) untuk dikirim ke luar negeri.

“Diduga tersangka tidak memiliki Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, serta Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan,” kata Kapolda Jateng.

Tanpa dilengkapi dua surat tersebut, Kapolda Jateng mengatakan, tersangka tetap melakukan kegiatan merekrut, mengumpulkan dan mengirimkan calon tenaga kerja anak buah kapal (ABK) ke luar negeri dalam kurun waktu 2 tahun lebih, sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juni 2023.

“Dari 447 orang korban yang sudah pernah berangkat, tersangka memungut biaya dari para korbannya sebesar 5 juta rupiah per orang,” kata Kapolda Jateng.

“Sehingga secara keseluruhan, tersangka telah meraup keuntungan mencapai kurang lebih sebesar 2 miliar rupiah,” imbuh Kapolda Jateng.

Kapolda Jateng mengatakan, tersangka AI dikenakan pasal 2 dan atau pasal 4 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Subsider pasal 84 huruf c Juncto pasal 72 huruf c Undang-undang RI nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara,” kata Kapolda Jateng.

Sementara itu, Kepala BP2MI Provinsi Jawa tengah Pujiono menjelaskan, untuk mengetahui perusahaan tersebut ilegal atau resmi, Para pencari kerja bisa mengecek menggunakan laman Pekerja migran Indonesia (Pmi).

"tentunya untuk mengetahui perusahaan ilegal itu, bisa dibuka dijendela pmi milik kemnaker atau memastikan kedinas ketenagakerjaan", jelas Pujiono

Pihaknya juga menghimbau kepada para pencari yang memilih bekerja ke luar negeri, untuk bisa memastikan perusahaan itu resmi dan berijin bisa datang ke dinas ketenagakerjaan setempat.

"Kepada masyarakat pencari kerja, kalau memang memilih bekerja keluar negeri silahkan untuk memastikan kalau mempunyai ijin dari kementerian kerjaan, bisa datang ke kantor dinas ketenagakerjaan setempat, atau ke kantor BP2MI Jawa tengah", imbuhnya

Salah satu Korban teodorik, mengatakan dirinya tidak mengecek legalitas perusahaan tempat dia mendaftar, Korban hanya mengetahui info lowongan kerja dari media sosial.

"Saya gak tau legalitas perusahaannya, saya hanya tau info lowongan kerja dari media sosial", Kata Korban

Korban juga mengaku telah 1 tahun bekerja di Fiji, dan belum menerima gaji penuh selama bekerja.

"Kurang lebih setahun, gaji saya belum dibayar semua, masih kurang 500 dolar", imbuh Korban

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan